Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Kemungkinan Pasca Lebaran

NERACA

Jakarta - Demi menjaga inflasi yang diprediksi akan membengkak di Juli 2013, PT Pertamina (Persero) merencanakan kenaikan harga gas elpiji 12 kg pasca lebaran. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyatakan bahwa pihaknya harus sesegera mungkin menaikkan harga gas elpiji 12 kg lantaran terus merugi.

\"Untuk kenaikan harga gas elpiji 12 kg, Pertamina akan menaikkan setelah Agustus atau setelah lebaran,\" ungkap Karen di Jakarta (10/7).

Ia menjelaskan bahwa Pertamina sudah meminta persetujuan dari Pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun, karena rencana kenaikan harga gas elpiji berbenturan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Maka, lanjut dia, Pertamina mengalah sehingga menunda sampai habis lebaran.

Karen juga mengatakan elpiji yang disubsidi hanyalah yang 3 kg, sedangkan yang 12 kg nantinya akan dilepas sesuai harga pasar. Sedangkan elpiji 12 kg yang sudah tidak disubsidi adalah merek \'Bright Gas\'. \"Kalau pakai \'Bright Gas\' kualitasnya lebih bagus dari elpiji biasa. Saya sarankan kalau tidak malu disubsidi terus pakai Bright Gas,\" imbau Karen.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Pertamina mengaku merugi mencapai Rp 6,5 triliun akibat konsumsi liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi tabung 12 kilogram (kg) meningkat. Angka kerugian itu lebih besar dari prediksi awal tahun ini Rp 5 triliun.

\"Peningkatan potensi kerugian itu karena biaya-biaya naik, sementara harga (jual) enggak naik. Saat ini kami menanggung kerugian sebesar Rp 5.152 per kilogram untuk elpiji 12 kilogram,\" ujar Direktur LPG dan Produk Gas Pertamina, Gigih Wahyu Hari Irianto.

Menurut Gigih, Pertamina tidak bisa menahan pertumbuhan konsumsi elpiji 12 kilogram yang setiap tahunnya meningkat 5-8 persen. \"Kebutuhan rumah tangga dan industri kecil untuk elpiji 3 kilogram akan selalu meningkat. Otomatis kekurangan pasokan akan diisi oleh elpiji 12 kilogram juga,\" ujar dia.

Untuk mengatasi kerugian, sebenarnya Pertamina berencana menaikkan harga elpiji dari Rp 2.116,7 per kilogram menjadi Rp 7.966,7 per kilogram. Artinya, harga elpiji 12 kilogram akan naik sebesar Rp 25.400 menjadi Rp 95.600 dari Rp 70.200 per tabung. Tapi hingga saat ini rencana itu ditolak pemerintah. \"Kami kan pertimbangannya bisnis, sementara pemerintah (pertimbangannya) sosial-politik dan punya perangkat yang lebih lengkap.\"

Pertamina juga wajib mengimpor elpiji sebanyak tiga kargo, atau 1,32 juta ton, per bulan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Jika konsumsi semakin meningkat, perseroan terpaksa menambah impor sebanyak satu kargo, atau 44 ribu ton, elpiji.

Dua bulan terakhir, masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya elpiji 12 kilogram. Elpiji yang biasanya dijual Rp 75 ribu per tabung harganya tiba-tiba melambung sampai Rp 125 ribu per tabung. Diduga, agen elpiji sengaja menahan stok untuk mengantisipasi rencana Pertamina menaikkan harga elpiji.

Jaga pasokan

Guna mengantisipasi kenaikan harga gas elpiji, Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar meminta agar pemerintah serius dalam memastikan harga elpiji di tingkat eceran tidak ada penyelewengan. “Selama ini konsumen menjadi pihak yang lemah dan dirugikan, kenaikan elpiji resminya tidak terjadi namun di banyak distributor mengalami kenaikan dengan alasan biaya transportasi dan distribusi yang naik juga,” kata dia.

Menurut Rofi, pemerintah harus mampu menstabilkan harga elpiji yang sudah cukup lama berfluktuasi di masyarakat. Ketidakpastian pasokan dan kenaikan harga bagi masyarakat akan sangat mempengaruhi struktur konsumsi masyarakat di tengah beragam kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kemudian kepada distributor maupun agen seharusnya tetap mendukung kebijakan resmi yang telah dikeluarkan pemerintah sebelum ada kebijakan baru terkait kenaikan biaya transportasi. “Empati kita harus nampak dalam merumuskan tata niaga elpiji ini, mengingat konsumsi terbesar elpiji 12 kilogram (kg) dan 3 kg ada di lapisan bawah,” tegas Rofi’.

Ia mengungkapkan pemerintah maupun Pertamina, harus bertindak tegas terhadap segala bentuk penyelewengan baik dalam harga maupun pasokan yang diluar ketentuan oleh para pengusaha mauapun pengecer. \"Karenanya pemerintah, pemda dan pengusaha swasta nasional harus berkoordinasi untuk memastikan distribusi yang tetap berpihak kepada masyarakat luas,\" tuturnya.

Rofi menjelaskan, ironisnya selama ini kenaikan harga elpiji terjadi di pusat-pusat distribusi yang seharusnya lebih mudah secara akses distribusi, karenanya dibayangkan harga elpiji yang jauh dari pusat distribusi dan pelosok tentu akan lebih tinggi lagi bagi konsumen. “Pengusaha harus mampu mengendalikan harga eceran di masyarakat, karena kunci distribusi utama dari mereka. Usulan kenaikan elpiji oleh pengusaha harus mamperhatikan kondisi masyarakat saat ini,” jelas dia.

BERITA TERKAIT

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

IPO DIVA Oversubscribe mencapai 5,6 kali - Patok Harga Rp 2.950 Per Saham

NERACA Jakarta - PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) telah menetapkan pelaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada…

Masuk Musim Hujan, Harga Komoditas Sayuran Merangkak Naik - Kabid Diskopdagrin Kota Sukabumi: Kenaikan Masih Dalam Batas Kewajaran

Masuk Musim Hujan, Harga Komoditas Sayuran Merangkak Naik Kabid Diskopdagrin Kota Sukabumi: Kenaikan Masih Dalam Batas Kewajaran NERACA Sukabumi -…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Kerjasama Internasional - Negara Anggota Sepakat Perundingan RCEP Bakal Tuntas di 2019

NERACA Jakarta – Negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menyepakati menuntaskan negosiasi RCEP pada 2019. Komitmen tersebut tertuang dalam…

Mendag: Potensi Ekspor ke China Makin Terbuka

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan potensi ekspor ke China semakin terbuka lebar dari partisipasi Indonesia pada China…

Perundingan Perdagangan Bukan Hanya Kejar Kuantitas

NERACA Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa ambisi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang…