Wakil Ketua MPR RI - Arah Pembangunan Nasional Harus Lebih Konsisten

Fadel Muhammad

 

Wakil Ketua MPR RI

 

Arah Pembangunan Nasional Harus Lebih Konsisten

 

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menilai arah sistem pembangunan nasional harus lebih konsisten serta terintegrasi dari pusat sampai daerah.


"Karena dalam NKRI seluruh wilayah harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9).


Hal itu disampaikan Fadel saat membuka FGD yang bertema "Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional", di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9).

Fadel mengatakan walaupun begitu kuatnya keinginan untuk memiliki sistem yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain proses yang dilalui tidak mudah. Menurut dia, ada mekanisme ketat yang harus diikuti salah satunya, melakukan amandemen UUD dan muatan materinya.


"Materinya harus disusun dengan lebih sederhana sehingga bisa mempermudah dalam implementasinya di lapangan terutama oleh para kepala daerah," ujarnya.


Selain itu menurut dia, materi haluan negara harus lebih fokus ke bidang yang lebih dibutuhkan rakyat seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik.


Fadel mengatakan sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia, pada era Orde Lama ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB).


Di era Orde Baru ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).


"Di era reformasi ini, Haluan Negara seperti GBHN, muncul menjadi isu nasional yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara tapi ada juga yang merasa tidak perlu," katanya.

Menurut dia, MPR RI sigap merespon hal tersebut, sejak periode MPR 2014-2019, isu itu telah dikaji secara mendalam. Dia mengatakan MPR periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas mulia tersebut. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Wamensos - Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik

Agus Jabo Priyono Wamensos Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik  Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono…

Menko PM - Penanggulangan Kemiskinan Harus Bersifat Pemberdayaan

Abdul Muhaimin Iskandar Menko PM Penanggulangan Kemiskinan Harus Bersifat Pemberdayaan  Sumedang - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul…

Ketua DPR RI - Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Perang Iran-Israel

Puan Maharani Ketua DPR RI Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Perang Iran-Israel  Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan…

BERITA LAINNYA DI

Wamensos - Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik

Agus Jabo Priyono Wamensos Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik  Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono…

Menko PM - Penanggulangan Kemiskinan Harus Bersifat Pemberdayaan

Abdul Muhaimin Iskandar Menko PM Penanggulangan Kemiskinan Harus Bersifat Pemberdayaan  Sumedang - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul…

Ketua DPR RI - Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Perang Iran-Israel

Puan Maharani Ketua DPR RI Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Perang Iran-Israel  Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan…