Indonesia Rangking Enam Pengutang Bank Dunia

Jakarta--- Bank Dunia menyebutkan, 2010 Indonesia berhasil menduduki peringkat keenam tertinggi melalui lembaga International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Berdasarkan data yang dimiliki, Indonesia adalah negara keenam setelah India, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil, dan Turki. “Indonesia negara keenam tertinggi peminjam IBRD di 2010, tapi Indonesia berhasil lulus sebagai alumni IDA,” kata Direktur Eksekutif Bank Dunia untuk Indonesia Hekinus Manao di FEUI, Jakarta 23/6.

Lebih jauh kata mantan Sekjen Kementrian Keuangan ini, memastikan Bank Dunia tetap akan melakukan investasi pada sejumlah program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebab, kata dia, mimpi Bank Dunia adalah dunia bebas dari kemiskinan. "Kami sudah lakukan misalnya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, lalu proyek perbaikan kampung di Jakarta,” tambahnya.

Selain itu, kata Hekinus, Bank Dunia juga terlibat dalam beberapa proyek pendidikan dan kesehatan.” Poyek air bersih, PNPM, Bantuan Operasional Sekolah, Jamkesmas, serta penyediaan dana kredit murah bagi Usaha Kecil Menengah (UKM),” tambahnya.

Menurut Hekinus, di dunia pendidikan, Bank Dunia juga turut membantu dalam pengembangan saranan dan kurikulum universitas. Serta pemberian beasiswa S2/S3 bagi pejabat pemerintah dan universitas.      

Diakui Hekinus, meski Indonesia berada di peringkat keenam negara pengutang, namun Indonesia telah berhasil keluar dari peminjam melalui lembaga International Development Association (IDA).

Menurutnya, keberhasilan Indonesia dari lilitan utang berkat upaya mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Direktur Operasional Bank Dunia. “Karena program percepatan yang dilakukan oleh mantan Menkeu Sri Mulyani yang bertekad untuk membayar utang lebih cepat,” katanya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Depok, Kamis (23/6/2011).

Bahkan negara China, juga masuk dalam negara peminjam tertinggi di urutan ke delapan. Sementara, negara Jepang, terus menjadi negara donatur tetap. "Hal itu tidak masalah, China pun tetap menjadi shareholder, dengan saham empat persen. Uniknya lagi terjadi pada negara Brunei yang tak pernah meminjam dan tak pernah masuk pada peminjam tertinggi, tetapi justru Brunei tak mau donasikan saham lebih untuk membantu negara lainnya, karena itu kami dorong terus, berbeda dengan Jepang yang menjadi donatur tetap kami," tuturnya.

Dari Washington, Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani berbicara masalah pentingnya tata kelola pemerintah dalam membangun infrastruktur. “Karena itu, skema kemitraan publik-swasta untuk membangun infrastruktur sangat potensial dilakukan di kawasan APEC,” ungkap Sri dalam release yang diterima Neraca,23/6.

Menurut Any panggilan akrabnya, saat ini Bank Dunia bekerjasama dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat di bidang perencanaan pendanaan untuk proyek infrastruktur. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat ekonomi kawasan dan menata ulang sentra-sentra pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. “Karena keterbatasan ruang fiskal, belanja publik yang efisien di bidang infrastruktur menjadi tantangan besar bagi mayoritas negara APEC,” tambahnya.

Sri Mulyani menambahkan, “Lewat konferensi ini, Bank Dunia – bersama Departemen Keuangan Amerika Serikat dan APEC – berharap dapat memberi kontribusi positif pada negara-negara yang berusaha membangun infrastruktur dengan dana publik, atau dengan skema kemitraan publik-swasta,” pungkasnya. **cahyo