Jakarta-Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, dengan total dana kebutuhan untuk ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp466 triliun, di antaranya 19% akan berasal dari APBN. Selain itu, Pemerintah juga berencana menciptakan 10 kawasan kota metropolitan yaitu empat di Jawa dan enam di luar Jawa.

NERACA

Presiden Jokowi dalam pengumuman resmi di Istana kemarin (26/8) mengatakan, ibu kota negara akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Kedua wilayah tersebut berada di Kalimantan Timur. Daerah tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, karena minim bencana, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan dan gunung berapi. Kedua, lokasi geografis yang strategis.

Selain itu, Kaltim memiliki lokasi yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia, dan berada di wilayah perkotaan yang sudah berkembang. "Hal itu terutama karena fasilitas infrastruktur di Kaltim relatif lengkap. Pemerintah punya ketersediaan lahan mencapai 180 ribu hektar," ujar Jokowi.

Menurut Presiden, dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota tersebut mencapai Rp466 triliun. Tapi kebutuhan dana tersebut tidak akan dipenuhi pemerintah semuanya. "Yang dari APBN nantinya hanya akan 19%,” ujarnya.

Sementara itu kebutuhan dana lainnya akan dicari dari sumber lain, seperti dana swasta maupun BUMN. Selain itu, pembangunan ibu kota baru juga akan dilakukan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Presiden menuturkan, pemindahan ibu kota saat ini mendesak dilakukan karena beban Jakarta dan Pulau Jawa sekarang ini semakin berat. "Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat, dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas dan udara yang sudah terlanjur parah," katanya.

Pada bagian lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro menyatakan pemerintah tidak hanya akan membangun ibu kota baru agar ekonomi di Indonesia bisa diratakan. Pemerintah juga berencana menciptakan kawasan metropolitan di luar Pulau Jawa.

Setidaknya ada 10 kawasan kota metropolitan yang sudah masuk dalam rencana pengembangan. Kawasan tersebut berada di dalam Pulau Jawa dan enam di luar Pulau Jawa. Empat kota di dalam Jawa, yaitu DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Sementara enam kota di luar Jawa, yaitu Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, dan Makassar.

Saat ini, pembangunan masing-masing kota sejatinya sudah mengarah ke sana. Tapi, pembangunan akan terus ditingkatkan agar nantinya kota tersebut benar-benar menjadi metropolitan yang menjadi pusat bisnis, perdagangan, dan jasa. "Ini akan memperkuat pembangunan di luar Pulau Jawa," ujar Bambang usai pengumuman resmi lokasi ibu kota baru di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Menurut Bambang, pembangunan 10 kota metropolitan di kala membangun ibu kota baru perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi kian merata. Selain itu, agar tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah bisa ditekan.

Data pemerintah saat ini, sekitar 58% dari pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada di Pulau Jawa. Hal ini yang kerap menyebabkan ada ketimpangan, salah satunya populasi penduduk. Masyarakat, kerap datang ke kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mencari peruntungan. Walhasil, 54% dari populasi penduduk Indonesia juga terpusat di Pulau Jawa.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan pembangunan 10 kota metropolitan, khususnya yang di luar Pulau Jawa akan dihubungkan dengan kawasan ekonomi di sekelilingnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), hingga Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). "Selain akan mendatangkan turis, kami ingin kawasan ini menjadi pionir perkembangan ekonomi daerah," ujarnya.

Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sedang melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka memenuhi kebutuhan dana tersebut. Ke depan, perkembangan pembahasan pendanaan itu akan disampaikan kepada publik. "Kita sedang bahas dengan DPR, nanti ya kita lihat saja," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com, kemarin.

Sebelumnya, Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.

Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp32,7 triliun. Di mana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.

Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp265,1 triliun. Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.

Kemudian komponen ketiga, yaitu merupakan fungsi pendukung. Kawasan pendukung ini terdiri dari sarana dan prasaran (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah; sarana olah raga), ruang terbuka hijau.

Infrastruktur Strategis

Provinsi Kalimantan Timur saat ini memiliki sejumlah infrastruktur strategis yang terdiri dari dua jenis, yakni infrastruktur fisik dan infrastruktur ekonomi. Infrastruktur fisik mencakup jalan, jembatan, telekomunikasi, bandara, pelabuhan laut, instalasi air minum, dan listrik.

Menurut data provinsi Kaltim, infrastruktur fisik yang dimiliki Kaltim mencakup a.l. Pelabuhan Nusantara Nunukan, Pelabuhan Laut Malundung Tarakan, Pelabuhan Sungai Nyamuk-Pulau Sebatik, Pelabuhan Internasional Maloy, Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda, Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, dan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan.

Selain itu, terdapat Landasan Pacu Bandara Juwata Tarakan, Landasan Pacu Bandara Nunukan, dan Landasan Pacu Bandara Sepinggan Balikpapan. Tak berhenti di sana, pemerintah juga berniat memindahkan Bandara Temindung ke Sungai Siring Samarinda

Kalimantan Timur sendiri menjadi salah satu provinsi yang infrastruktur jalan tolnya sedang dibangun lewat Proyek Strategis Nasional (PSN).

PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JBS) menargetkan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur dapat beroperasi pada akhir 2019. "Hingga akhir Agustus 2019, progres konstruksi jalan tol mencapai 96,82%, pembebasan lahan mencapai 99,33%," ujar Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur, belum lama ini.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri atas 5 seksi, yaitu Seksi 1 mulai dari Km 13 hingga Samboja sepanjang 22,025 km, Seksi 2 dari Samboja hingga Muara Jawa sepanjang 30,975 km.

Kemudian, Seksi 3 dari Muara Jawa hingga Palaran sepanjang 17,3 km, Seksi 4 dari Palaran hingga Jembatan Mahkota II sepanjang 17,55 km, dan Seksi 5 dari Km 13 hingga Bandara Sepinggan sepanjang 11,5 km. bari/mohar/fba