Lima Isu Strategis Fokus Pembangunan Banten 2019
NERACA
Serang - Pemprov Banten membahas lima isu strategis rencana fokus pembangunan 2019, salah satunya pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas, sejalan dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta mengatakan rancangan tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2019 akan menjadi acuan perumusan tema dan prioritas pembangunan rancangaan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2019."Ini diharapkan akan terwujud keselarasan antara tema pembangunan nasional dan daerah," kata Ranta Soeharta saat membuka acara pra musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) RKPD Provinsi Banten tahun 2019 di Anyer, Kabupaten Serang, Selasa (20/3).
Menurut dia, berdasarkan perkembangan daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi dari masyarakat, ada lima isu strategis yang berkembang saat ini yang perlu diperhatikan, yaitu pengurangan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infastruktur, peningkatan daya saing daerah melalui aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan.
Kemudian pengurangan pengangguran melalui peningkatan keterampilan, pengurangan kemiskinan melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan tata kelola pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Dengan adanya sejumlah isu tersebut, Ranta mengharapkan dalam memilih prioritas kegiatan seluruh OPD dapat mengacu pada penyelesaian permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis. Ranta meminta semua OPD membuat kegiatan yang fokus dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
Ia mencontohkan, Dinas Perdagangan segera berupaya cepat melakukan pembebasan lahan untuk terminal agrobisnis, Kesbangpol fokus pada pengamanan pilkada dan pileg, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bergerak terus dalam mengawal ketahanan pangan.
Sekda Banten juga mengatakan, untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang, Pemprov Banten memiliki empat program prioritas pembangunan, yaitu peningkatan akses, mutu pendidikan dan kesehatan dan sosial, peningkatan infasrtruktur wilayah, peningkatan ekonomi dan kesempatan berusaha serta peningkatan tata kelola pemerintahan."Isu ini kita buat dalam kegiatan, dalam program yang memberi manfaat kepada masyarakat. supaya pengganguran bisa ditekan, kemiskinan kita tekan, dan Banten bisa semakin maju," kata Ranta.
Menurut Ranta, dalam rangka mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan lebih terukur, Pemprov Banten pada rancangan RKPD tahun 2019 menargetkan pencapaian indikator makro pembangunan yang lebih baik, misalnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,20 persen, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,2 persen, penurunan penduduk misksin hingga mencapai 5,0 persen dan penuruna angka pengangguran terbuka hingga mencapai 8,20 persen.
Kepala Bappeda Banten Hudaya mengatakan, pelaksanaan pra musrenbang RKPD tahun 2019 Provinsi Banten merupakan persiapan pemantapan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Banten 2019 yang akan dilaksanakan tanggal 10 April 2018 mendatang dan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2019."Pra Musrenbang ini adalah dalam rangka penajaman melalu pendekatan tematik, holistik, integrasi dan spasial. Jadi kita harus fokus di isu strategis yang jadi sentral," kata Hudaya. Ant
NERACA Jakarta - Upaya kolaboratif dalam memberantas Judi Daring menunjukkan hasil positif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat…
NERACA Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 53 Sekolah Rakyat (SR) baru pada tahun anggaran 2025 melalui Kementerian Pendidikan dan…
NERACA Semarang – Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa program pembentukan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih akan dikelola secara…
NERACA Jakarta - Upaya kolaboratif dalam memberantas Judi Daring menunjukkan hasil positif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat…
NERACA Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 53 Sekolah Rakyat (SR) baru pada tahun anggaran 2025 melalui Kementerian Pendidikan dan…
NERACA Semarang – Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa program pembentukan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih akan dikelola secara…