NERACA

Jakarta – Kondisi energi Indonesia dalam keadaan darurat, yakni darurat minyak dan gas maupun darurat para mafia migas yang semakin merajalela. Kemudian ironisnya para pemangku kebijakan negara terkesan bersikap masa bodoh, bahkan ”meninakbobokan” rakyat dengan berbagai retorika politik.

”Kondisi energi kita sudah memasuki tahapan darurat energi. Tapi saya benar-benar tidak mengerti apakah derurat energi ini tidak dipahami para pemangku kebijakan negara kita, atau memang sengaja dipermainkan dengan berbagai retorika politik yang meninabobokan masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinan Hutahaean di Jakarta, Jumat (3/10).

Ferdinan juga mengatakan, kalau dilihat kondisi global saat ini, maka produksi minyak migas dunia hanya sekitar 95 juta barel per hari, yang mana setengahnya menjadi konsumsi negara produsen dan setengahnya lagi diperjual belikan.”Jadi sekitar 45 juta barel diperjual belikan. Dan dari 45 juta barel itu, sebanyak 25 juta barel setiap harinya dibeli hanya oleh 5 negara importir terbesar, yaitu Amerika Serikat, Cina, Jepang, Indi. Nah posisi Indonesia berada di urutan ke 14 negara importer minyak terbesar di dunia,” jelas dia.

Dari angka-angka itu, lanjut dia, yang paling mengkhawatirkan adalah masih mampukah hingga setidaknya 10 tahun ke depan berebut minyak impor di pasar internasional.”Sementara negara dan bangsa kita ini tergolong bangsa lemah secara kemiliteran. Sementara ada adagium yang tetap berlaku, siapa yang kuat secara militer maka dialah yang akan mendapatkan pasokan minyak di pasar internsional,” ungkap Ferdinan yang mengaku pesimis 10 tahun ke depan negara ini tidak bisa lagi mendapatkan energi migasnya.

Ferdinan juga mengatakan pasca pelantikan 20 Oktober 2014 nanti, diharapkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengeluarkan sebuah kebijakan. Entah kebijakan itu berbentuk dekrit atau apapun, mengenai situasi darurat terhadap kedaulatan energi Indonesia.

Agar, dalam pemerintahannya nanti, Jokowi tidak masuk dalam kubangan kotor yang diisi oleh mafia migas. Presiden harus memiliki kendali penuh atas migas."Negara ini sudah dikuasai oleh para mafia (migas), Jokowi yang kita dorong untuk memimpin bangsa ini menjadi baik. Tetapi (gelagat) kenyataannya sekarang (terlihat) diseret-seret, ditarik-tarik ke dalam kubangan permainan mafia," ungkap dia.

Pasalnya, menurut dia, bahwa peran mafia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Migas sebagai nadi kehidupan suatu bangsa, dengan sangat mudah diobok-obok oleh kekuatan orang-orang yang berjiwa kapitalisme-neoliberalisme yang hanya menghamba kepada pasar bebas.

Sementara itu, Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit menilai segala rencana presiden terpilih Joko Widodo memerangi mafia migas tidak disertai skema yang tepat.  Pasalnya segala wacana yang sudah dibuat tidak ada yang menyentuh mafia di level hulu. "Skema yang dimiliki para mafia itu sangat struktural dan melakukan kaderisasi. Mereka meletakkan agen di satu institusi pemerintahan untuk mempengaruhi suatu kebijakan," kata dia.

Dia pun menuturkan, kader-kader mafia yang diletakkan ke dalam instansi pemerintahan biasanya berada di level-level eselon I atau eselon III dan bukan setingkat menteri. Akan tetapi, meski kedudukannya di bawah tapi bisa sangat berpengaruh terhadap kebijakan.

Kemudian Hendrajit menjelaskan terkait dengan munculnya nama Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Widyawan Prawira Atmaja yang akan mengisi pos Dirut Pertamina terus menuai pro dan kontra. Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi dinilai tidak memiliki skema yang tepat terkait rencana Jokowi yang hendak memerangi mafia migas.

Buktinya, sebelum muncul nama Widyawan, sudah ada dua nama yang dimunculkan untuk mengisi pos Ditur Pertamina, yakni Taslim Z Yunus (Vice President Representatif SKK Migas untuk Petro China) dan CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi.

”Nama-nama itu termasuk yang terakhir menunjukan bahwa segala wacana yang dibuat tidak ada yang menyentuh mafia di level hulu. Hal ini karena skema yang dimiliki para mafia migas itu sangat struktural dan terkaderisasi. Mereka memasang agen-agennya di berbagai institusi pemerintahan untuk mempengaruhi suatu kebijakan,” ungkap dia. (mohar, rin)