Oleh: Samuel Erza, Pengamat Sosial Politik

Dalam enam bulan pertama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keseriusan dan keberanian luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi. Komitmen ini tidak sekadar disampaikan dalam pidato-pidato publik, tetapi juga tercermin dalam langkah-langkah konkret yang telah dijalankan oleh aparat penegak hukum. Elemen masyarakat, termasuk pengamat politik, kalangan legislatif, dan publik luas, menyambut baik sikap tegas ini karena dianggap sebagai harapan baru dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berdaulat.

Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik dan Ekonomi Nasional, Bambang Widjanarko Setio, melihat bahwa keberanian Presiden Prabowo dalam menyatakan perang terhadap korupsi menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjalankan agenda reformasi hukum. Menurutnya, Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan yang jelas pada upaya penegakan keadilan, terutama saat penyampaian bahwa korupsi harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Bambang meyakini bahwa masyarakat Indonesia akan berada di belakang pemimpinnya yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan negara dari bahaya laten korupsi.

Masyarakat sendiri telah lama menantikan pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar bertindak. Dalam konteks ini, langkah-langkah awal Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasil. Penindakan terhadap kasus-kasus besar oleh Kejaksaan Agung dan KPK mencerminkan iklim politik yang mendukung penegakan hukum tegas dari pimpinan tertinggi. Beberapa pengungkapan kasus kelas kakap yang melibatkan sektor strategis seperti energi dan hukum tidak lepas dari dukungan Presiden untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin D Tumbelaka, menyatakan bahwa komitmen Presiden tidak boleh berjalan sendiri. Ia menyampaikan bahwa DPR, khususnya Komisi III, siap mengawal seluruh langkah strategis pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Termasuk memastikan perlindungan maksimal bagi aparat penegak hukum agar terhindar dari intimidasi atau tekanan. Keberhasilan dalam perang terhadap korupsi akan memperkuat ketahanan nasional dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Dalam dimensi yang lebih luas, komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda politik, tetapi juga moral. Dalam banyak kesempatan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa tugasnya sebagai pemimpin adalah meninggalkan warisan yang bermakna bagi bangsa. Presiden tampak menempatkan isu korupsi sebagai prioritas nasional karena menyadari bahwa kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi keadilan sosial dan ekonomi.

Hal ini kemudian dituangkan dalam sejumlah kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi secara sistemik. Terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Melalui regulasi ini, pemerintah mengarahkan sinergi antara KPK, Kejaksaan, Polri, dan lembaga pengawas lainnya agar mampu bergerak cepat dan tepat dalam menindak pelanggaran hukum. Salah satu terobosan penting adalah integrasi sistem digital dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk penggunaan e-katalog dan e-budgeting yang diawasi secara terpusat.

Penting dicatat bahwa pendekatan Presiden Prabowo tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi menjadi pilar penting dalam upaya menutup celah-celah praktik korupsi. Upaya ini menyasar akar persoalan dengan membangun sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel, tidak hanya bertumpu pada penindakan semata.

Semangat reformasi ini juga diarahkan pada perbaikan lembaga-lembaga hukum yang selama ini dianggap belum optimal. Digitalisasi peradilan, evaluasi kinerja aparat hukum, hingga percepatan penyelesaian perkara menjadi bagian dari desain besar reformasi hukum yang tengah dijalankan. Semua ini berpijak pada prinsip bahwa hukum adalah fondasi dari kehidupan berbangsa yang tertib dan beradab.

Sementara itu, masyarakat menaruh harapan besar pada komitmen ini untuk mewujudkan keadilan yang merata. Sebab, kejahatan korupsi selama ini tidak hanya menghantam keuangan negara, tetapi juga memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dalam banyak kasus sebelumnya, kelompok masyarakat rentan menjadi korban dari sistem yang belum sempurna, dan inilah yang hendak diubah oleh Presiden Prabowo melalui reformasi menyeluruh. Maka, ketika Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menghadirkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, itu tidak hanya menjadi janji politik, melainkan mandat moral yang harus diwujudkan.

Optimisme masyarakat atas komitmen Presiden juga dipicu oleh keberhasilan pemerintah dalam bidang lain, seperti swasembada pangan. Keberhasilan ini dinilai sebagai indikator bahwa pemerintahan saat ini memiliki kapasitas untuk menjalankan program besar secara efektif. Karenanya, publik berharap bahwa tekad melawan korupsi juga akan menghasilkan capaian yang signifikan.

Dalam kerangka ini, pemberantasan korupsi bukan semata-mata urusan pemerintah atau aparat hukum, melainkan panggilan seluruh elemen bangsa. Dukungan masyarakat menjadi energi tambahan agar perjuangan ini tidak berhenti di tengah jalan. Kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama perlu terus dipupuk agar lahir budaya baru yang menghargai integritas dan menjunjung tinggi keadilan.

Dengan segala dinamika yang menyertai, publik menilai bahwa Presiden Prabowo telah berada di jalur yang tepat. Keberaniannya mengambil sikap tegas terhadap korupsi, ditambah dengan dukungan regulasi dan reformasi kelembagaan, menunjukkan bahwa pemerintah saat ini memiliki keberpihakan yang jelas terhadap penegakan hukum. Harapan pun menggantung tinggi agar komitmen ini tidak surut, agar perjuangan ini terus menyala, dan agar cita-cita Indonesia yang bersih dan adil bisa benar-benar tercapai.