Pemerintah Mendongkrak Gerai Asuransi Nelayan Mandiri

NERACA

Karangantu – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah dan terus melakukan sosialiasi serta memfasilitasi agar nelayan mendapatkan asuransi. Langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, KKP, Ridwan Mulyana, mengatakan fasilitasi yang dimaksud diantaranya memberikan kemudahan pendaftaran bagi para peserta, memberikan kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, dan melakukan sosialisasi program asuransi kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan perusahaan asuransi.

“Saat ini kami juga sudah bekerjasama dengan lembaga asuransi untuk membantu para nelayan, diantaranya dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Jasindo. Proses sosialisasi dan fasilitasi gerai asuransi nelayan mandiri kali ini kita laksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu yang melibatkan nelayan dan penyedia jasa asuransi,” terang Ridwan.

Adapun manfaat dalam asuransi ini, menurut Ridwan yakni memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat kelautan dan perikanan meliputi jaminan kerja dan jaminan kematian.

“Sosialisasi mengenai pentingnya nelayan untuk memiliki asuransi terus kami lakukan. Saat ini sudah cukup banyak nelayan yang memiliki asuransi, namun yang ingin kami dorong adalah asuransi nelayan mandiri. Nelayan yang tadinya sudah memiliki asuransi dengan bantuan pemerintah saat ini, diharapkan dapat meneruskan asuransinya dengan biaya mandiri,” jelas Ridwan.

Lebih lanjut Ridwan menerangkan, KKP telah melakukan berbagai upaya agar para nelayan dapat ikut asuransi secara mandiri. Diantaranya penyebarluasan informasi melalui brosur, media sosial, pelaksanaan sosialisasi baik daring maupun luring dan layanan gerai fasilitasi asuransi nelayan mandiri.

Selain itu, DJPT KKP juga mendorong penumbuhan minat anggota kelompok usaha bersama (KUB), lembaga sosial masyarakat sebagai agen perasuransian nelayan dan peningkatan kerja sama dan dukungan antar lembaga dengan pemerintah daerah, lembaga perasuransian, penyuluh perikanan serta pihak lainnya.

Harapannya dengan adanya sosialisasi ini makin banyak nelayan yang sudah menyadari pentingnya memiliki asuransi melalui kepesertaan asuransi nelayan secara mandiri. Hadirnya penyedia jasa asuransi di tengah masyarakat nelayan melalui gerai fasilitasi ini diharapkannya juga dapat memberikan kemudahan bagi nelayan memperoleh asuransi.

Sebelumnya, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menyerahkan sejumlah bantuan dan melakukan sosialisasi program prioritas perikanan tangkap untuk nelayan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa program pemerintah yang diamanatkan melalui KKP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

Bantuan yang diserahkan antara lain premi asuransi nelayan sebanyak 1.797 nelayan, 100 bidang penerbitan sertipikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan bagi 150 nelayan, serta fasilitasi permodalan dari perbankan berupa penyaluran kredit dari BRI senilai Rp. 1,79 miliar, kredit senilai Rp 2,75 miliar dari BNI dan kredit senilai Rp 3,99 miliar yang dikucurkan oleh Bank Mandiri.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin berjanji akan terus mendorong dan melakukan pengawalan terhadap program pemerintah kepada nelayan. 

"Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya terjadi satu arah dari pemerintah saja melainkan juga dari para nelayan. Dengan adanya nelayan, kita bisa makan ikan yang kaya protein, menyehatkan sekaligus mencerdaskan," ucap Andi.

Sedangkan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone Wahidah memaparkan Bone terkenal dengan potensi ikan cakalang, tongkol dan layang. Pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Karena kamilah yang bersentuhan langsung dengan nelayan di daerah, kami akan terus lakukan konsolidasi agar nelayan sejahtera. Komitmen ini akan terus kita bangun dan tingkatkan untuk menjamin keberlanjutan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan," pungkas Wahidah.

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

UU Cipta Kerja Perkuat Posisi KUMKM Dalam Rantai Pasok

NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) optimis bahwa UU Cipta Kerja bakal mampu memperkuat posisi koperasi usaha mikro…

Ditengah Pandemi UMKM Wajib Didorong

NERACA Jakarta - Di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global serta kondisi pandemi Covid-19, para pelaku usaha kecil dan menengah…

Bersinergi Mempromosikan Poduk Lokal

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng seluruh diaspora Indonesia di luar negeri untuk ikut mempromosikan produk buatan lokal. Salah satunya,…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

UU Cipta Kerja Perkuat Posisi KUMKM Dalam Rantai Pasok

NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) optimis bahwa UU Cipta Kerja bakal mampu memperkuat posisi koperasi usaha mikro…

Ditengah Pandemi UMKM Wajib Didorong

NERACA Jakarta - Di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global serta kondisi pandemi Covid-19, para pelaku usaha kecil dan menengah…

Bersinergi Mempromosikan Poduk Lokal

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng seluruh diaspora Indonesia di luar negeri untuk ikut mempromosikan produk buatan lokal. Salah satunya,…