Kepala DKP3: Kita Akan Minta Tambahan Pupuk Subsidi ke Provinsi Jabar - Akibat Pupuk Subsidi Habis, Kota Sukabumi Minta Tambahan Kuota

NERACA

Sukabumi - Dinas Ketahanan Pangan pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi membenarkan jika pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan di wilayahnya. Hal ini setelah ada laporan dari sejumlah para petani yang mengeluhkan pupuk subsidi tersebut sulit didapat."Benar, pupuk subsidi di wilayah kita habis," ujar Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan kepada Neraca, Kamis (24/9).


Andri juga membantah jika harga pupuk alami kenaikan harga, hal itu didasari sulitnya didapat pupuk subsidi, sehingga petani terpaksa membeli pupuk non subsid."Pupuk tidak naik apalagi jenis subsidi. Hanya saja tidak ada dipasaran, sehingga para petani membeli pupuk non subsidi dengan harga yang jauh beda dengan yang disubsidi," aku Andri.


Melihat situasi tersebut Andri mengakui, jika pihaknya langsung mengambil langkah cepat dengan segera melayangkan surat ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa barat, untuk penambahan kuota pupuk bersubsidi."Secepatnya akan kita layangkan surat permohonan tambahan kebutuhan pupuk tersebut, dan ini barus akan saya tulis suratnya," aku Andri.


Andri menjelaskan, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang disusun oleh pengurus kelompok tani, bersama penyuluh pertanian dengan sasaran tanam mencapai mencapai 3.556 hektaretahun ini berjumlah 2669 ton terdiri dari Pupuk urea 823 ton, Sp-36 349 ton, ZA 230 ton, NPK 1077 ton, dan organik 190 ton. Sedangkan ter alokasikan mencapai 1204 ton, terdiri dari pupuk urea sebanyak 552 ton, Sp-36 180 ton, Za, 103 ton, NPK 978 ton, dan organik 291 ton."Jadi meluhat data tersebut tentu saja pupuk subsidi di Kota Sukabumi tidak mencukupi," ungkapnya.


Sementara jumlah penambahan yang akan diusulkan ke Dinas Tanaman Privinsi Jawa barat tersebut, yaitu untuk pupuk jenis urea pihaknya meminta 271 ton, SP-36 169 ton, NPK 99 ton, sedangkan untuk ZA dan organik pihaknya meminta pengurangan."Kalau untuk pupuk ZA kita minta pengurangan sebanyak 53 ton, dan organik 101 ton, Dan itu yang akan diusulkan ke provinsi nanti," ungkapnya.


Andri pun mengingatkan kepada petani yang sudah memiliki kartu tani bisa dimanfaatkan. Yakni dengan cara menunjukan kartu tani saat pembelian pupuk bersubsidi."Gunakan kartu tani sehingga kedepannya penyaluran pupuk subsidi bisa tepat dan benar-benar bisa terkendali," pungkasnya. Arya

 

 

 

BERITA TERKAIT

Berdaya dalam Pandemi, Pertagas Bina Taruna Tani Budidaya Jangkrik

NERACA Karawang - PT Pertamina Gas Operation West Java Area (OWJA) menyerahkan secara simbolis 26 Paket Budidaya Jangkrik kepada Ketua…

KemenkopUKM Beri Bantuan Untuk Warga dan UKM Korban Banjir Bandang Garut Selatan

NERACA Garut - Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan berupa bahan pangan (sembako), pakaian, obat-obatan, hingga keperluan ibu dan anak,…

Dukung Perusahaan Kecil dan Menengah, WMS Luncurkan Program Digital HR Acceleration di Virtual Startup Factory 2020

NERACA Jakarta - WMS membuat sebuah langkah besar dalam membantu mengembangkan perusahaan kecil dan menengah di masa pandemi Covid-19. Program…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Berdaya dalam Pandemi, Pertagas Bina Taruna Tani Budidaya Jangkrik

NERACA Karawang - PT Pertamina Gas Operation West Java Area (OWJA) menyerahkan secara simbolis 26 Paket Budidaya Jangkrik kepada Ketua…

KemenkopUKM Beri Bantuan Untuk Warga dan UKM Korban Banjir Bandang Garut Selatan

NERACA Garut - Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan berupa bahan pangan (sembako), pakaian, obat-obatan, hingga keperluan ibu dan anak,…

Dukung Perusahaan Kecil dan Menengah, WMS Luncurkan Program Digital HR Acceleration di Virtual Startup Factory 2020

NERACA Jakarta - WMS membuat sebuah langkah besar dalam membantu mengembangkan perusahaan kecil dan menengah di masa pandemi Covid-19. Program…