Oleh: Haryo Limanseto

Juru Bicara Kemenko Perekonomian

Mempertimbangkan stabilitas perekonomian global yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga tinggi di negara maju, hingga ketegangan di berbagai kawasan, sejumlah lembaga memberikan pandangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami penurunan.

Meski menghadapi berbagai kondisi tersebut, Pemerintah tetap optimis mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 dengan tetap pada koridor angka 5%. Optimisme tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terus terjaga, pengendalian tingkat inflasi secara konsisten, serta berbagai langkah strategis lainnya yang terus diperkuat.

Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejumlah kebijakan jangka pendek yang telah disiapkan Pemerintah, yakni: Pertama, penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Diantaranya perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung ketahanan gizi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan lokal. Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan. Stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu. Mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal

Kedua, peningkatan kemudahan berusaha. Diantaranya yakni pelaksanaan Instruksi Presiden mengenai Deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha. Kemudian, penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).

Ketiga, penguatan pembiayaan sektor produktif. Diantaranya yakni penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar. Implementasi Kredit Investasi Padat Karya yang diarahkan pada sektor-sektor strategis. Fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Keempat, perluasan akses pasar ekspor. Diantaranya yakni: percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, dan CP TPP. Penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS. Dukungan promosi dan fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor.

Kelima, kebijakan deregulasi. Diantaranya yakni: sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Tugas Deregulasi akan segera terbentuk, namun tim sudah mulai bekerja mengidentifikasi masalah perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha. Paket kebijakan yang akan segera diumumkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD.

Selain kebijakan jangka pendek, Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan jangka menengah, yakni: pertama, percepatan hilirisasi dan industrialisasi diantaranya yakni pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya. Pembangunan kawasan industri terintegrasi untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif

Kedua, transformasi ekonomi digital. Diantaranya yakni: Pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan kapasitas dan daya saing start-up teknologi nasional. Akselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik

Ketiga, transisi energi dan ekonomi hijau. Diantaranya yakni: Pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang ditingkatkan. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya. Implementasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar USD499 juta dari AZEC