NERACA

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengharapkan Program Tabungan Pos dapat segera direalisasikan untuk membantu terwujudnya keuangan inklusif. "Kami sudah sampaikan, tapi mungkin masih perlu koordinasi karena kami ingin Tabungan Pos bersama dengan Bank BRI dan bank lain itu benar-benar bisa kerjasama untuk lakukan penetrasi tadi," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Bambang menuturkan, sebenarnya Tabungan Pos sudah didesain sejak lama namun untuk implementasinya memerlukan dukungan dari pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Karena ia (Tabungan Pos) menarik dana masyarakat, jadi harus ada aturan-aturan yang akan diikuti oleh Tabungan Pos nantinya," ujar Bambang.

Tabungan Pos nantinya tidak beroperasi seperti bank. Tabungan Pos bisa menampung simpanan masyarakat namun tidak dapat memberikan pinjaman. Dana yang dihimpun oleh Tabungan Pos nantinya bisa saja dikelola oleh PT Pos Indonesia baik itu pembelian Surat Utang Negara (SUN) ataupun ditempatkan di instrumen investasi lain. "Tabungan Pos bisa juga menjadi agen banking dari bank-bank komersial," katanya.

Bambang menekankan, melalui Tabungan Pos, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akun tabungan dan akses terhadap keuangan semakin luas. "Sistemnya ya Tabungan Pos itu sendiri, tapi Tabungan Pos bisa juga jadi agent banking. Tapi yang paling penting itu konsepnya anda bisa buka akun di kantor pos, uangnya disimpan dan tentunya dapat imbalan," ujar Bambang.

Hingga kini, PT Pos Indonesia belum akan menerapkan program Tabungan Pos, program inklusi keuangan yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama belum ada aturan resmi yang harus dijalankan. "Bagaimana mau dijalankan kalau peraturannya belum ada," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Gilarsi menambahkan, Menteri BUMN Rini Soemarno juga masih melakukan penilaian apakah PT Pos Indonesia sanggup melaksanakan layanan keuangan tanpa bekerja sama dengan perbankan. "Kalau diterapkan, mungkin kami bisa tergagap-gagap saat ini, membenahi infrastruktur dan sumber daya manusia. Oleh karena itulah kami memilih untuk memperkuat kemitraan dengan BTN," ujar Gilarsi.

Pos Indonesia memang menjalankan program inklusi keuangan dengan Bank Tabungan Negara (BTN) melalui program Tabungan Cermat dan Batara Pos. Kerja sama ini memungkinkan masyarakat yang tidak terlayani fasilitas perbankan mendapatkan pelayanan di lebih dari 4.000 outlet Pos yang ada di seluruh Indonesia. "Kami akan terus melanjutkan kerja sama ini sebelum ada peraturan baru terkait Tabungan Pos," tutur Gilarsi dikutip Antara.

Tabungan Pos sendiri digaungkan OJK pada Maret 2016 dan rencananya diluncurkan maksimal pada 2016. Salah satu alasan dibentuknya Tabungan Pos adalah untuk menyerap uang yang beredar di masyarakat, yang nilainya diprediksi OJK bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Lebih dari 4.000 cabang Pos Indonesia di seluruh wilayah Nusantara diharapkan bisa menyerap dana tersebut. "Nantinya, sekitar 80 persen dari dana tabungan itu dimanfaatkan untuk membeli surat utang atau obligasi pemerintah, sementara sisanya untuk likuiditas," tutur Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank OJK Firdaus.