APINDO: LEBIH BURUK DARI KRISIS 1998 - Pariwisata dan Jasa Travel Paling Terdampak Covid-19

Jakarta-Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, sektor pariwisata dan jasa perjalanan menjadi yang paling terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, kinerja kedua sektor tersebut lebih buruk dibanding saat krisis yang terjadi pada 1998. "Memang pariwisata dan jasa perjalanan menjadi sektor yang paling parah terdampak pandemi Covid-19. Kinerja sektor pariwisata dan jasa perjalanan saat ini lebih buruk dari krisis 1998," ujarnya dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Kamis (26/11).

NERACA

Menurut Shinta, kinerja buruk sektor pariwisata tercermin dari rendahnya tingkat okupansi hotel akibat dampak pandemi Covid-19. Khususnya untuk hotel berbintang yang tingkat okupansi hanya mencapai 14% di Mei 2020. "Sehingga kerugian pelaku usaha hotel mencapai Rp40 triliun. Sedangkan untuk pengusaha restoran rugi Rp45 triliun," ujarnya.

Sementara untuk sektor perjalanan kinerja buruk tergambar dari turunnya jumlah pengguna pesawat penerbangan domestik hingga 98%. Sedangkan, untuk jumlah penumpang penerbangan internasional terpangkas hingga 99%. "Maka, potensi devisa yang hilang dari Januari sampai Juni hampir US$60 miliar. Tapi ini belum termasuk penutupan lebih dari 2000 hotel," ujarnya.

Pada bagian lain, Shinta mengatakan butuh lebih dari tiga juta lapangan kerja untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke level pra-Covid-19. Sehingga dapat menstimulus tingkat daya beli konsumsi rumah tangga dari pasar domestik.

"Apabila kinerja ekonomi Indonesia ingin dikembalikan sebelum pra-Covid-19. Indonesia minimal harus menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja untuk mengembalikan daya beli masyarakat ke level sebelum pandemi," ujarnya.

Shinta mengatakan, lesunya ekonomi nasional di masa kedaruratan kesehatan ini lebih disebakan oleh turunnya permintaan konsumsi rumah tangga. Salah satunya, akibat turunnya daya beli setelah banyak tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). "Padahal, konsumsi domestik ini driver ekonomi nasional supaya bisa pulih ke level sebelum pandemi," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta saat ini pemerintah untuk segera menyediakan lapangan kerja guna menstimulus tingkat daya beli masyarakat. Alhasil diyakini dapat memutus tren negatif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah berlangsung selama dua kuartal berturut-turut pada tahun ini. "Memang untuk menyerap pekerja sangat berat. Tapi ini agar ekonomi nasional supaya bisa pulih ke level sebelum pra-Covid-19," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pandemi Covid-19 membawa dampak signifikan pada perekonomian dan ketenagakerjaan. Di mana, ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Rinciannya, pengangguran karena pandemi Covid-19 sebesar 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena pandemi Covid-19 sebesar 0,76 juta orang. Lalu, tidak bekerja karena pandemi Covid-19 sebesar 1,77 juta orang, dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang. "Pandemi yang terjadi selama ini menyebabkan kenaikan jumlah penganggur menjadi 9,7 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen di Indonesia," kata Menaker Ida saat menjadi keynote speaker pada Peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya, Selasa (24/11)

Selain itu, Shinta menyayangkan keputusan sejumlah pemerintah daerah yang tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. Sebab, keputusan itu dinilai berisiko meningkatkan kepailitan usaha di tanah air, menyusul kinerja perekonomian global belum sepenuhnya pulih. "Kita lihat ada beberapa daerah yang menaikkan UMP 2021. Sehingga ini meningkatkan risiko juga akan kepailitan usaha di tahun depan. Khususnya apabila kondisi ekonomi global belum baik," ujarnya.

Terlebih, menurut Shinta, saat ini iklim investasi daya saing investasi di Indonesia masih tertinggal di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tak lepas dari mahalnya biaya penyiapan pra sarana dan sarana penunjang kegiatan berusaha. "Seperti biaya harga tanah, upah, logistik, dan air yang menjadi termahal di Asia Tenggara. Sedangkan, harga gas dan listrik Indonesia tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Maka dari itu, saat ini investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. "Karena, Indonesia tidak berpihak kepada perluasan kegiatan usaha maupun investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Menaker Ida menyebut ada satu provinsi yang kembali menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun depan, yakni Provinsi Bengkulu. Dengan penambahan ini, maka total yang menaikkan upah di 2021 menjadi sebanyak enam provinsi, dari sebelumnya hanya lima provinsi. "Ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020," ujarnya saat raker dengan Komisi IX DPR-RI secara virtual, pekan ini.

Adapun keenam provinsi tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu. Sementara itu, ada 27 provinsi lainnya yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Satu provinsi, yakni Gorontalo belum menetapkan kebijakan UMP di tahun mendatang.

Menurut Ida, penetapan upah minimum provinsi (UMP) bakal mengikuti pedoman UU Cipta Kerja. Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan berupa Peraturan Pemerintah (PP). "Upah minimum 2022 akan ditetapkan dengan pedoman UU Cipta Kerja, sekarang dalam proses penyusunan aturan pelaksanaannya," ujarnya.

Kendati untuk tahun depan, upah minimum akan ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam surat tersebut, Menaker telah mengamanatkan kepada para kepala daerah untuk tidak menaikkan UMP 2021. "Kami mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur untuk upah minimum 2022 setelah melihat kondisi perekonomian Indonesia," jelasnya.

Ida juga menjelaskan, tercatat ada 27 provinsi yang telah menetapkan UMP 2021 dengan nilai yang sama seperti tahun ini. "Enam provinsi UMP 2021-nya lebih tinggi dari 2020 dan satu provinsi belum menetapkan UMP 2021 yaitu Gorontalo," katanya.

Akses Turis Asing

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan skema pembukaan akses turis asing masuk ke Indonesia. Nantinya turis yang berkunjung ke Indonesia harus bisa terlacak keberadaannya. Mulai dari jenis transportasi yang digunakan, tujuan wisata hingga tempat mereka bermalam.

"Jadi bukan hanya sektor transportasi saja. Modelnya ini seperti rumah sakit, akan digabung menjadi satu rangkaian," kata Staf Ahli Kemenko  Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sahat Manoor Panggabean, dalam Webinar Nasional bertajuk AKB Penerbangan Indonesia, belum lama ini.

Skema ini dibuat dalam rangka memantau keberadaan wisatawan mancanegara sekaligus kemungkinannya terpapar virus corona. Saat ini Bali akan menjadi destinasi wisata yang bakal menerapkan skema ini. Sebab, beberapa wilayah di Bali sudah terlihat siap untuk kembali menerima kunjungan dari turis asing. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENCAPAI TARGET INVESTASI 2021 RP 900 TRILIUN - Kepala BKPM: Ada Sejumlah Syarat Wajib Terpenuhi

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada sejumlah syarat agar investasi mencapai Rp900 triliun di Indonesia sesuai…

Alokasi Anggaran PEN 2021 Bakal Naik Lagi

  NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan proyeksi alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun…

MODAL AWAL LPI RP 15 TRILIUN DARI APBN - Menkeu: Dividen LPI ke Pemerintah 30%

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dapat memberikan laba kepada pemerintah…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENCAPAI TARGET INVESTASI 2021 RP 900 TRILIUN - Kepala BKPM: Ada Sejumlah Syarat Wajib Terpenuhi

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada sejumlah syarat agar investasi mencapai Rp900 triliun di Indonesia sesuai…

Alokasi Anggaran PEN 2021 Bakal Naik Lagi

  NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan proyeksi alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun…

MODAL AWAL LPI RP 15 TRILIUN DARI APBN - Menkeu: Dividen LPI ke Pemerintah 30%

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dapat memberikan laba kepada pemerintah…