Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Asia Pasifik merupakan sumber utama pertumbuhan perekonomian dunia untuk saat ini hingga di masa depan sehingga APEC bukan hanya menjadi relevan tetapi juga penting bagi pengawasan perbankan di Asia Pasifik. Keempat topik APEC yang baru lalu yaitu sumber daya manusia, usaha kecil dan menengah, masyarakat yang berkelanjutan dan integrasi ekonomi regional tidak dapat dipisahkan dari kehandalan sistem perbankan yang tentunya menuntut sistem pengawasan yang juga semakin canggih.

Dari awalnya, ide pembentukan APEC sendiri tak dapat dipisahkan dengan konsep pengawasan perbankan. Tanggal Januari 1989, Perdana Menteri Australia Bob Hawke mengusulkan untuk didirikannya kerjasama ekonomi yang lebih efektif untuk kawasan Asia-Pasifik. Hal ini berujung pada pertemuan pertama APEC di ibukota Australia, Canberra, diketuai oleh Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans.

Rapat ini dihadiri oleh menteri dari 12 negara, dan berujung pada komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan untuk masa depan di Singapura dan Korea Selatan. Negara-negara dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menentang usulan awal, dan sebagai gantinya mengusulkan Kaukus Ekonomi Asia Timur yang tidak memasukkan negara non-Asia seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Usulan ini ditentang oleh negara-negara di kawasan Amerika, dan dikiritik dengan pedas oleh Jepang dan Amerika Serikat. Pertemuan pertama Rapat Ekonomi Pemimpin APEC diadakan pada tahun 1993 ketika Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, setelah berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Paul Keating, mengundang para kepala pemerintahan dari negara-negara anggota untuk menghadiri pertemuan di Pulau Blake.

Clinton berharap bahwa hal ini akan melanjutkan negosiasi Uruguay Round yang sedang terhambat. Dalam rapat tersebut, beberapa pemimpin menyerukan untuk kelanjutan pengurangan batasan-batasan perdagangan dan investasi, dan menggagas visi sebuah komunitas di kawasan Asia-Pasifik yang dapat mendorong kesejahteraan melalui kerjasama. Akhirnya, didirikanlah pusat Sekretariat APEC di Singapura untuk mengkoordinasi kegiatan dari organisasi tersebut.

Dalam pertemuan tahun 1994 di Bogor, Indonesia, para pemimpin APEC mengadopsi Bogor Goals yang bertujuan mendorong perdagangan dan investasi terbuka di Asia-Pasifik dimulai tahun 2010 untuk ekonomi industri dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Tahun 1995, APEC mendirikan badan konsultan bisnis bernama APEC Business Advisory Council (ABAC), yang tersusun oleh tiga eksekutif bisnis dari masing-masing negara anggota.Bulan April 2001, APEC berkerjasama dengan lima organisasi internasional lainnya (Eurostat, IEA, OLADE, OPEC dan UNSD) untuk meluncurkan Joint Oil Data Exercise, yang sekarang dinamai Joint Organization Data Initiative (JODI).

Tanpa dukungan keuangan yang sehat dari perbankan maka akan sangat sulit bagi APEC untuk menciptakan masyarakat Asia Pasifik yang berkelanjutan dan berdaya tahan tinggi. Krisis perumahan di Amerika Serikat merupakan salah satu contohnya. Krisis subprima yang mulai terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2007 berkembang menjadi suatu krisis pasar keuangan sistemis dan telah memicu krisis ekonomi riil terdalam sejak Perang Dunia II hanya dapat dipahami bila dihubungkan dengan deregulasi pasar keuangan yang terjadi sebelumnya. Harga-harga riil estat di Amerika Serikat sangatlah stabil antara tahun 1940an sampai dengan pertengahan tahun 1990an.

Dengan peningkatan perekonomian di Amerika Serikat yang mendapatkan momentum pada tahun 2003, harga tersebut naik dengan sangat pesat. Sebenarnya peningkatan tersebut terutama didorong oleh gelembung riil estat yang muncul. Di satu sisi, naiknya harga perumahan mendorong pembangunan rumah, sementara di sisi lain banyak orang Amerika yang mengagunkan kembali propertinya ditengah gelombang pasang peningkatan harga riil estat guna membiayai konsumsi (apa yang sering dirujuk sebagai penarikan ekuitas hipotek).

Pada tahun 2006 harga riil estat mencapai puncaknya, dan kemudian merosot tajam dari titik itu sampai seterusnya. Liberalisasi gerakan modal internasional dan deregulasi pasar keuangan nasional telah secara dramatis meningkatkan tekanan kompetisi dalam sistem pasar keuangan. Struktur yang oligopolisitis, yang mendominasi pasar keuangan di banyak negara, adalah satu cara untuk mengendalikan nafsu akan risiko yang mendestablisasi sistem keuangan.

Namun dukungan semacam itu untuk kestabilan pasar keuangan telah hilang. Peraturan yang lebih ketat oleh pihak yang berwenang untuk mengawasi pasar keuangan harusnya menjadi obat terhadap perkembangan ini, namun kepadatan peraturan juga telah berkurang dan bukan bertambah. Aspek lainnya yang harus masuk dalam skema pengawasan perbankan APEC  adalah peningkatan fungsi dan dinamika anti siklikal dari pasar keuangan sebagai konsekuensi peraturan perbankan melalui sistem pengawasan perbankan Basel  dan peranan baru dari akuntansi nilai yang adil (fair-value accounting).