Mendag Ingin Perdagangan RI-China Capai US$100 Miliar

Jumat, 18/10/2013

NERACA

Jakarta - Sebagai negara tujuan ekspor unggulan bagi produk-produk Indonesia, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menginginkan agar nilai perdagangan ke China terus mengalami pertumbuhan. Hal itu seiring dengan upaya pemerintah China meningkatkan konsumsi bagi negaranya. Atas dasar itu, Gita berharap agar nilai perdagangan ke China bisa mencapai US$80-100 miliar.

“Perdagangan Indonesia dengan China agak sedikit berbeda versi. Menurut kami (pemerintah Indonesia) perdagangan Indonesia-China mencapai US$52 miliar sementara versi China mencapai US$65 miliar. Namun kedepannya akan ada ruang kesempatan untuk meningkatkan perdagangan dengan China sampai dengan US$80-100 miliar,” ungkap Mendag saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/10).

Gita memaparkan bahwa konsumsi China masih dibawah 30% sementara Indonesia mencapai 55% dari Produk Domestik Bruto (Pdb). “Upaya mereka untuk meningkatkan konsumsi sudah dimulai. Bahkan secara geografis, bobot perekonomian lebih ditingkatkan di sebelah barat. Karena selama ini dipantainya yaitu dititik ekonomi tinggi seperti Beijing dan Shanghai sudah tinggi. Pemerintah China telah mengarahkan ke sebelah barat untuk dinaikkan konsumsinya,” ujarnya.

Menurut dia, apapun yang terjadi di China dan sukses untuk meningkatkan konsumsinya maka akan memerlukan produk dari Indonesia. “Memang China lebih banyak untuk mengekspor produk-produknya, tetapi ada keinginan dari masyarakat untuk mengkonsumsinya. Tapi, itupun memerlukan sumber daya alam dari Indonesia,” imbuhnya.

Namun demikian, Gita menambahkan bahwa perdagangan Indonesia dengan China bisa mencapai US$100 miliar asalkan dengan peningkatan konsumsi China dan membutuhkan produk-produk dari Indonesia.

Perdagangan Defisit

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia dengan China pada 2012 sekitar US$51 miliar, dengan ekspor Indonesia mencapai US$21 miliar dan impor Indonesia mencapai US$29 miliar. “Nilai perdagangan di antara China dan Indonesia memang terus meningkat. Diharapkan pada 2015, sudah tercapai US$80 miliar,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami.

Gusmardi mengakui Indonesia masih mencatat defisit perdagangan dengan China sebesar US$7 miliar pada akhir tahun lalu. Namun, pemerintah akan berupaya untuk mencapai keseimbangan perdagangan dengan Negeri Tirai Bambu.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggenjot perdagangan ke pasar China. Menurut dia, China adalah salah satu pasar yang masih menjanjikan, di tengah koreksi ekonomi yang dialami oleh negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor Indonesia. “Tahun lalu kita memang masih mencatat defisit. Intinya sekarang ini adalah bagaimana menyeimbangkan perdagangan. Kita harus lebih proaktif ke pasar China karena pasar mereka memang masih potensial,” tegasnya.

Gusmardi optimistis melalui promosi perdagangan, pameran perdagangan, dan komunikasi antara pelaku industri di Tanah Air dan di China, target Indonesia untuk mencapai keseimbangan perdagangan dapat tercapai.

Terkait kesimpang siuran data perdagangan Indonesia-China, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah menjelaskan bahwa perbedaan ini terjadi antara jumlah barang yang dikirim dengan data yang tercatat. Kerugian dialami pada nilai pajak dan cukai yang harus disetor ke kas negara. “Kita akan cek dan kerahkan bea cukai apakah yang kita ekspor, itu terjadi salah catat atau penyelundupan itu cermati, kalau tidak dilakukan kita merugi,” ungkapnya.

Potensi kerugian tersebut terungkap ketika pemerintah mendapati perbedaan realisasi data perdagangan antar dua negara. baik Indonesia maupun China sama-sama mengklaim terjadi defisit pada neraca perdagangannya. “China mengatakan data mereka defisit, kita defisit juga. Di mana salahnya ini harus dituntaskan,” tegasnya.

Mantan Menteri Perhubungan ini menilai, potensi kerugian dan data yang tidak akurat terjadi lantaran adanya praktek penyelundupan, transfer pricing ataupun pencatatan yang tidak akurat. “Kita tertibkan di dalam kita dari sisi pengawasannya. Harusnya sama angkanya. Kalaubarang dalam kapal 10 ton ya tulis 10 ton. Karena itu ada pajak pertambahan nilai (PPN). Berarti kan hilang bagian untuk negara,” jelasnya.