Menko Polhukam - Tim Pemburu Koruptor Segera Dibentuk

Mahfud MD

 

Menko Polhukam

 

Tim Pemburu Koruptor Segera Dibentuk

 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, tim pemburu koruptor akan segera dibentuk, dengan menampung masukan-masukan dari masyarakat.

"Karena ini memang perlu kerja bareng, tidak boleh berebutan dan nggak boleh saling sabot. Tetapi, berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu," kata Mahfud, dalam video yang dikutip dari akun instagramnya @mohmahfudmd, yang terpantau di Jakarta, Selasa (14/7).


Menurut dia, keputusan Menko Polhukan tentang pengaktifan kembal tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi, atau yang disembunyikan sekarang terus berproses.


"Karena cantelannya itu adalah inpres, maka sekarang inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu, sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, sehingga secepatnya nanti akan segera dibentuk tim," katanya lagi.


Institusi yang dilibatkan dalam tim pemburu koruptor itu, kata Mahfud, yaitu Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, Kemendagri, dan departemen teknis lainnya.


Kemudian Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, tim pemburu koruptor tidak akan mengambil tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


"KPK itu adalah lembaga tersendiri. Yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri, karena bagaimanapun KPK itu adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri. Akan kami koordinasikan," ujar Mahfud pula.

 

Sebelumnya, Mahfud MD menyebutkan akan mengaktifkan lagi TPK. Mahfud MD di Jakarta, Rabu (8/7), menjelaskan Indonesia sebelumnya sudah mempunyai TPK, dan tim yang akan diaktifkan kembali tersebut beranggotakan pimpinan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Wamensos - Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik

Agus Jabo Priyono Wamensos Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik  Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono…

Menko PM - Penanggulangan Kemiskinan Harus Bersifat Pemberdayaan

Abdul Muhaimin Iskandar Menko PM Penanggulangan Kemiskinan Harus Bersifat Pemberdayaan  Sumedang - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul…

Ketua DPR RI - Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Perang Iran-Israel

Puan Maharani Ketua DPR RI Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Perang Iran-Israel  Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan…

BERITA LAINNYA DI

Wamensos - Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik

Agus Jabo Priyono Wamensos Bansos Tak Boleh Jadi Alat Politik  Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono…

Menko PM - Penanggulangan Kemiskinan Harus Bersifat Pemberdayaan

Abdul Muhaimin Iskandar Menko PM Penanggulangan Kemiskinan Harus Bersifat Pemberdayaan  Sumedang - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul…

Ketua DPR RI - Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Perang Iran-Israel

Puan Maharani Ketua DPR RI Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Perang Iran-Israel  Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan…