NERACA

Subang - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan solusi pembiayaan rumah bersubsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai upaya mendukung target pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi 20.000 PMI.

Dukungan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara BNI dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera serta Badan Pusat Statistik (BPS), di Kompleks Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (8/5).

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies menyampaikan nota kesepahaman tersebut merupakan sinergi bersama dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi PMI melalui Program BP Tapera dan KPR Sejahtera.

Selain itu, juga sebagai wujud nyata BNI sebagai bank global yang hadir untuk masyarakat Indonesia di penjuru dunia.

Ia menyampaikan, selama ini BNI cabang luar negeri sudah cukup sering berinteraksi dengan para PMI.

Hingga saat ini, katanya, tercatat 390 nasabah BNI merupakan PMI dengan jumlah nilai tabungan sekitar Rp2,3 triliun.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menyebutkan, banyaknya jumlah tabungan nasabah BNI dari kalangan PMI itu patut diapresiasi.

"Jadi luar biasa PMI ini. Sehingga perlu kiranya pemerintah memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada mereka. Dalam hal ini kita sediakan rumah yang nyaman dan layak untuk mereka," kata dia pula.

Ia mengatakan, program Rumah untuk PMI merupakan bentuk konkret negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada para pekerja migran.

"Program ini yang pertama dalam sejarah, karena baru pertama ini ada kebijakan penyediaan rumah bersubsidi bagi pekerja migran Indonesia," kata Karding.

Dia menyebut program ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Karding mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah untuk PMI. Ke depan diharapkan angka itu bisa meningkat hingga 30.000 unit pada tahun-tahun berikutnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, melalui skema pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan, BP Tapera dan para mitra kerja menghadirkan solusi hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan para PMI dan keluarganya.

"Kami memahami bahwa memiliki rumah sendiri adalah impian banyak PMI. Sinergi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada para Pahlawan Devisa yang telah berjuang di luar negeri," ujar dia.

Pada peluncuran program Rumah untuk PMI di Subang itu, dilaksanakan juga akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diwakili tiga orang PMI.

Selain itu, sebanyak 90 PMI turut menyaksikan acara tersebut secara daring diantaranya mereka yang berada di Hong Kong dan Taiwan. 

Kemudian Menteri Abdul Kadir Karding menyebutkan program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia akan menyasar di daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.

"Jadi ada beberapa daerah yang kita sasar dalam program pembangunan rumah bersubsidi untuk PMI," kata Karding.

Ia menyampaikan, sebanyak 20.000 rumah subsidi untuk PMI tersebut di antaranya akan dibangun di wilayah kantong-kantong PMI seperti di Provinsi Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Daerah-daerah itu menjadi fokus kita (dalam program rumah untuk PMI), termasuk Banten dan Jakarta," katanya.

Menurut dia, program rumah untuk PMI yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini dapat terwujud atas kolaborasi lintas sektoral. Di antaranya BNI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan BP Tapera serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Program tersebut digulirkan sebagai bentuk apresiasi dan upaya melindungi, memberdayakan serta melayani para PMI

"Karena selama ini mereka (PMI) sering disebut pahlawan devisa. Jadi negara harus hadir. Tidak hanya melabeli mereka sebagai pahlawan devisa. Tapi juga kita menyiapkan program-program yang bisa melindung dan memberdayakan mereka, memberi pelayanan terbaik untuk mereka," katanya.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insyaallah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini," kata Menteri P2MI.

Menurut dia, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan. (Mohar/Ant)