Oleh : Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Kekacaaun ekonomi akibat resesi covid–19 yang melanda dunia juga dialami oleh Indonesia, berbagai proses ekonomi mulai produksi, distribusi dan konsumsi mengalami kemacetan. Dampaknya pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat untuk memiliki barang dan jasa mengalami titik yang paling rendah. Apabila situasi yang demikian tak termanajemen dengan baik oleh pemerintah--kekacauan ekonomi itu akan berubah menjadi kekacauan sosial yang sangat buruk.  

Menelaah terhadap kekacauan ekonomi yang terjadi saat ini dan ketahanan suatu negara dalam menghadapi keberlangsungannya,  tak lepas dari paradigma pemikiran ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara. Ketika negara mempositioningkan dalam mengadopsi ekonomi liberal yang pro pasar—maka proses ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana pelaku ekonomi yang kuat akan melakukan monopoli pasar secara ugal–ugalan dan pelaku pasar kecil akan tergerus secara tersendiri. Bahkan, saking kuatnya pelaku ekonomi pro pasar tersebut dalam demokrasi liberal—akan menentukan arah kebijakan – kebijakan politik  pemerintah yang output-nya memberikan keperpihakan keberlangsungan kartelisasi pelaku pasar.

Sebagai realitas dari dominannya mereka membuat dan menentukan  program pembangunan suatu negara seperti pendidikan, kesehatan dan subsidi terhadap ekonomi orang miskin semakin berkurang. Sehingga nampak dari perilaku ekonomi ini menjadikan biaya pendidikan, kesehatan serta fasilitas ruang publik serba mahal dan sulit bagi orang miskin untuk menikmatinya. Situasi yang demikian itu, kini nyaris dan sempurna ada pada negara Indonesia.

Dalam situasi Covid–19 yang kita alami saat ini dampaknya keras sekali kita rasakan ditambah dengan resesi ekonomi dan ambruknya ekonomi liberal yang pro pasar tersebut. Di situasi yang demikian lagi–lagi pemerintah selalu menjadi pemadam kebakaran, ketika para kartel pelaku pasar sudah tak mampu lagi memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa kembali. Pemerintah melakukan segala intervensi baik dari sisi moneter dan fiskal guna menyelamatkan ekonomi negara, bahkan devisa negara dan APBN harus terkuras habis untuk membantu membuat jaringan pengaman sosial.

Di situasi yang demikian atas dasar kebangkrutan dan kepailitan usaha dampak dari resesi ekonomi, biasanya itu  para kartel lenggang kangkung dengan pergi keluar negeri dengan membawa aset  - asetnya yang mereka miliki dengan berinvestasi ke negara lain. Peristiwa demikian bisa kita lihat dalam catatan ekonomi nasional dalam setiap krisis yang terjadi dan perilaku para kartel.

Maka dari itu agar Indonesia tak terpuruk dalam masuk kedalam jurang ekonomi yang paling dalam, pemerintah  Indonesia bisa menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Ekonomi komunitas yang selama ini dikenal sebagai ekonomi kerakyatan masih menjadi relevan dan sekaligus sebagai bantalan kekuatan ekonomi dalam menghadapi krisis. Dalam ekonomi komunitas perpaduan produksi, distribusi dan konsumsi bisa bertemu dan saling sinergi atau bergotong royong untuk menguatkan dan bertoleransi dengan ujungnya pangkalnya adalah kesejahteraan kemajuan bersama. Hal ini bertolak belakang dengan paradigma ekonomi liberal yang berorientasi pada kesejahteraan individu.   

Untuk melihat bagaimana praktik ekonomi komunitas berjalan di negeri ini dan menjadikan rujukan kebijakan politik  pembangunan, pemerintak tak perlu studi banding jauh ke Amerika, Eropa atau China. Pemerintah bisa belajar dari organisasi Islam bernama  Muhammadiyah bagaimana ekonomi komunitas bisa diwujudkan dalam segala aspek baik pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi. Tak ada dalam catatan lembaran negara  di Muhammadiyah itu yang menegaskan apabila Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) baik berupa sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan lembaga keuangan itu adalah milik individu, semua itu tercatat sebagai milik persyarikatan Muhammadiyah.

Dengan ekonomi komunitas yang dimiliki, Muhammadiyah memberikan kontribusi besar terhadap negeri berupa sekolah dan lembaga kesehatan dari Aceh hingga Papua. Bahkan, hutang pemerintah saja berupa BPJS kepada Muhammadiyah yang jumlahnya trilyunan itu saja hingga kini belum lunas terbayar, Muhammadiyah tak berteriak–teriak sama sekali. Orientasi membangun ekonomi komunitas itulah sebagai istiqomah dari Muhammadiyah.