NERACA

Jakarta - Produsen maupun penajin mainan lokal tidak kesulitan mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan, pemerintah perlu memberi insentif bahkan menggratiskan biaya sertifikasi. Hal ini bisa menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan produsen mainan lokal.

"SNI mainan sebenarnya berdampak positif terhadap perkembangan industri mainan lokal. Saya melihat bahwa penerapan SNI punya ikhtisar meningkatkan keamanan dan kualitas, jadi spiritnya bagus. Karena sertifikasi ini menyangkut substansi dana, saya kira pemerintah harusnya gratiskan SNI untuk produsen lokal," kata pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi di Jakarta, Senin.

Acuviarta mengatakan insentif semacam ini dari pemerintah dibutuhkan untuk membangun industri dalam negeri. SNI pun diberlakukan harus dalam rangka membangun daya saing. Dalam jangka panjang, mainan Indonesia pun bisa go international, jangan terus-menerus dihajar mainan impor.

Acuviarta juga mengatakan SNI sebagai bentuk membangun kepercayaan. "Secara otomatis kita membangun kepercayaan dengan adanya SNI. Dalam jangka panjang, kita bisa jangkau pasar internasional dan pasar lokal juga sangat terbuka lebar. Kita juga jangan standar ganda. Mainan impor harus segera dibereskan, karena tidak semua impor itu layak," tuturnya.

Insentif dari pemerintah juga akan memberikan multiplier effect di sisi perkembangan industri. Acuviarta mengatakan, jika industri berkembang, maka tenaga kerja bertambah. Dampak positif lainnya, produk domestik bruto akan bertambah dan mainan impor di Indonesia semakin berkurang. Kearifan lokal, seperti mainan tradisional pun akan kembali terangkat.

Terkait sosialisasi SNI kepada para produsen dan perajin mainan, harus dilakukan secara masif. "Jangan sampai produsen tidak tahu menahu mengenai SNI. Kalau tidak ada persiapan dari segi produksi, maka produsen akan kelabakan. Mungkin akan banyak mainan lokal yang tidak sesuai SNI dan ditarik dari peredaran," ujar Acuviarta.

Acuviarta mengatakan sertifikasi SNI ini memiliki sejumlah tahapan, mulai dari sisi poduksi, kualitas dan sebagainya. Jika masih ada saja produsen mainan yang belum mendapat sosialisasi, peran pemerintah masih kurang dalam sosialisasi kebijakannya.

Sementara itu, Kepala BSN, Bambang Stiadi mengatakan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) kian memegang peran penting di perdagangan global, tak hanya untuk melindungi masyarakat selaku konsmen, namun juga untuk meningkatkan daya saing produk di pasar bebas. Mengantisipasi hal itu,Badan Standarisasi Nasional (BSN) akan terus mendorong para pelaku usaha dan kalangan industri untuk menerapkan SNI termasuk melalui program “Gerakan Nasional Penerapan SNI”.

“Ketika bicara tentang mutu, kita tak bisa lepas dari standarisasi. Standar juga sangat penting bagi daya saing produk, terkait dengan harga, mutu, dan pasokan. Bahkan standar juga bisa menekan biaya serta bisa juga memberikan keuntungan ekonomi,” ungkapnya.

Di Indonesia, peringatan “Hari Standar Dunia” diisi dengan berbagai  kegiatan dengan menampilkan berbagai prestasi Indonesia di bidang standardisasi di tingkat regional maupun internasional. Di antaranya dialog dengan menampilkan mitra standardisasi yaitu, PT. WIKA BETON yang menjadi model penerap The ISO Methodology – Assessing The Economic Benefit of Standards; Tim Universitas Indonesia sebagai peraih juara kedua dalam International Case Study Competition on Standardization; Universitas Trisakti, serta Universitas Diponegoro sebagai Pilot Implementation APEC SCSC Education Guideline on Standardization. Kegiatan tersebut dilakukan bersama mitra BSN (masyarakat standardisasi Indonesia/Mastan, kalangan  perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta PT Sucofindo).

Hari Standar Dunia juga telah dijadikan dasar bagi penetapan  Bulan Mutu Nasional 2011, yaitu SNI sama dengan membangun kepercayaan diri bangsa. Sehingga dengan menerapkan SNI, maka kepercayaan terhadap produk nasional akan semakin tinggi yang akan berdampak kuat pada daya saing nasional di pasar lokal maupun global. Apalagi Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang diikuti dengan dikeluarkannya PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional.

Dijelaskan, peranan standar dikancah internasional semakin penting sebagai instrumen dalam menjembatani perdagangan dunia. Negara-negara anggota Organisasi Standar Dunia yang tergabung dalam sidang tahunan (Developing Country Matters/DEVCO) juga sepakat bahwa standar internasional akan membuat perdagangan dunia berlangsung lebih adil. "Pertemuan DEVCO beberpa waktu lalu semakin menguatkan bahwa kepercayaan dunia terhadap standar meningkat. Standar dipercaya sebagai suatu instrumen yang akan menjembatani perdagangan dunia berlangsung lebih fair," ujar Bambang.