NERACA

Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta Pemerintah menaikkan jatah unit pembangunan rumah bersubsidi di tahun 2019. Hal itu seperti dikatakan Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah. "Kita berharap untuk rumah bersubsidi ini perlu ada tambahan target yang akan diluncurkan tahun depan, terutama FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dan SSB (subsidi selisih bunga)," kata Junaidi usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (8/11).

Permintaan tambahan target tersebut, menurut Junaidi, bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki tempat tinggal dengan skema pembiayaan angsuran rendah dari perbankan. "Permintaan rumah subsidi ini semakin tinggi. Tadi saya sampaikan ke beliau (Wapres JK) ya permohonan kita untuk anggaran ini dinaikkan, bukan malah diturunkan," tambahnya.

Junaidi menilai Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menurunkan target pembangunan rumah bersubsidi untuk MBR di tahun 2019, dibandingkan target tahun ini. Dengan adanya permintaan tinggi dari masyarakat terhadap pembangunan rumah bersubsidi, Junaidi menilai seharusnya Pemerintah dapat meningkatkan target pembangunannya setidaknya menjadi 300 ribu unit rumah.

"Seharusnya kalau di tahun ini saja 267 ribu unit, seharusnya (tahun 2019) di atas itu, bukan malah diturunkan. Idealnya ya 300 ribu unit," ujarnya. Junaidi menjelaskan untuk di kawasan Jabodetabek, permintaan tertinggi untuk pembangunan rumah bersubsidi berada di area Bekasi dan Tangerang, mengingat kawasan industri berkembang pesat di dua daerah tersebut. Untuk perkiraan harga rumah bersubsidi di daerah tersebut senilai Rp148 juta dengan luas tanah minimal 60 meter persegi dengan bangunan tipe 36.

DP Nol Persen

Disamping itu, Apersi menilai skema uang muka nol persen tidak cocok untuk rumah bersubsidi, melainkan untuk rumah komersil dengan angsuran lebih mahal. "Kalau DP nol persen itu untuk rumah-rumah komersil yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau untuk rumah-rumah bersubsidi, saya pikir satu persen untuk harga rumah ratusan juta kan cuma Rp1 juta-an, saya pikir (DP) itu kecil," kata Junaidi.

Selaku pengembang rumah bersubsidi, baik untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Apersi menyarankan skema pembangunan rumah tetap menggunakan uang muka karena harga bangunan rumahnya saja sudah lebih murah dibandingkan rumah komersil lainnya.

Program dari pemerintah berupa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT) juga telah meringankan angsuran rumah bersubsidi tersebut. Sehingga Apersi berharap pemerintah dapat mengalihkan program rumah dengan DP nol persen ke program tersebut. "Program BP2PT itu angsurannya sama dengan bunga komersil, walaupun ada bantuan Rp25 juta. Harapan kami, kenapa ini tidak dilarikan ke program BP2PT atau SSB (subsidi selisih bunga), bisa saja lebih baik. Intinya meringankan angsuran masyarakat," jelasnya.

Pemerintah berencana meyediakan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP nol persen. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau. “Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja," kata Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11)