Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri 

Perang Melawan COVID-19 Perlu Strategi Terukur

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan untuk perang melawan wabah COVID-19 memerlukan strategi yang tepat dan terukur.

Mendagri TIto, di Jakarta, Rabu (8/4), mengatakan perlunya strategi tersebut, karena COVID-19 bukan lagi merupakan sesuatu yang biasa, bahkan negara-negara lain telah memakai istilah perang dalam melawan pandemi tersebut."Dengan menggunakan paradigma perang inilah, maka penguatan kesehatan menjadi penting," kata Tito.

Karena itu, ia sebagai Mendagri menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan realokasi dana dan "refocussing" anggaran untuk menangani COVID-19.

Realokasi anggaran tersebut, menurut dia, memiliki tiga fokus penanganan, yang pertama sebagai upaya meningkatkan kapasitas kesehatan."Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik baik dalam rangka sosialisasi atau pencegahan," katanya lagi.

Masih dari sisi kesehatan, realokasi juga harus difokuskan untuk pembentukan gugus tugas, langkah mitigasi misalnya soal rapid test atau pencegahan, seperti pengadaan masker, hand sanitizer dan terkait lainnya.

Termasuk, lanjut dia, untuk peningkatan kapasitas perawatan, contohnya pengadaan rumah sakit, ranjang perawatan, tenaga medis serta sarana dan prasarana lainnya."Juga untuk obat-obatan dan vitamin," ujar Mendari pula.

Fokus kedua tentang penyiapan jaring pengaman sosial. Anggaran bisa direalokasi untuk jaring pengaman sosial, sebab banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu.

Menurut dia, jika masyarakat tidak ditangani dan tidak dibantu baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi.

Kemudian, krisis ekonomi bisa berubah menjadi krisis sosial, sementara hal itu tentu tak boleh terjadi karena berdampak pada krisis keamanan.

Untuk fokus yang ketiga, menurut Tito, yaitu membantu dunia usaha agar tetap bisa bertahan dan ketahanan pangan. Pemerintah harus terus membantu dunia usaha tetap hidup. Ant