Pemerintah Gagal Alihkan Industri ke Luar Jawa

PENILAIAN KADIN INDONESIA

Jumat, 24/05/2013

NERACA

Jakarta – Kalangan praktisi mengritik keras ketidakmampuan pemerintah melakukan pemerataan sebaran industri di Indonesia. Pasalnya hingga kini sebagian besar atau setidaknya 70% industri nasional masih menumpuk di Pulau Jawa. Dampaknya, kinclongnya pembangunan ekonomi yang selalu dielu-elukan pemerintah hanya dinikmati secara sentralistik di Jawa.

Itulah sebabnya, tak heran jika Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansur menyebut pemerintah telah gagal mengalihkan industri ke luar pulau Jawa. "Sebenarnya di era Soekarno telah membangun beberapa industri seperti pabrik semen, pabrik gula dan petrokimia di luar Pulau Jawa. Akan tetapi sejak orde baru, entah kenapa justru industri pada berpindah ke Jawa," ujarnya saat dihubungi Neraca, Kamis (23/5).

Menurut dia, jika pemerataan industri tidak dilakukan sehingga menyebabkan Pulau Jawa terlalu banyak diisi oleh industri bisa mengakibatkan ketimpangan di daerah luar pulau jawa. "Bisa menciptakan ketimpangan ekonomi. Di Jawa ekonominya bertambah maju sementara di luar pulau Jawa semakin terpuruk," tegasnya.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah lebih banyak mendorong industri untuk membuka pabriknya di luar Pulau Jawa sehingga bisa mengembangkan potensi-potensi di luar pulau jawa dan memajukan ekonomi di luar pulau. "Caranya bisa dengan insentif yang lebih banyak, infrastruktur yang dibenahi dan perizinan yang dipermudah. Ini perlu dibenahi agar ada investor yang bisa mengalihkan ke luar pulau Jawa," ucapnya.

Natsir juga meminta agar sektor industri hulu lebih mengutamakan berekspansi di luar pulau jawa. "Industri hulu seperti migas, tambang dan mineral harusnya di luar pulau jawa agar terciptanya pemerataan," tuturnya.

Beberapa Ganjalan

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Dedi Mulyadi, mengungkapkan selama ini pengembangan wilayah industri masih terganjal beberapa kendala seperti minimnya infrastruktur, ketersediaan lahan, birokrasi yang panjang dan perizinan berbelit-belit.

Lebih jauh lagi Dedi memaparkan pengembangan wilayah industri juga terganjal oleh Surat Keputusan (SK) Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2/1999 yang membatasi luasan maksimal hanya 400 ha per perusahaan. Padahal untuk membangun kawasan industri dibutuhkan sekitar 1000 - 2000 ha. "Yang lebih parah lagi 96% tanah di Indonesia dimiliki oleh swasta sedangkan di negara lain, tidak begitu,\" ujarnya, kemarin.

Dedi juga mengeluhkan, kalau sampai saat ini peran Pemerintah Indonesia dalam pengembangan lahan kawasan industri masih minim dibandingkan dengan peran sektor swasta. Sehingga berdampak sulit mengatur stabilitas kenaikan harga tanah. "Pada kondisi mekanisme harga pasar, sulit bagi pemerintah untuk mengatur sepenuhnya harga tanah di kawasan industri karena hal tersebut terkait dengan penawaran dan permintaan,” ujarnya.

Pola pengembangan kawasan industri di Indonesia, yang saat ini 6% dilakukan oleh pemerintah dan 94% lainnya peran swasta. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa negara Asia lainnya. Seperti Korea Selatan 70% pemerintah dan 30% swasta, Taiwan 90% pemerintah 10% swasta, serta Singapura 85% pemerintah dan 15% swasta.

Persentase tersebut menyatakan kontribusi dalam bentuk penanaman modal oleh pemerintah begitu minim. Dedi mengatakan, peran pemerintah dalam menyediakan lahan kawasan industri di Indonesia harus ditingkatkan lagi seperti masa-masa awal pembangunan kawasan industri. bari/iwan/munib