Jakarta-Di tengah membubung tingginya harga bawang putih belakangan ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan sanksi kepada importir bawang putih yang tidak berkomitmen menstabilkan harga. Sanksi berat tersebut yakni di-blacklist sehingga tidak lagi bisa mengimpor bawang putih. Pasalnya, mereka tidak menaaati aturan wajib tanam dan berproduksi 5% serta selalu mempermainkan harga. Mayoritas importir tersebut berdomisili di Jakarta, Surabaya dan Medan.

NERACA

Menurut Amran, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Mabes Polri melakukan monitoring harga secara harian untuk menjaga harga pangan selama bulan suci Ramadhan. Hingga saat ini, Kementan sudah mem-blacklist sebanyak 56 importir bawang putih nakal yang terdiri dari 41 importir dan tahun lalu 15 importir.

"Dengan demikian, harga bawang putih dan komoditas lainnya ke depan stabil. Petani dan pedagang sama-sama untung serta konsumen menikmati harga pangan yang murah," tutur Mentan dalam keterangan tertulis, awal pekan ini.  

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Selasa (7/5), rata-rata harga bawang putih nasional mencapai Rp63.900 per kg. Harga tersebut merupakan kisaran tertinggi sejak beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, rata-rata harga bawang putih bertengger di rentang Rp30-50 ribu per kg.

DKI Jakarta, harga bawang putih sudah tercatat Rp87.500 per kg, sementara harga bawang putih di beberapa daerah bahkan ada yang sudah menyentuh Rp100 ribu per kg. Kondisi ini terbilang miris lantaran harga bawang putih meroket drastis dalam sebulan terakhir. Pada 15 April 2019, rata-rata harga bawang putih nasional ada di angka Rp41.800 per kg. Bahkan, di awal April lalu, rata-rata harga bawang putih nasional sempat berada di kisaran Rp34.950 per kg.

Namun, harga bawang putih di beberapa daerah sudah mencapai kisaran Rp100 ribu per kg. Di Bengkulu, harga komoditas pangan itu mencapai Rp103.750 per kg. Begitu pula dengan Kalimantan Timur yang mencapai Rp103.350 per kg, sementara harga bawang putih terendah berada di Kepulauan Riau senilai Rp29.350 per kg.

Walhasil, bawang putih kini menjadi momok inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bawang putih memberikan andil inflasi sebesar 0,09% pada inflasi bulanan April lalu sebesar 0,44%. Sebulan sebelumnya, bawang putih juga memberi andil inflasi 0,04 persen terhadap inflasi bulanan sebesar 0,11 persen.

Demi merespon tingginya harga bawang putih yang tak masuk akal, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 100 ribu ton bawang putih yang seharusnya masuk pada bulan lalu. Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap kebijakan ini bisa membawa harga bawang putih ke angka Rp25 ribu per kg. Namun, kebijakan impor yang seolah-olah menjadi solusi, ternyata malah menjadi pangkal masalah tingginya harga bawang putih.

Menurut ekonom Indef Rusli Abdullah, Indonesia sejatinya tak bisa lepas dari impor bawang putih. Ia menyebut, produksi nasional hanya mampu mengisi 5% kebutuhan bawang putih dalam negeri, sehingga sisa 95 persennya harus dipenuhi melalui impor.

Ketergantungan Indonesia akan impor bawang putih pun kian menjadi-jadi. Data BPS menunjukkan, impor bawang putih pada 2015 tercatat 482.655 ton, kemudian menurun 7,95% menjadi 444.300 ton setahun berikutnya. Namun, impor komoditas ini meroket 25,15% dan mencapai 556.060 ribu ton di 2017. Tak berhenti di situ, impornya menanjak lagi 4,49% menjadi 581.077 ton pada 2018.

Dengan kata lain, impor sangat mempengaruhi suplai bawang putih. Jika suplai tersendat, maka dampaknya terhadap harga bawang putih akan luar biasa.

Kondisi tersebut, lanjut Rusli, adalah cerminan apa yang terjadi saat ini. Impor bawang putih yang terlambat menyumbat persediaan, sehingga harga bawang putih kian melambung. "Setiap tahun, bawang putih memang selalu diimpor dan tidak ada masalah dengan harganya. Tapi tahun ini, harganya menanjak karena impornya terlambat," ujar Rusli seperti dikutip cnnindonesia.com.

Sejatinya, keputusan pemerintah untuk melakukan impor sebenarnya sudah tepat waktu. Impor diputuskan di dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pada 18 Maret 2019. Umumnya, proses impor bawang putih membutuhkan waktu tiga minggu.

Jika Surat Persetujuan Impor (SPI) langsung diterbitkan, maka bawang putih impor sudah bisa mendarat pertengahan April. Kala itu, seharusnya harga bawang putih sudah bisa melandai.

Tapi nyatanya, persetujuan impor bawang putih dari Kementerian Perdagangan sebanyak 115.675 ton baru diberikan kepada delapan importir pada 18 April 2019. Itu pun setelah melalui beberapa drama yang tak kunjung usai.

Awalnya, pemerintah meminta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor bawang putih. Namun, izin impor Bulog justru tidak terbit. Kemendag justru memberikan SPI kepada delapan importir sesuai dengan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Kementerian Pertanian.

Tak ketinggalan, pemberian SPI pada sehari setelah pemilihan umum juga mengundang tanda tanya. Drama impor yang panjang itu ternyata menghasilkan ongkos yang mahal, yakni kenaikan harga bawang putih yang tak bisa dibendung.

"Pemerintah ini kecolongan. Yang perlu ditanyakan adalah Kemendag, sudah tahu 18 April ini dekat dengan bulan Ramadan. Tapi kenapa izin impornya baru dilakukan saat itu? Sungguh, ini kecolongan yang sangat berat," ujarnya.

Banyak Hal Janggal      

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi berpendapat meroketnya harga bawang putih bukan disebabkan karena mekanisme permintaan dan penawaran semata. Apalagi, menurut dia, banyak hal yang janggal terkait pemenuhan suplai bawang putih melalui impor.

Pertama, SPI impor bawang putih yang terkesan diperlambat. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, RIPH dari Kementan sudah ada yang terbit pada kuartal I, sehingga impor bawang putih bisa segera dilakukan. Kedua, adalah disparitas harga bawang putih yang terkesan tak merata. Memang, saat ini sebagian impor bawang putih dari China sudah mendarat.

Dugaan Anton kian kuat lantaran secara tren, pertumbuhan konsumsi bawang putih menjelang ramadan tidak begitu kuat. Sehingga, dia menuding ada oknum yang sengaja mengatur stok bawang putih di beberapa titik. Kemudian, oknum tersebut juga memanfaatkan situasi, yakni masa-masa menjelang ramadan. "Jelas mau dipungkiri atau tidak, ada yang memainkan harga bawang putih. Tidak masuk akal saja, harga bawang putih naiknya bisa cukup signifikan dalam waktu singkat. Masa bisa sampai Rp100 ribu?" ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus bergerak cepat. Ia meminta Kemendag dan Kementan untuk mengevaluasi stok yang ada di pasar untuk memastikan bahwa harga yang ada di pasar benar-benar sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran.

Dia juga berharap masalah ini terulang lagi di masa depan. Oleh karenanya, Anton meminta Kementan untuk lebih tegas kepada importir terkait kewajiban wajib tanam, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Sesuai pasal 32 beleid tersebut, importir hortikultura bawang putih wajib melakukan penanaman bawang putih, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok tani. Adapun, bawang putih yang ditanam harus memiliki produksi sebesar 5% dari jumlah rekomendasi impor bawang putih yang sebelumnya disetujui Kementan. bari/mohar/fba