Pemerintah Dituntut Punya Satelit Sendiri

Kemenkominfo mengusulkan tambahan dana 17 triliun di tahun 2021. Sehingga total dana yang dibutuhkan di tahun 2021 menjadi Rp 22,573 triliun. Penambahan dana ini dibutuhkan untuk mempercepat pengentasan kesenjangan layanan internet di Indonesia, dan juga untuk mendorong akselerasi Transformasi Digital dan Digitalisasi Layanan Publik.

Ian Joseph Matheus Edward, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) merespon positif tambahan dana yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Kominfo. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi untuk kebutuhan pemerintah, seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan ini sejalan dengan Rencana Pitalebar Indonesia.

"Seharusnya pembangunan jaringan telekomunikasi untuk e-government dan sekolah memang seharusnya menggunakan dana pemerintah. Ini sejalan dengan Rencana Pitalebar Indonesia. Sehingga Ketika sekolah dan kantor pemerintah membutuhkan layanan telekomunikasi mereka tak perlu mengeluarkan uang lagi. Setelah pandemik baru kelihatan bahwa tak ada infrastruktur telekomunikasi yang dibangun pemerintah untuk mendukung e-government," ungkap Ian.

Sejatinya proyek e-government, adalah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan pemerintahan dan layanan umum. Jaringan yang menggunakan kabel serat optik ini akan menghubungkan setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di seluruh Indonesia.

Pemerintah memang sudah memiliki jaringan Palapa Ring. Namun jaringan tersebut masih berupa backbone, dan belum sampai menghubungkan ke kantor pemerintahan atau layanan umum lainnya.

Seharusnya Palapa Ring itu bisa menghubungkan setiap SKPD sehingga e-government dapat berjalan dengan baik. Namun kenyataannya Palapa Ring sudah selesai namun e-government tetap tak terimplementasi. Salah satu kendala yang membuat jaringan Palapa Ring tak optimal karena BAKTI tidak menyediakan jaringan hingga dapat dinikmati masyarakat.

"Makanya sudah benar jika saat ini Menteri Kominfo Johnny menggenjot kembali pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Diharapkan dana tersebut dapat menambah jumlah jaringan backhaul dan lastmile di seluruh Indonesia. Tujuannya agar semua kegiatan di Indonesia menggunakan link lokal. Bukan link internasional," kata Ian.

Diakui Ian, memang sebaiknya negara memiliki satelit sendiri untuk menghubungkan SKPD yang berada di lokasi terpencil dengan kondisi geografis yang menantang. Namun karena keterbatasan anggaran, Ian berharap pemerintah dapat memilih teknologi lainnya yang harganya jauh lebih kompetitif.

"Dalam 5 tahun ke depan kita akan banyak membutuhkan bandwidth untuk menghubungkan SKPD seluruh Indonesia. Termasuk di daerah terpencil di Indonesia. Namun kita tak mempedulikan teknologi yang dipergunakan. Sehingga kalau ada teknologi yang lebih murah dan handal itu bisa dijadikan prioritas agar tidak terjadi pemborosan uang Negara. Saat ini teknologi satelit LEO atau HAPS, boleh dipertimbangkan Kementerian Kominfo. Secara daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi merupakan daerah terpencil yang tak menguntungkan bagi operator telekomunikasi," terang Ian.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Menteri Kominfo dengan Komisi I DPR RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Kominfo dan Isu-Isu Aktual Bidang Kominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate merinci program itu antara lain Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.

"Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp16.82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," paparnya.

Menurut Menteri Johnny, pandemi Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.

"Oleh karena itu kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp2,33 Triliun untuk percepatan infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah non komersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020," tandasnya.

BERITA TERKAIT

Acer Rilis Empat Laptop di Acer Day 2020

  Acer selalu ingin dekat dan menjadi bagian dari keseharian pelanggan melalui aktifitas tahunan Acer Day 2020 yang akan digelar…

Inovasi Lark Mail Berupaya untuk Ubah Cara Kerja

      Lark, sebagai generasi selanjutnya untuk platform digital collaboration baru saja meluncurkan fitur terbarunya, Lark Mail, yang akan…

Acer Luncurkan Tiga Laptop untuk Para Gamers

    Pacu akselerasi ekosistem gaming di era new normal, Acer luncurkan jajaran lini laptop Predator yang powerful dengan inovasi…

BERITA LAINNYA DI Teknologi

Acer Rilis Empat Laptop di Acer Day 2020

  Acer selalu ingin dekat dan menjadi bagian dari keseharian pelanggan melalui aktifitas tahunan Acer Day 2020 yang akan digelar…

Inovasi Lark Mail Berupaya untuk Ubah Cara Kerja

      Lark, sebagai generasi selanjutnya untuk platform digital collaboration baru saja meluncurkan fitur terbarunya, Lark Mail, yang akan…

Pemerintah Dituntut Punya Satelit Sendiri

Kemenkominfo mengusulkan tambahan dana 17 triliun di tahun 2021. Sehingga total dana yang dibutuhkan di tahun 2021 menjadi Rp 22,573…