Banyak orang lupa bahwa Oeang Republik Indonesia (ORI) kini sudah genap berusia 73 tahun (30 Oktober). Sejarah memaparkan bahwa uang sebagai alat pembayaran sah sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan. Pada saat itu, uang yang menjadi sarana pembayaran terbuat dari emas dan perak. Bahkan, sempat beredar mata uang Dinar dan Dirham yang memiliki kandungan emas dan perak pada masa Kerajaan Samudera Pasai.

Namun, perkembangan uang yang terbuat dari emas dan perak ini perlahan memudar dan digantikan dengan uang koin dan uang kertas (uang kartal). Perkembangan ini berlangsung pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang.

Setelah masa penjajahan berakhir, Indonesia mulai membuat mata uangnya sendiri dengan diluncurkannya Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 1946. ORI ini disebarkan pula dalam bentuk ORIDA untuk melancarkan transaksi pembayaran di daerah-daerah. Nah, sejak ORI dikeluarkan hingga saat ini, Indonesia secara konsisten menggunakan uang kertas dan uang koin sebagai alat pembayaran. Uang ini dicetak dalam berbagai pecahan, mulai dari Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 hingga Rp100.000.

Terbaru, pada 2016 Bank Indonesia di masa Pemerintahan Jokowi meluncurkan seri uang NKRI dengan menampilkan tokoh 12 pahlawan nasional. Uang baru tersebut mencakup tujuh pecahan uang rupiah kertas dan empat pecahan uang rupiah logam. Setahun setelah peluncuran uang NKRI tersebut, Indonesia mulai secara masif mengembangkan elektronifikasi di jalan tol, melalui penggunaan uang elektronik (e-money) dan berdampak signifikan terhadap transaksi uang elektronik hingga saat ini.

Data Bank Indonesia mencatat transaksi uang elektronik selama periode Januari-Desember 2017 mencapai Rp12,37 triliun dengan volume transaksi 943,32 juta transaksi. Nilai tersebut meningkat dibandingkan sebelum elektronifikasi jalan tol (2016) yang mencapai Rp7,06 triliun dengan volume transaksi 683,13 juta transaksi. Perkembangan uang elektronik ini semakin masif di negeri ini dengan rencana BI untuk pengembangan instrumen sistem pembayaran lainnya melalui National Payment Gateway (NPG).

Tidak hanya itu, BI juga belum lama meluncurkan standarisasi QR Code (QRIS) yang mempermudah masyarakat untuk bertransaksi tanpa harus menggunakan uang tunai ataupun kartu, tapi menggunakan dompet digital dengan melakukan scanning barcode.

Perkembangan ini pula yang membuat transaksi uang tunai semakin lama semakin menurun pertumbuhannya. Berdasarkan data BI, transaksi alat pembayaran menggunakan uang di Indonesia masih mendominasi pada tahun 2013 yakni sebanyak 99,4%.

Melihat perkembangan tersebut, kita meyakini akan ada penurunan transaksi tunai di masa depan. Namun hal tersebut tidak akan membuat Indonesia meninggalkan transaksi tunai karena secara budaya Indonesia masih membutuhkan transaksi tunai, terutama di momen hari raya. Artinya, uang rupiah dalam bentuk kartal tidak akan punah di Indonesia.

Meski demikian, kita sadar bahwa akan ada pergeseran penggunaan uang dari uang tunai ke uang digital cepat atau lambat akan menjadi kenyataan. Hal ini juga terjadi di negara lain seperti China maupun Amerika Serikat, yang penggunaan uang kartalnya mulai bergeser dengan kehadiran uang elektronik.

Fakta bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih menyukai uang kartal, adalah saat periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2019 menurut data Bank Indonesia, tercatat kebutuhan uang kartal mencapai Rp217,1 triliun atau bertumbuh 13,5% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya mencapai Rp191,3 triliun.

Karena itu, masa depan ORI masih tetap ada dan tetap diingat sebagai sejarah ekonomi di NKRI. Artinya, masyarakat tidak perlu takut dengan kehadiran uang elektronik, namun yang penting kemajuan teknologi akan membawa perubahan dinamika masyarakat menghargai uang sesuai dengan fungsinya sebagai alat tukar yang sah di dalam negeri.