NERACA

Jakarta - Rencana konektivitas ASEAN atau Masterplan for ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 dijadwalkan akan disahkan para Kepala Negara ASEAN pada September 2016. MPAC 2025 merupakan panduan yang dikembangkan dan difokuskan untuk membentuk Masyarakat ASEAN melalui ASEAN Connectivity 2025 berupa konektivitas fisik, konektivitas institusi dan konektivitas antarmasyarakat. "Ada dua dokumen/buku. Yang pertama untuk periode 2010-2015, yang kedua 2016-2025 yang rencananya akan disahkan dalam KTT ASEAN September mendatang," kata Wakil Tetap RI untuk ASEAN Rahmat Pramono dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (1/8).

MPAC 2025 itu, kata Rahmat, berisi sejumlah program-program infrastruktur prioritas dari 10 negara ASEAN yang diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Ia juga menyebut rencana pembangunan infrastruktur dalam MPAC 2025 tidak akan bertentangan dengan rencana investasi maupun proyek-proyek yang sudah dijalankan oleh investor dari negara mitra ASEAN lantaran telah disinergikan dengan negara mitra ASEAN yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan sehingga program tersebut terintegrasi. "Banyak proyek nasional yang sudah masuk buku kedua ini. Memang kami buat agar 'in line' (sejalan) dengan program nasional," katanya.

Kendati belum final, Rahmat menyebut sejumlah proyek prioritas dan vital bagi Indonesia seperti pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan dan jalan tol masuk dalam dokumen tersebut. Beberapa proyek antara lain pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, 14 pelabuhan termasuk yang di Makassar dan Bitung, serta dua proyek pembangkit listrik di Kalimantan. "Proyek tol Manado-Bitung juga masuk," imbuhnya. Menurut Rahmat, dengan masuk dalam MPAC 2025, akan ada banyak kesempatan bagi proyek-proyek tersebut disosialisasikan dan menarik investor.

Sektor infrastruktur sendiri dinilai masih cukup berat untuk dibiayai sendiri oleh pemerintah di negara-negara ASEAN, sehingga para pemimpin kawasan mayoritas akan menawarkan investasi dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS/PPP-public private partnership). "Tidak semua negara mampu membiayai pembangunan infrastruktur, sehingga sekarang pendekatan kita adalah PPP. Walau pun tidak mudah. Tiga tahun lalu kami mendalam cukup kompleks. Tapi itu (PPP) yang dapat membantu proyek infrastruktur ASEAN," jelasnya.

MPAC 2025 sendiri menganggarkan 3,3 triliun dolar AS kebutuhan dana untuk sektor infrastruktur dalam 15 tahun sejak pertama kali diinisiasi. "Paling besar itu porsinya untuk infrastruktur transportasi yakni 1,2 triliun dolar AS, listrik 1 triliun dolar AS dan air 0,6 triliun dolar AS," katanya. Rencananya, MPAC 2025 akan disosialisasikan dalam kegiatan ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, 8-11 November mendatang. Forum itu digelar bersamaan dengan Indonesia Infrastructure Week itu bertujuan untuk membangun kemitraan yang sinergi antara pemerintah dan swasta khususnya di sektor infrastruktur.

Guna mendukung program tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar ASEAN G2B Infrastructure Insvestment Forum pada 8-11 November 2016 di Jakarta. Forum ini dilakukan dalam rangka mendukung masterplan untuk ASEAN Connectivity 2025. "ASEAN merupakan kawasan paling penting dan memiliki pertumbuhan cukup baik di dunia. Melalui forum ini diharapkan akan banyak kesempatan investasi di ASEAN," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa.

Erwin mengatakan, forum investasi ini tidak hanya menggandeng pihak swasta dan Kadin antarnegara-negara ASEAN namun juga pemerintah. Dalam hal ini Kadin Indonesia menggandeng beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Forum infrastruktur ini sangat penting karena menjadi bagian dari solusi pembelanjaan infrastruktur nasional dan mendukung ASEAN Connectivity.

ASEAN Connectivity bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat ASEAN dengan memberikan lebih banyak kesempatan, serta meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Forum infrastruktur tersebut akan fokus pada agenda infrastruktur lima tahunan Indonesia sebesar 450 miliar dolar AS, serta masterplan untuk ASEAN Connectivity senilai 3,3 triliun dolar AS selama 15 tahun ke depan. "Kegiatan ini juga merupakan hasil dari kajian yg telah dilaksanakan oleh Sekretariat ASEAN," kata Erwin.