NERACA

Jakarta  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan regulasi baru untuk pasar modal melalui Peraturan OJK (POJK) tentang securities crowdfunding dan disgorgement fund, yang ditargetkan dapat diterbitkan sebelum akhir tahun ini,”Hopefully ini bisa keluar tahun ini, artinya pada bulan ini. Sekarang masih berproses di Kementerian Hukum dan HAM untuk proses pengundangannya," kata Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 1A OJK, Luthfi Zain Fuady saat acara media gathering di Jakarta, kemarin.

Dirinya menuturkan, penerbitan POJK securities crowdfunding merupakan upaya otoritas untuk mengakomodasi kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mencari pendanaan di pasar modal. POJK tersebut memperluas jenis efek yang ditawarkan melalui urun dana (crowdfunding) dari sebelumnya hanya berjenis saham, ke depannya dapat berjenis Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS).

Selain itu, kriteria penerbit atau issuer juga diperluas dari sebelumnya hanya badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), namun ke depan UKM yang berbadan hukum nonPT seperti koperasi, CV, atau firma, dapat menawarkan efeknya melalui securities crowdfunding.”Kita melihat bahwa sekarang ini sudah ada aturan tentang equity crowdfunding yang kita launching pada 2018. Ini tahun kedua baru ada 111 emiten yang cari dana lewat platform equity crowdfunding dengan nilai penawaran emisi Rp150 miliar, artinya kecil sekali. Kita coba cari tahu kenapa itu tidak tumbuh dengan bagus, karena ternyata pelaku UKM itu banyak yang punya bentuk hukum itu bukan perseroan terbatas, sedangkan aturan tentang equity crowdfunding didesain hanya untuk PT, bukan untuk yang nonPT seperti CV, NV, firma, itu tidak bisa menggunakan platform crowdfunding untuk menghimpun atau mencari akses pendanaan dari masyarakat," ujar Luthfi.

Dirinya menambahkan, untuk tahun ini saja pemerintah sudah memberikan proyek kepada UKM seluruh Indonesia yang nilainya mencapai Rp188 triliun, baik untuk proyek pusat maupun proyek daerah. Mengingat proyek di daerah sifatnya berkelanjutan serta mulai pulihnya ekonomi dari pandemi, pada tahun depan diharapkan potensi proyek yang bisa dikerjakan oleh pelaku UKM diharapkan lebih dari Rp188 triliun.

Menurutnya, momen ini pas sekali kalau tahun ini dikeluarkan securities crowdfunding dan tahun depan proyek pemerintah sudah mulai, sehingga nanti pelaku UKM bisa ikut lelang proyek-proyek pemerintah. “Modalnya bisa nyari dari crowdfunding ini, jadi modal untuk ikut lelang. Karena banyak kendala UKM tidak bisa ikut lelang karena tidak punya modal awal. Kita juga berharap proyek di sektor swasta juga akan lebih banyak sehingga harapannya UKM akan lebih banyak terbantu usahanya dengan memanfaatkan securities crowdfunding," kata Luthfi.

Selain itu, lanjutnya, OJK juga menerbitkan peraturan atau POJK disgorgement fund yang diharapkan dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum.