Apindo Sumsel Minta Semua Pelayanan Publik Direformasi 

NERACA

Palembang - Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Selatan (Apindo Sumsel) meminta pemerintah untuk mereformasi semua pelayanan publik dengan membuat sistem transaksi melalui media dalam jaringan untuk membasmi pengutan liar dan korupsi.

"Para pengusaha berharap dalam pelayanan pengurusan perizinan harus transparan, cepat, dan biaya murah," kata Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Sumatera Selatan Sumarjono Saragih di Palembang, Jumat (14/10).

Dalam perbicangan bersama wartawan pada pelantikan pengurus Apindo kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan dan dialog interaktif dengan tema "Apa Kabar Implementasi Kebijakan Ekonomi di Sumsel", Saragih menjelaskan, sebenarnya 13 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sudah mencakup di antaranya soal pungli dan korupsi."Namun, menjadi pertanyaan apakah implementasi kebijakan pemerintah sudah dirasakan, tentunya belum jika melihat kesiapan infratruktur yang ada sekarang," ujar dia.

Menurut dia, para pengusaha belum banyak merasakan manfaatnya seperti ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama saat ini jatuhnya harga komoditas kelapa sawit dan karet. Jika ini masih terus berlangsung tidak menutup kemungkinan akan terus mengancam kelangsungan dunia usaha yang berimbas terhadap penurunan produktivitas dan ekonomi daerah.

Oleh sebab itu, Apindo meminta Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin memberantas semua pungli dan korupsi di lembaga-lembaga pelayanan publik di daerah ini."Berhentilah pungli, karena hampir 50 tahun pungli itu terus berlangsung," kata dia.

Sejalan dengan 13 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Joko Widodo diharapkan ada evaluasi dan monitoring di lapangan agar roda pertumbuhan perekonomian dapat ditingkatkan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumsel Yohanes menambahkan perlambatan ekonomi kerakyatakan di daerah ini akan terus terjadi jika pemerintah daerah tidak mengatasinya dengan baik. Misalnya di Kabupaten Lahan, Sumsel hingga kini masih bergantung ke Lampung untuk memenuhi kebutuhan daging, karena munculnya mafia-mafia perdagangan sapi.

"Bagaimana mungkin populasi sapi di Sumsel baru sepersepuluh dari luas lahan yang ada. Ini persoalan kompleksitas yang harus diatasi dengan memberantas para mafia tersebut. Begitu pula luas lahan tanaman bawang merah 3.000 ha perlu digarap pengusaha," ujar dia. Ant