NERACA

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta Presiden Joko Widodo mengendalikan secara langsung data pangan nasional agar bisa mempercepat fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan antarkementerian yang berwenang di bidang pangan.

"Pemerintah harus jujur tentang data pangan nasional karena masih terjadi perbedaan data pangan, terutama data produksi dan konsumsi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian," kata Viva Yoga di Jakarta, disalin dari Antara, pekan lalu.

Dia menilai apabila hal itu langsung di bawah pengawasan Presiden secara langsung dan intensif, akan mempercepat fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan antarkementerian yang berwenang di bidang pangan sehingga akan menciptakan kebijakan satu pintu melalui data pangan yang valid dan akurat.

Selain itu, menurut dia, Presiden Jokowi dapat menepis kecurigaan, praduga, dan persepsi negatif dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha. "Itu untuk menepis kecurigaan masyarakat bahwa sebenarnya di balik pertarungan kebijakan impor pangan antarkementerian itu adalah merupakan pertarungan bisnis di antara mereka sendiri dan kelompok bisnisnya karena ada margin yang diperebutkan," ujarnya.

Dia meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung membenahi, menertibkan, mengevaluasi, dan mengendalikan data dan komoditas pangan secara langsung. Menurut dia, pada kenyataannya, tugas melaksanakan koordinasi oleh Kemenko Perekonomian belum berhasil dan tidak berjalan maksimal.

"Kementerian pertanian menyatakan terjadi surplus beras bahkan untuk komoditas beras premium dan jagung telah diekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi? Total tahun ini menjadi 1 juta ton beras impor," katanya.

Dia meminta Pemerintah terbuka mengemukakan berapa cadangan beras pemerintah (CBP) karena dua bulan lalu saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI dengan Bulog terungkap bahwa CBP minus 27 ribu ton.

Hal itu, menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN itu, sesuatu yang tidak masuk akal CBP minus saat surplus beras karena itu keanehan dan kejanggalan data produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri.

"Jika tidak diakhiri kondisi seperti itu maka yang terjadi bahwa persoalan pangan akan masuk pada wilayah permainan politik. Jika kondisi seperti itu maka akan membahayakan ketahanan pangan dan kedaulatan sebagai bangsa," katanya.

Menurut Viva Yoga, persoalan pangan tidak boleh masuk ranah politik karena ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kesehatan pangan adalah hajat hidup orang banyak dan menjadi tugas pemerintah sesuai UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Dia juga menilai sudah saatnya Presiden Jokowi segera mengeluarkan keputusan pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) sesuai amanat UU Pangan, tang seharusnya sudah dibentuk bulan November 2015. "Karena dengan lahirnya BPN ini akan merestrukturisasi sistem, mekanisme, dan tata niaga pangan nasional," katanya.

Viva menegaskan bahwa dirinya masih optimis bangsa Indonesia akan menjadi negara lumbung pangan dunia karena topografi Indonesia sebagai negara tropis, selalu disinari matahari untuk proses fotosintesis, kekayaan flora fauna yang bersifat big diversity namun belum maksimal dikembangkan dan diproduksi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam para penimbun untuk tidak menimbun bahan kebutuhan pokok jelang Ramadhan dan Lebaran mengingat pemerintah akan mengambil tindakan tegas dan memproses secara hukum. Untuk itu, kata dia, Kemendag akan terus memantau harga dan stok bahan pokok di pasaran agar selalu tersedia dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai hal itu terjadi karena tindakan tegas akan dilakukan kepada siapa saja yang menimbun di saat bahan kebutuhan pokok di pasaran tidak ada dan harga naik, tapi di gudang melimpah," kata Enggartiasto Lukita, sebagaimana disalin dari Antara, kemarin.

Hal itu dikatakan saat Dialog Nasional ke-12 Indonesia Maju yang juga dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mendag mengatakan, pemerintah menginginkan dan berupaya agar selama Ramadhan dan Lebaran semua bahan kebutuhan pokok tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.

"Kita akan sebarkan ratusan pegawai Kemendag untuk terjun langsung ke pasar di seluruh provinsi. Tujuannya memantau stok dan harga bahan pokok, yang kalau ada gejolak langsung dicukupi stok dan distabilkan harga," kata Enggar.

Untuk itu, kata Enggar, Kemendag bekerjasama dengan Polri dan kementerian lain untuk bersama pantau stok dan harga kebutuhan pokok. "Stabilitas harga dan jaminan stok bukan saja peran Kemendag tapi juga peran kementerian dan instansi," kata Mendag Pemerintah, tegas dia, menjamin pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dalam kondisi aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.