Buat Apa BI Rate Dinaikkan?

Langkah Bank Indonesia  kembali menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dari 7% menjadi 7,5% setidaknya akan memancing reaksi keras dari sebagian analis dan ekonom. Karena mereka menilai BI secara sengaja memulai langkah pengetatan moneter, dengan imbasnya akan terjadi perlambatan ekonomi semakin cepat, yang diiringi dengan kenaikan suku bunga bank.

Kenaikan BI Rate yang cukup signifikan sejak Agus Martowardojo menjabat Gubernur BI dalam 5 bulan terakhir yaitu dari 5,75% (Juli 2013) menjadi 7,5% (November 2013), memang bertujuan untuk mengerem inflasi, juga untuk menahan derasnya depresiasi rupiah serta untuk mengerem laju impor agar lebih terkendali.

Jadi, tujuan mulia bank sentral menaikkan BI Rate sangat baik secara teori moneter. Sasaran yang hendak dicapai pun positif. Hanya saja, dampak berantai yang ditimbulkan ternyata tidak semulia tujuan yang hendak dicapai. Memang benar secara konservatif, kenaikan suku bunga masih dianggap cara ampuh untuk mengerem laju inflasi dalam jangka pendek.

Tetapi di balik itu, kenaikan suku bunga acuan dapat menjadi bumerang saat tidak dilakukan dalam takaran yang terukur dan di tengah ekspektasi yang memburuk terhadap perekonomian. Ini yang menjadi kekhawatiran lantaran kenaikan BI Rate terjadi saat ekspektasi terhadap perekonomian tengah memburuk disertai sentimen regional dan global yang tidak kondusif.

Menurut Wamenkeu Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro, cara-cara seperti menaikkan suku bunga acuan memang dapat dilakukan dengan harapan dana asing masuk, sehingga rupiah menguat. Namun perlu diperhatikan efek samping dari kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi.

"Untuk menyelesaikan persoalan itu, kebijakan moneter itu paling gampang. Naikkan bunga setinggi-tingginya, pengetatan kredit, itu akan membuat pertumbuhan lambat. Itu rupiah akan menguat. Tapi apa hanya dengan itu terus masalah beres?" ujar guru besar FEUI itu di Jakarta, Kamis (10 Okt.2013)

Maka, boleh jadi, kenaikan BI Rate akan sia-sia belaka untuk menstabilkan gejolak pasar, bahkan justru berpotensi menimbulkan pukulan tambahan bagi perekonomian. Apalagi, kinerja perekonomian Indonesia selama ini lebih banyak ditopang oleh konsumsi swasta, yang terbantu oleh aliran investasi dan ekspansi bisnis.

BI tampaknya lebih mengutamakan stabilitas ekonomi ketimbang mendorong laju pertumbuhan. Padahal, di saat ekonomi Indonesia terkena turbulensi akibat memburuknya neraca perdagangan justru akan menjadi bumerang jika jalan keluarnya menaikkan suku bunga BI Rate

Tingkat bunga BI Rate bertahan hingga 7% sampai akhir 2013 sebenarnya sudah cukup efektif untuk  tidak membuat perbankan semena-mena mengerek bunga kredit. Kalangan bankir jauh lebih memahami situasi riil yang mereka hadapi, bahwa menaikkan suku bunga kredit yang terlalu besar justru menjadi bumerang bagi perbankan. Namun ternyata, BI kembali menaikkan suku bunga acuan tersebut, sehingga membuka peluang bagi perbankan segera menaikkan suku bunga simpanan (deposito) maupun suku bunga kredit.

Jelas, dampak negatif akan terasa dalam persaingan antarbank merebut dana pihak ketiga yang makin sengit. Tentu saja pemilik deposito besar kian kuat bargaining power-nya mencari bank yang memberikan return menarik. Sementara bank yang tidak bersedia memberikan tambahan (kenaikan) bunga akan ditinggalkan.

Karena itu, tidak heran bila pemilik dana besar akan mengerem investasi dan mengalihkan ke simpanan deposito yang lebih menguntungkan. Akibatnya, kinerja perekonomian nasional semakin terpuruk karena akibat investasi sektor riil kian menurun dan dampak selanjutnya akan menghambat laju konsumsi dan penurunan daya beli masyarakat.

 

BERITA TERKAIT

Diplomasi PUIC

Indonesia kembali membuktikan posisinya sebagai aktor penting dalam kancah diplomasi global dengan sukses menjadi tuan rumah Sidang Parliamentary Union of…

Diversifikasi Pasokan Energi

  Kebijakan proteksionis  Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, dengan penerapan tarif impor yang tinggi, menjadi tantangan tersendiri bagi…

Outsourcing vs Keadilan Pekerja

    Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing patut didukung sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak-hak…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Diversifikasi Pasokan Energi

  Kebijakan proteksionis  Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, dengan penerapan tarif impor yang tinggi, menjadi tantangan tersendiri bagi…

Outsourcing vs Keadilan Pekerja

    Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing patut didukung sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak-hak…

Penghapusan Outsourcing?

    Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya menandai babak baru dalam perjalanan ketenagakerjaan nasional.…