NERACA

Jakarta - Hilirisasi sektor pertambangan diyakini menjadi jalan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan di daerah tertinggal.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya memastikan proses hilirisasi nikel sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

“Intinya saya mendukung hilirisasi, tapi harus memperhatikan lingkungan. Saya berharap pertumbuhan hilirisasi berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang,” ujar Sherly.

Menurut Sherly, industri pertambangan menyumbang sekitar 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Maluku Utara.

Namun, kontribusi hilirisasi nikel jauh lebih signifikan, mencapai 75 persen dari total pertumbuhan sektor tambang di provinsi tersebut.

“Pertumbuhan industri mining itu 50 persen dari GDP Maluku Utara. Tapi kenaikannya justru lebih besar, 75 persen itu berasal dari hilirisasi nikel,” tambah Sherly.

Sherly juga menyatakan dukungannya terhadap keberadaan tambang rakyat, asalkan dijalankan sesuai dengan standar operasional dan regulasi yang berlaku.

“Saya mendukung tambang rakyat, tapi harus memperhatikan keselamatan, lingkungan, dan prinsip keberlanjutan,” tegas Sherly.

Di Maluku Utara, kehadiran Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menjadi simbol nyata dari percepatan hilirisasi nikel nasional.

Kawasan industri terpadu ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mendorong hilirisasi tambang dan sawit, terutama di wilayah barat provinsi.

Menurut Agustiar, hal ini akan meningkatkan nilai tambah SDA lokal serta menciptakan banyak lapangan kerja.

“Kalau hilirisasi bauksit, silika, dan sawit bisa diwujudkan di zona barat, maka nilai tambahnya sangat besar. Itu akan berdampak langsung ke pembangunan di 13 kabupaten dan satu kota,” jelas Agustiar.

Agustiar menekankan bahwa untuk mewujudkan hilirisasi dibutuhkan kesiapan kawasan industri dan dukungan semua pihak.

“Saya butuh dukungan masyarakat dan koordinasi dengan para bupati, agar hilirisasi ini benar-benar berjalan,” ujar Agustiar.

Dukungan terhadap hilirisasi juga datang dari Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG).

Ketua Umum PP AMPG, Said Aldi Al Idrus, menyebut hilirisasi sebagai bentuk keadilan ekonomi yang membuka ruang bagi UMKM dan generasi muda untuk terlibat dalam sektor strategis.

“Hilirisasi membuka banyak peluang kerja dan usaha baru di dalam negeri. Ini langkah berani yang berpihak kepada rakyat,” kata Said.

Tidak hanya itu, usaha pertambangan juga dapat menghidupkan koperasi-koperasi lokal yang berada disekitar wilayah tambang tersebut berada.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa badan usaha koperasi bisa terlibat dalam pengelolaan tambang minyak dan gas (migas), setelah revisi UU Minerba yang membolehkan koperasi mengelola tambang-tambang mineral dan batubara.

"Kami ingin koperasi sebagai badan usaha bisa masuk ke sektor-sektor usaha dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, hingga hilirisasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ferry pada acara Rakernas Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo), di Jakarta.

Bahkan, Ferry meyakini akan keluar Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang baru yang akan mengatur koperasi  bisa terlibat di pengelolaan sektor migas. "Kita akan terus koordinasikan hal itu," ucap Ferry.

Bagi Ferry, langkah tersebut merupakan keinginan pemerintah untuk membangun sebuah swasembada energi. "Ini harus dilakukan secara inklusif berkelanjutan, dan koperasi rasanya pas untuk ikut andil dalam perjuangan mewujudkan swasembada energi," papar Ferry.

Ferry menambahkan, sudah ada koperasi yang mampu dan sukses mengelola sumur minyak eks Pertamina di Muara Enim, Sumsel. Saat ini, koperasi di sektor pertambangan dan penggalian  berjumlah 500-an unit. 

"Diharapkan, dengan pemberian hak kelola tambang ini, akan tumbuh koperasi-koperasi lainnya. Karena, ada belasan ribu sumur-sumur minyak seperti itu yang bisa dikelola koperasi," kata Ferry.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merumuskan regulasi untuk keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumur-sumur minyak, terutama sumur yang idle well. "Hal itu nantinya bisa dikolaborasikan dengan koperasi-koperasi yang ada di daerah," kata Yuliot.