Program KKS Masih Dikeluhkan Oleh Masyarakat Penerima Manfaat

Hasil Reses Anggota DPRD Sukabumi

NERACA

Sukabumi - Pogram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum lama ini dilaunching dan mulai dijalankan oleh pemerintah ternyata mendapatkan keluhan dari sejumlah masyarakat penerima manfaat. Pasalnya, penerima bantuan tersebut yang ditandai dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam pelaksanaanya masih ada masalah."Keluhan dari masyarakat iu datang ketika saya sedang melakukan reses di daerah Kelurahan Sukakarya kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Mereka mengeluhkan belum tahu apakah ada batas limit KKS itu ketika mereka (penerima manfaat) tidak dibelanjakan semua," ujar anggota DPRD Kota Sukabumi Hermansyah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rabu (8/3).

Selain itu lanjut Hermansyah, ketika masyarakat akan menggunakan KKS tersebut, tidak berfungsi dengan baik pas akan digesek kartunya, sehingga dengan kekecewan terpaksa masyarakat harus rela balik kerumahanya."Saat kartu KKS itu akan digesek, ternyat PIN nya tidak berfungsi, sehinga setelah berjam-jam lama menunggu, mereka harus balik lagi kerumahnya, dan itu membuat kecewa mereka," ungkapnya.

Akhirnya lanjut Hermansyah, masyarakat (penerima manfaat) mengininginkan program tersebut diganti lagi ke program yang seperti dulu, tidak repot dan tahu jadwal yang pasti kapan bantuan itu bisa diambil."Mereka bergerutu lebih baik dikembalikan ke program yang dulu saja, waktunya jelas, tidak harus menunggu berjam-jam, bahkan lebih simple," ujarnya.

Selain itu kata Hermansyah, permasalahan lainya mengenai pendataan yang bermasalah. Artinya, masih ada ditemukan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut, malah tidak mendapatkan, smentara yang tidak layak malah sebaliknya, ini yang perlu dilakukan evaluasi yang benar oleh pemerintah."Dengan kesalahan data bisa menimbulkan kecumburuan sosial, dimana yang layak tidak mendapatkan bantuan tersebut, namun yang tidak layak malah mendapatkan bantuan," tandasnya.

Padahal, lanjut dia, persiapan program tersebut persiapanya kira-kira hampir satu tahun lebih, namun masih saja ada permasalahan yang membuat kekecewaan di masyarakat."Saya juga heran kenapa bisa salah dlaam melakukan pendataan, atau intansi terkait melakukan pendataan sendiri tanpa melibatkan peran RT atau RW. Padahal RT dan RW lebih tahu kondisi di wilayahnya," tuturnya.

Untuk itu Hermansyah berharap, pemerintah bisa memperbaiki semua permasalahan menyangkut program tersebut, sehingga kedepanya tidak ada lagi masyarakat penerima manfaat dirugikan."Harus ada tindak lanjut kedepanya, jangan sampai program tersebut hanya membuat kecewa masyarakat," pungkasnya. Arya