Kurangi Subsidi, Bangun Infrastruktur Gas

NERACA

Bandung---Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) member isyarat pengurangan subsidi BBM bisa dialihkan untuk membiayai pembangunan  infrastruktur transportasi terkait konversi BBM ke BBG. “Saya setuju pengurangan subsidi, karena akan digunakan untuk transportasi terutama untuk angkutan umum,”  kata Wakil Menteri ESDM,  Widjojono Partowidagdo di Jakarta,23/2

Menurut Widjojono,  pemberian subsidi BBM merupakan kebijakan yang salah. Dampaknya, makin banyak kendaraan pribadi hingga tidak berkembangnya transportasi massal. Di negara lain seperti Amerika Serikat tidak ada subsidi BBM. Uang untuk subsidi mereka gunakan untuk infrastruktur transportasi hingga terbentuk sistem transportasi massal yang nyaman.

Karena itulah, lanjut dia, warga AS tidak malu memakai kendaraan umum. “Mereka punya mobil tapi dipakai pas weekend. Mereka pilih kendaraan umum yang aman dan nyaman. Jadi di kita salah kasih subsidi. Sistem transportasi di Indonesia amburadul,” ujarnya.

Adanya rencana konversi BBM ke BBG, diharapkan makin bisa memperbaiki sistem transportasi umum dan mengurangi ketergantungan kepada subsidi. Sasaran konversi terutama kendaraan umum. “Untuk kendaraan umum jadi subsidinya pemberian conventer kit gratis. Untuk pribadi tidak,” imbuhnya

Hanya saja, kata Widjajono, masalah kenaikan BBM ini  subsidi menunggu hasil rapat pemerintah dengan DPR, Selasa 28 Februari 2012 mendatang. "Kenaikan tunggu ketemu DPR nanti Selasa. (Besaran kenaikannya) paling setelah itu (pertemuan dengan DPR)," tukasnya

Dikatakan Guru Besar ITB ini, kenaikan BBM akan berpengaruh positif bagi upaya konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). "Kalau naik kan bagus karena gas ga akan berkembang jika tak naik karena tidak kompetitif," tandasnya

Rencananya, lanjut Widjono, kenaikan yang akan diajukan terdiri dari berbagai opsi, yakni Rp500, Rp1.000, Rp1.500. "Jika BBM-nya Rp600, BBG-nya Rp6.500, ya orang tidak akan pindah," katanya.

Namun rencana kenaikkan BBM itu mendapat tentangan keras dari DPR.  Anggota Komisi VII DPR RI Mardani mengatakan pemerintah harus realistis dan jangan selalu berpikir instan dan jangka pendek. Menurutnya, jika target kenaikan ditargetkan pada 1 April mendatang sebagaimana disampaikannya jelas tidak mungkin.  "Tenggat waktu 1 April kalau dikaitkan dengan kenaikan BBM harus mengubah klausul pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang menyatakan harga eceran BBM tidak naik. Jelas tidak mungkin," ungkapnya.

Hal tersebut diungkapkannya karena mengubah suatu ayat atau pasal dalam undang-undang tidak bisa instan seperti membalikkan telapak tangan. "Apalagi terkait APBN, banyak program-program Pemerintah dan aspirasi masyarakat yang harus disesuaikan dengan prioritas kerja dan kapasitas keuangan yang ada," tambah dia.

Dia melanjutkan, perubahan APBN tidak mungkin dilakukan dalam satu bulan, apalagi APBN merupakan hal yang sangat krusial. Selain itu, dia mengatakan, dalam menata kebijakan energi ini tidak dapat dilakukan secara instan dan parsial, karena banyaknya pihak yang berkepentingan dengan masalah energi yang harus dilibatkan.  "Sehingga harus ditata secara cermat, komprehensif dan berkelanjutan. Di sisi lain mulai sekarang pemerintah harus berpikir bagaimana agar penggunaan energi menjadi efisien dan menghindarkan keborosan," kata Mardani.

Karenanya dia meminta pemerintah lebih mengedepankan program konservasi BBM. "Bagaimana efektivitas PP nomor 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi ini sudah berjalan," tanyanya.  **cahyo

 

BERITA TERKAIT

Proyek KPBU Jalan Non Tol Pertama, PII Kasih Penjaminan Proyek Jalan Lintas Sumsel

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menandatangani perjanjian penjaminan untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan…

Gotong Royong UMKM jadi Kata Kunci Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi

    NERACA   Jakarta - Di tengah fenomena pelambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat  pandemi COVID-19 yang belum usai,…

DPR Usul UMKM Bisa Akses Pembiayaan di Lantai Bursa

    NERACA   Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mendorong otoritas keuangan dan pemerintah…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Proyek KPBU Jalan Non Tol Pertama, PII Kasih Penjaminan Proyek Jalan Lintas Sumsel

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menandatangani perjanjian penjaminan untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan…

Gotong Royong UMKM jadi Kata Kunci Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi

    NERACA   Jakarta - Di tengah fenomena pelambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat  pandemi COVID-19 yang belum usai,…

DPR Usul UMKM Bisa Akses Pembiayaan di Lantai Bursa

    NERACA   Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mendorong otoritas keuangan dan pemerintah…