NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM menggalakkan Gerakan Ayo Beli Kebutuhan Pokok di Koperasi yang dimulai dari ASN di lingkup kementerian tersebut dengan melibatkan para pemasok koperasi dari berbagai wilayah di tanah air.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit dalam keterangannya, mengatakan untuk kampanye Gerakan Ayo Beli Kebutuhan Pokok di Koperasi melibatkan sebanyak 7 koperasi dan 1 asosiasi petani.

“Kami berharap gerakan ini ditindaklanjuti dengan skala yang lebih luas yang melibatkan lebih banyak koperasi,” kata Victoria.

Sebelumnya, pihaknya menggencarkan kampanye “Gerakan Ayo Beli Beras di Koperasi” yang dilakukan pada Jumat, 10 April 2020 (untuk pemesanan tahap I) dengan total distribusi beras sebanyak 2,25 ton.

Berlanjut pada Senin, 13 April 2020 (Pemesanan Tahap II) dengan total distribusi beras 2,15 ton.

Saat ini melalui Gerakan Ayo Beli Kebutuhan Pokok di Koperasi, tidak hanya beras yang bisa didapatkan dan dibeli oleh konsumen yang sebagian besar adalah para ASN.

Sejumlah koperasi yang dilibatkan dalam program tersebut di antaranya Koperasi Tani Maju, Kabupaten Banyumas untuk pemasok beras, Koperasi Berkah Multi Generasi, Kabupaten Bandung untuk pemasok kentang dan olahan kentang, Koperasi Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung Barat untuk supplier sayur dan buah-buahan, dan Koperasi Mitra Malabar, Kabupaten Bandung untuk supplier kopi.

Kemudian ada Asosiasi Petani Pisang Lumajang untuk supplier pisang mas kirana, KPMPS Lodra Mandiri, Kabupaten Bandung untuk masker kain nonmedis, Koperasi Unggas Sejahtera, Kabupaten Kendal untuk supplier telur, dan Koperasi Mina Rizki Abadi, Kota Jakarta Utara untuk supplier ikan.

Gerakan ini kata Victoria, merupakan salah satu langkah nyata untuk membantu koperasi perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan yang mengalami over supply.

“Ini juga upaya untuk membuka akses-akses pemasaran baru dan mendorong ASN untuk menggunakan dan mencintai produk-produk KUMKM,” kata Victoria.

Victoria mengatakan melalui gerakan yang masif dan berkelanjutan diharapkan tujuan untuk menjadikan ASN sebagai “brand ambassador” dari produk KUKM bisa tercapai. 

“Selain itu, gerakan ini juga membantu para ASN dalam pemenuhan stok kebutuhan pangan menjelang bulan Ramadhan,” ucap Victoria.

Menurut Victoria terdapat lebih dari 150 ASN di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM yang telah memesan produk pangan dari koperasi berupa beras, telur, ikan, sayur mayur, buah-buahan dan kopi.

Tercatat pemesanan beras total 2,9 ton dengan harga Rp11.000/kg, pemesanan telur total 1,5 ton atau 750 tray dengan harga Rp44.000/tray, pemesanan buah dan sayuran dengan total lebih dari 259 kg, pemesanan ikan total 110 kg dengan variasi harga ikan antara Rp22.000-Rp29.000 perkilogram. Kemudian pemesanan kopi arabika dan robusta total 5,5 kg.

Pelaksanaan dropping point barang akan dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2020 di kantor Kementerian Koperasi dan UKM. 

“Kegiatan distribusi ini nantinya akan tetap memberdayakan pengemudi ojek online untuk pengantaran barang pesanan konsumen yang jaraknya masih terjangkau dari dropping point,” kata Victoria.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menekankan bahwa pihaknya (pemerintah) perlu mengeluarkan skema program bagi koperasi yang benar-benar membantu anggotanya yang tidak mampu membayar pinjaman karena benar-benar terdampak musibah wabah virus covid-19.

Skema program tersebut, pertama, relaksasi dari perbankan dan LPDB KUMKM kepada pinjaman koperasi tersebut. Kedua, skema pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya yang usahanya terganggu musibah virus covid-19.

Ketiga, pembebasan pajak koperasi pada objek terkait. "Keempat, mencegah keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan keberlangsungan koperasi", jelas Prof Rully di Jakarta.

Prof Rully mengakui, saat ini keadaan tidak normal yang kurang menguntungkan bagi siapapun, termasuk bagi pemerintah. "Jangan sekali-kali ingin menangguk keuntungan sendiri dari keadaan ini", tandas Rully. 

Prof Rully menunjuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dimana pemilik dan nasabahnya sama. Maka, lanjut dia, kebijakan relaksasi ataupun penangguhan pembayaran ditentukan melalui mekanisme rapat anggota. "Anggotalah yang menetapkan suatu kebijakan itu baik atau tidak bagi koperasi", tukas Prof Rully.