Jakarta - Mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menaruh percaya pada Presiden Jokowi dalam persengketaan dengan Freeport. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak mempunyai kepentingan pribadi apapun selain berdiri di atas kewajibannya selaku Presiden, sehingga dia yakin Jokowi akan mampu bersikap tegas. Rizal menilai Kontrak Karya (KK) Freeport cacat hukum.

NERACA

“Saya berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo. Dia tidak ada kepentingan mengenai Freeport ini. Dia nggak main-main,” tegas Rizal di Jakarta, Minggu (5/3).

Namun ada satu hal yang mengganjal di hatinya, yakni ada seorang menteri yang mengeluarkan surat dan menjanjikan perpanjangan kontrak bagi Perusahaan asal Amerika Serikat itu. Dan surat itu juga yang menurut Rizal, membuat Freeport berani kurang ajar terhadap pemerintah Indonesia.

“Jadi waktu itu, ketika Menteri ESDM zaman saya, jalan sendiri. Pengen apa? Baikan sama Freeport. Dan ini juga yang membuat sekarang Freeport berani kurang ajar karena berdasarkan surat ini, dia mau nuntut, mau Arbitrase,” tandasnya seperti dikutip laman aktual.com.

Perlu diketahui, saat ini pemerintah sedang bersengketa dengan Freeport, hal ini juga berkaitan dengan surat Menteri ESDM tertanggal 7 Oktober 2015, yang menjanjikan perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Kronologis pengeluaran surat yang dimaksud menurut Rizal, dulunya PT Freeport mengajukan jaminan investasi disebabkan rasa kekhawatiran atas masa berakhir kontrak pada 2021 serta perubahan dari status KK. Pada saat itu, Freeport tidak mau melakukan penambahan investasi karena khawatirkan akan tidak untung jika pemerintah tidak memperpanjang kontrak ataupun mengubah status kontrak.

Sedangkan untuk memperpanjang kontrak, saat itu belum memungkinkan karena UU No 4 Tahun 2009 mengatakan bahwa perpanjangan kontrak boleh diajukan paling cepat 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Artinya Freeport baru boleh mengajukan pada tahun 2019. Sedangkan saat bersamaan UU tersebut sedang dilakukan revisi

Rizal Ramli menilai bahwa sepak terjang PT Freeport dalam upaya melanggengkan penguasaan sumber daya alam di bumi Indonesia menyimpan kebusukan dan kebobrokan. Karena itu, Rizal menyebut KK kedua yang ditandatangani pada Tahun 1991 dinyatakan cacat hukum karena perusahaan asal Amerika Serikat tersebut melakukan upaya untuk menyogok Menteri Pertambangan saat itu.

Sebab itulah lanjut Rizal, Isi kontrak tersebut tidak banyak berubah dari KK pertama yang ditandatangani pada tahun 1967 yang memang dirasa tidak berkeadilan. “Oleh karena itu, syarat-syarat kontrak yang kedua itu tidak berbeda dengan kontak pertama tahun 1967. Namun kemudian Presiden Soeharto mengetahui dan marah sekali karena Menteri Pertambangannya main sendiri dan menerima sogokan. Akhirnya diperintahkan Bob Hasan untuk mengambil saham yang 10 persen itu,” ujarnya.

Namun, dalam kondisi saat ini, Rizal Ramli menuntut kepada semua pihak agar bertindak adil dalam pengelolaan kekayaan alam milik negara.

“Ini yang sering saya sampaikan, sudahlah jangan tipu-tipu lagi, kita ini sudah pintar semua. Kawan kita dari Papua sudah banyak yang pintar-pintar. Adik-adik kita dari Papua banyak menang lomba ilmiah olimpiade. Artinya cerdas-cerdas asal diberi kesempatan,” ujarnya.

Pemerintah Berinisiatif

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mendorong pemerintah untuk berinisiatif membangun smelter sebagai langkah konkret mewujudkan hilirisasi dan mengatasi permasalahan dengan perusahan asing yang tidak mempunyai itikad baik.

Menurut dia, pemerintah tidak mesti menunggu seperti apa hasil akhir perkara dengan PT Freeport Indonesia, namun sebagaimana pengambilalihan Blok Mahakam, dan Inalum, pemerintah harus belajar dari hal tesebut untuk mengambilalih Freeport.

“Pemerintah harus segeralah tugaskan Konsorsium BUMN tambang untuk membangun smelter, sambil menunggu ambil alih kelola operasi Freeport pada akhir 2021. Belajarlah dari pengalaman selama ini seperti ambil alih kelola PT Inalum , Blok Migas Chevron ( CPP Blok & Siak ) dan Blok Mahakam yang sejak awal malah ditakuti takuti oleh Pejabat ESDM , ternyata tidak menimbulkan masalah apapun,” ujarnya.

Yusri mendorong pemerintah agar percaya diri atas kemampuan SDM yang dimiliki Indonesia saat ini. Yang terpenting menurutnya, pemerintah harus menjaga moralitas dan nasionalismenya agar tidak tergoda dengan iming-iming sogokan dalam bentuk apapun.

“Apakah perlu pejabat kita sekarang belajar lagi pada arwah bung Karno dan kawan-kawan yang tidak lama setelah merdeka , pada 1 juni 1963 di Tokyo oleh utusan Pemerintah Chairul Saleh berhasil membuat kesepakatan dengan perusahaan Stanvac , Shell dan Caltex antara lain mengambil alih kilang minyak Plaju tahun 1965 dari Stanvac dan Kilang Sei Gerong Palembang dari Shell senilai USD 100 juta dan pembayarannya dari hasil produksi minyak dari lapangan Duri Minas (Caltex) dan Lirik (Stanvac) saat itu,” tutur dia.

Rizal Ramli juga menceritakan sejarah panjangnya saat berurusan dengan PT Freeport Indonesia. Bahkan, berurusan dengan perusahaan tambang tersebut sudah dia lakukan sebelum menjadi Menteri di era Presiden Gusdur.

“Sejarah saya dengan Papua panjang sekali. Tahun 1997, kami studi tentang Papua. Luar biasa kaya (daerahnya),” ujarnya.

Hasil penelitian itu membuat Rizal terhenyak. Tiga juta penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan di tengah kekayaan alam yang mereka miliki. Hingga akhirnya, RR membentuk tim untuk mempelajari tambang PT Freeport Indonesia yang ada di sana sejak tahun 1967.

Sejumlah temuan data dikumpulkan oleh Tim Peneliti RR saat itu. Mulai dari perpanjangan Kontrak Karya (KK) tahun 1991-2021 yang cacat hukum. Hingga, dugaan suap pimpinan Freeport James Moffett terhadap Menteri Pertambangan di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

RR membawa hasil temuan timnya untuk dibahas terbuka dengan mengundang sejumlah doktor di sebuah hotel di Jakarta. “Termasuk salah satu doktor lulusan Amerika Serikat, namanya doktor Amien Rais,” ujarnya.

Berkat gebrakan tersebut, RR diangkat Presiden RI Abdurahman Wahid (Gusdur) sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia tahun 2000.

James Moffett semakin panas dingin, takut dugaan suap yang dilakukannya ditindaklanjuti oleh RR.

Bos Freeport itu pun mengatur pertemuan dengan RR terkait renegosiasi pemerintah dengan perusahaannya. “Tahun 2000, waktu saya jadi Menteri Ekonomi, saya lagi di New York. Pimpinan Freeport, James Moffett ngajak ketemuan. Mau negosiasi, katanya,” ujar RR yang sempat menjadi Menko Maritim di era Pemerintahan Jokowi ini.

Menurut RR, ada aturan di Amerika, yang dapat menjebloskan seseorang yang terkait kasus suap. Sehingga Moffet pun berupaya mendinginkan suasana dengan menemui RR yang mengetahui kasusnya.

Setelah RR lapor dan diizinkan Gus Gur, kedua pihak bertemu dengan membawa tim masing-masing. Saat itu, RR mengajak ekonom (almarhum) Arief Arryman untuk presentasi menggunakan data dari New York Stock Exchange. Sedangkan, Moffet menyertakan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Adrianto Magribi.

“He (Magribi) should wait outside. Kita tidak mau debat kusir dengan bangsa sendiri. Moffet setuju,” RR menceritakan permintaannya pada Moffet sebelum rapat dimulai.

Dalam pembicaraan, Moffet mengatakan, mereka siap membayar ganti rugi ke pemerintah Indonesia sebesar US$3 miliar. Dengan syarat, lupakan masa lalu. Khususnya, kasus dugaan suap Moffet. Setelah berbagai pertimbangan berdasarkan hasil presentasi Arief, RR mengajukan angka US$5 miliar dan divestasi saham 51%.

Tawaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa keuntungan luar biasa PT Freeport tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat sekitar tambang. Termasuk, hasil pembuangam limbah yang tidak pernah diproses.

James Moffet setuju, tapi masih harus didiskusikan dengan direksinya. Namun, mendadak Moffet menawarkan rapat lanjutan di Colorado Spring. Apalagi setelah dia tahu RR menyukai opera dan pertunjukan teater di Broadway. “Saya gebrak meja. James, kamu mau sogok saya? Saya bisa nonton opera anytime. Yang penting kamu bayar US$5 miliar. Syarat dipenuhi,” tegas RR saat itu.

Dari kisah itu, RR menyampaikan, jika tegas dan berani, orang luar pun tidak akan bertindak seenaknya dengan bangsa Indonesia. “Jangankan beli saham Freeport Indonesia, yang (Freeport) internasional juga bisa kita beli,” tegas dia.

Selain Arief Arryman, tim negosiasi yang dibentuk Presiden Gus Dur dan dipimpin Rizal Ramli ketika itu juga beranggotakan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menlu Alwi Shihab. bari/mohar/fba