Ketahanan Budaya Jadi Modal Selesaikan Benturan Sosial  

NERACA

Garut - Ancaman pada suatu negara tidak hanya muncul dalam bentuk kekuatan militer tetapi juga nonmiliter sehingga ketahanan budaya diperlukan untuk membendung ancaman budaya dari luar negeri sekaligus menangkal benturan sosial di masyarakat.

Ketahanan budaya adalah kekuatan dan keteguhan sikap suatu bangsa dalam mempertahankan budaya asli, termasuk budaya daerah, dari pengaruh budaya asing yang kemungkinan dapat merusak atau membahayakan kelangsungan hidup bangsa

Danrem 062/Tarumanegara Kolonel Inf Parwito di Garut mengatakan ancaman suatu negara memang tidak hanya datang dalam bentuk militer sehingga perlu ada ketahanan kebudayaan untuk membendung ancaman budaya dari luar."Kementerian Pertahanan terus mendorong lembaga tekait untuk membangun konsep strategi ketahanan di bidang kebudayaan," kata dia dikutip dari Antara, kemarin.

Dia mengatakan dalam strategi perang ada beberapa tahapan untuk dapat menguasai wilayah, salah satunya dengan menghancurkan sendi-sendi kehidupan baik bidang ideologi, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Karena itu, ketahanan budaya adalah bagian dari ketahanan nasional."Oleh sebab itu ketahanan budaya harus dibangun agar budaya kita tidak lemah, sehingga akan mudah diinfilrasi oleh negara lain," kata dia.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan Indonesia perlu membangunan ketahanan budaya karena itu menjadi modal untuk menyelesaikan benturan sosial. Semua pihak mulai dari pemerintah, pegiat budaya, masyarakat, TNI dan Polri sama-sama membangun ketahanan budaya."Mereka perlu memahami tentang kebudayan agar dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan budaya," kata dia.

Sementara, Bupati Garut Rudy Gunawan menilai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secera spesifik memberikan perlindungan terhadap keberadaan kebudayan lokal.

Rudy dalam kegiatan seminar Pemajuan Kebudayaan di tengah Peradaban Dunia yang digelar Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Garut, Jawa Barat, Sabtu (14/9), mengatakan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tersebut akan memberikan perlindungan bagi kebudayaan lokal secara spesifik, seperti perlindungan dari kepunahan dan juga dampak kemajuan teknologi.

Lebih lanjut ia mengatakan lewat undang-undang tersebut, Garut ingin mengadvokasi dan mengembangkan kebudayaan lokal, namun tetap dapat disesuaikan dengan era globalisasi.

Saat ini, menurut Rudy, Garut telah mengaloasikan anggaran untuk kebudayaan sekitar Rp8 miliar. Dana tersebut akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga terjadi peningkatan anggaran kebudayaan.

"Memang dananya masih kecil karena kami masih fokus membangun infrastrukturnya. Setelah itu dana untuk kebudayaan akan semakin meningkat," lanjut Rudy.

Sementara itu, Ferdiansyah menambahkan kebudayaan harus dibangun secara berkesinambungan dan terus-menerus bukan terpisah-pisah. Namun saat ini dirinya melihat upaya pemajuan kebudayaan masih banyak dilakukan secara parsial, yang artinya aspek kebudayaan hanya dilihat sebatas seni dan budaya meski sebenarnya memiliki makna yang luas.

“Padahal kebudayaan itu luas, termasuk etos kerja, karakter masyarakat ataupun ciri khas budaya dari kearifan lokal tersebut," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pemajuan kebudayaan harus ini dilakukan secara bersama-sama. DPR bersama pemerintah juga terus melakukan sosialisasi dan konsolidasi ke semua pihak mengenai upaya memanjukan kebudayaan khususnya yang terkait dengan UU Pemajuan Kebudayaan. 

Lebih lanjut ia mengatakan UU Pemajuan Kebudayaan merupakah salah satu alat untuk lebih maju, bahwa kebudayaan bangsa harus dipertahankan dan menjadi haluan pembangunan negara. Ant