Jakarta – Kalangan pengamat meminta pemerintah cepat mengantisipasi nilai tukar (kurs) rupiah yang diprediksi melemah cukup signifikan pada Mei-Juni 2014, karena banyak perusahaan swasta harus membayar utang valas jatuh tempo sehingga permintaan US$ meningkat pada periode tersebut.

NERACA

Guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr  Ahmad Erani Yustika mengatakan,  upaya  pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah memang sangat berat. "Selain risiko eksternal dari isu tapering off stimulus The Fed, tantangan domestik juga berat," katanya saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Erani mengatakan investasi yang diharapkan masuk ke Indonesia untuk memperbanyak suplai US$, dipastikan tidak akan mudah. Alasannya, tahun 2014 adalah tahun politik. Pada periode yang memungkinkan terjadinya pergeseran kekuasaan, investor cenderung akan wait and see hasil pemilihan umum sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.

"Kuncinya di situ, kalau pemerintah bisa menjaga kepercayaan dunia internasional, investasi masih berpotensi masuk," jelasnya.

Menurut Erani, stabilisasi nilai tukar rupiah, di tengah bayangan kemungkinan terjadinya kembali perang kurs, semestinya dilakukan secara terpadu oleh pemerintah. Pasalnya, stabilisasi bukan sekadar mengontrol pergerakan mata uang dalam jangka pendek, tetapi harus dibarengi dengan upaya membangun industri bernilai tambah yang kompetitif.

Di sisi lain, defisit transaksi berjalan yg masih tinggi jg membuat pasokan dolar di pasar kian berkurang. Karena itu pemerintah perlu mengantisipasi masalah tersbut, antara lain segera menerbitkan kebijakan pencegahan repatriasi laba PMA ke luar negeri, dan relaksasi tax holiday. Ini agar asing mau menanamkan modalnya kembali di Indonesia dan sekaligus menahan dolar  AS tetap di dalam negeri.  

"Kemandirian industri nasional yang tidak bergantung pada bahan baku impor sehingga perekonomian dalam negeri relatif aman dari dampak gejolak global. Pentingnya membangun industri bernilai tambah,"kata Erani.

Menurut Erani, tidak ada cara lain bagi pemerintah selain fokus mengembangkan industri yang memiliki nilai tambah, terutama hilirisasi agri-industri untuk substitusi impor pangan yang cukup besar. Selain itu, terus meningkatkan daya saing global sehingga tidak menjadi ajang serbuan barang manufaktur, terutama dari Tiongkok.  

Erani juga mengatakan terkait dengan stabilisasi kurs yang dilakukan otoritas moneter, kebijakan BI mewajibkan eksportir melaporkan dan menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri belum optimal padahal ini jelas memperkuat nilai tukar rupiah terhadap US$.

"Kebijakan devisa hasil ekspor ini sangat strategis untuk mengatasi pelemahan nilai tukar yang beberapa waktu belakangan ini terjadi. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika para eksportir enggan menyetorkan devisa hasil ekspor ke perbankan devisa di dalam negeri,"pungkas Erani.

Sentimen Politik

Wakil Ketua Komisi XI DPR  Harry Azhar Aziz mengatakan, memang bisa diprediksi nilai tukar rupiah akan tetap melemah dalam waktu dekat ini dan bukannya hanya dikarenakan faktor utang valas yang jatuh tempo saja, melainkan terdapat sentimen politik dari pemerintah saat ini yang dinilai belum banyak membuat kebijakan nyata untuk menguatkan nilai tukar rupiah, sehingga kebijakan pemerintah ini dinilai tidak terlalu efektif dalam menjaga stabilitas rupiah. Kemudian ditambah lagi bahwa masa pemerintahan yang berkuasa saat ini akan segera berakhir yang Jadinya tidak banyak kebijakan yang diambil dalam penguatan rupiah.

"Padahal, sebelumnya Komisi XI DPR sudah merekomendasikan empat paket kebijakan untuk menangkal krisis yang meliputi upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah dengan mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30% dari total produksi. Termasuk menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel," ujarnya.

Agar asing mau menanamkan modalnya kembali di Indonesia dan sekaligus menahan dolar tetap di dalam negeri, lanjut dia, DPR sudah mengambil inisiatif untuk merevisi UU Lalu Lintas Devisa dikarenakan produk hukum peninggalan era IMF itu dinilai membuat pasar valas dan pasar modal Indonesia mudah dirontokkan. Saat ini merupakan momentum yang tepat melakukan revisi atas UU ini karena kondisi pasar valas Indonesia yang mudah "kering". 

"Orang asing seenaknya keluar-masuk, ekonomi kita yang terguncang oleh instabilitas pasar uang dan pasar modal dan bisa berdampak terhadap pelemahan rupiah. Ini tidak bisa dibiarkan terus," ujar Harry.

Menurut dia, UU Devisa yang berlaku saat ini memberi kelonggaran yang cukup luas kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa dan valuta asing melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun faktanya, PBI yang ada belum cukup ampuh meredam gejolak rupiah belakangan ini. 

"Tidak hanya itu, devisa bangsa Indonesia juga dinilai malah semakin dinikmati oleh pihak luar," ungkap dia.

Dia juga menuturkan meskipun pemilik-pemilik dana di luar negeri tidak bisa dipaksa menyimpan dana di dalam negeri. Pemerintah dan industri keuangan dalam negeri justru harus kreatif menciptakan instrumen dan insentif. Pemilik dana butuh instrumen yang menjanjikan imbal hasil tinggi, aman, dan tidak banyak diganggu.

"Kebutuhan-kebutuhan diakui belum terakomodasi sepenuhnya di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan sejumlah langkah yang nyata. Penyusunan langkah itu berdasarkan kajian bersama sejumlah pemangku kepentingan bidang fiskal dan moneter," jelas Harry.

Harry juga menekankan bahwa pemerintah harus mendorong atas penerbitan produk-produk investasi baru. Dengan demikian, ada alternatif bagi pemilik modal untuk menempatkan dananya di dalam negeri. 

"Kemudian langkah lainnya adalah mendorong kontraktor migas menyimpan dananya di dalam negeri. Selama ini, sebagian masih menyimpan devisanya di dalam negeri dengan dalih hanya menyimpan bagian mereka. Pemerintah harus mendorong paling tidak disimpan sementara di dalam negeri,” tandas dia.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, pada Juni nanti akan terjadi permintaan valas yang tinggi mengingat pada bulan tersebut merupakan jatuh tempo uang swasta. Kondisi ini jelas akan sangat berpengaruh ke rupiah mengingat banyak dana asing yang keluar maupun kembali ke negaranya. "Adanya pengeluaran dana asing tentu saja akan menggoyahkan rupiah bisa melemah tipis bahkan signifikan, besaran nilainya tergantung kebijakan pemerintah mengantisipasinya," ujarnya, Sabtu.

Ada pun regulasi maupun kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, menurut dia,  tentu saja upaya meningkatkan ekspor maupun perdagangan nasional agar cadangan devisa kuat untuk back up penguatan rupiah, atau kebijakan khusus agar investor asing tidak menarik dananya yang sudah parkir di Indonesia bahkan kalau bisa dapat menarik dana asing lebih besar.

"Bicara rupiah tentu saja arahnya pada fundamental ekonomi, faktanya melihat kondisi nyata fundamental ekonomi nasional masih lemah. Tapi memang yang menjadi permasalahan mendasar untuk pengautan fundamental ekonomi tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Paling banter upaya yang memungkinkan adalah pemerintah menaikkan suku bunga (BI Rate)," paparnya.

Tapi jika kondisi sudah normal, bisa jadi defisit neraca perdagangan masih akan terus menghantui, mengingat ekspor nasional masih dalam bentuk bahan baku yang tidak bernilai jual tinggi.

"Problemnya masih tetap sama, pada beban subsidi BBM dan ekspor nasional yang masih tidak bernilai tinggi. Jika pemerintah baru bisa membalikan kondisi tersebut, maka seiring dengan waktu dapat memulihkan dan menciptakan fundamental ekonomi yang kuat. Intinya fundamental ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi rupiah. Jika fundamental ekonomi kuat rupiah bisa menguat, atau sebaliknya," tegasnya.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa menilai meskipun beberapa perusahaan yang membayar utang valas jatuh tempo, namun sejauh ini nilai tukar rupiah cukup stabil mengingat pihak asing cukup banyak mengguyur Indonesia. Bahkan, ia menduga potensi dana asing akan semakin meningkat lantaran BI menahan suku bunga BI Rate sebesar 7,5% sejak November 2013.

"Potensi dana asing yang masuk ke Indonesia akan semakin meningkat karena BI Rate yang ditahan. Itu artinya perekonomian Indonesia stabil dan itu membuat pihak asing tetap nyaman dan melirik Indonesia. Belum lagi nanti setelah adanya Presiden yang baru, maka nantinya ada euforia di pasar saham dan rupiah akan mulai menguat," ujarnya.

Namun begitu, Purbaya menilai agar dana investor tetap berada di dalam negeri maka cara yang harus diterapkan oleh pemerintah adalah dengan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para investor. Selain itu, dia juga menyarankan agar pemerintah perlu membuat satu kebijakan yang mampu menahan investor dalam jangka waktu tertentu agar tidak seenaknya datang dan pergi. bari/agus/iwan/mohar