NERACA

Pandeglang – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung Desa Kertasana di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi pusat budidaya ikan mas koki. Desa tersebut hari ini dicanangkan sebagai Desa Ekspor Ikan Mas Koki oleh pemerintah.

Menurut Trenggono, budidaya ikan mas koki di Desa Kertasana merupakan potensi yang baik untuk meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu, KKP akan mendukung kegiatan produksi menjadi lebih besar sehingga desa tersebut menjadi unggulan tematik ikan koki secara nasional.

“Kami akan mendukung pengembangan budidaya ikan koki menjadi lebih besar. Supaya kalau orang mencari koki, ya mencarinya di sini. Jadi memang setiap desa harus memiliki keunggulannya masing-masing. Kalau mau cari koki di sini, kemudian cari patin misalnya, bisa di Lebak,” ungkap Trenggono di Pandeglang.

Pihaknya akan menurunkan tim teknis guna mempelajari apa yang dibutuhkan dalam mendukung dan memperbesar produk unggulan ikan mas koki di Desa Kertasana yang menjadi besutan Kementerian Desa tersebut.  Budidaya ikan koki di Desa Kertasana merupakan hasil kinerja BUM Desa Karya yang dikelola masyarak di bawah binaan PT. Limas Inti Makmur (LIM). Selain memberikan pelatihan kultur pakan alami dan benih ikan hias, PT LIM membeli ikan dari BUMDES.

“Kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Kementerian Desa akan terus kita intensifkan guna mewujudkan desa unggulan perikanan,” ungkap Pandeglang.

Selanjutnya PT. LIM melakukan ekspor ke Jepang, Filipina, Vietnam, Eropa, Australia, Afrika Selatan. Ekspor ikan koki dari Desa Kertasana setiap tahunya mencapai 2,5 juta ekor. “Permintaan sangat banyak, kita sampai tidak sanggup. Australia saja setiap dua minggu itu meminta 20-30 ribu ekor,” ujar perwakilan PT LIM Omar Dany.

Seperti diketahui, KKP memiliki program pengembangan desa perikanan tematik untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat, terutama di daerah perikanan. Program ini mencakup pengembangan budidaya perikanan air tawar, payau, dan laut yang berbasis kearifan lokal.

Lebih lanjut, terkait ekspor perikanan, KKP menggandeng pemerintah daerah hingga BUMN untuk melakukan jemput bola dalam memberikan pemahaman tentang proses bisnis ekspor yang melibatkan multi instansi. Ini merupakan upaya meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia.  

"Sekarang ekspor ikan dipermudah dan bahkan kami perkuat lagi koordinasi dengan K/L (Kementerian/Lembaga-red) yang terkait proses bisnis ekspor dan BUMN supaya masyarakat semakin semangat untuk ekspor perikanan,” kata Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini ditempat terpisah.

Ishartini menegaskan, pihaknya berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha agar produk yang dikirim memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan. Dia juga menginstruksikan jajarannya untuk jemput bola dan proaktif mendorong geliat industri perikanan di daerah.

Para pelaku usaha perikanan termasuk usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) sangat antusias hingga jumlah peserta melebihi kapasitas. Mereka mendapatkan penjelasan yang utuh dan mudah dicerna dari instansi yang menangani proses bisnis ekspor. Diantaranya kemudahan izin ekspor melalui integrasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan HACCP oleh Badan Mutu KKP, kemudahan pengurusan ijin edar BPOM.

Kemudian kemudahan ekspor melalui klinik ekspor Bea Cukai, pengurusan SKA (Surat Keterangan Asal) di Disperindag., serta  kehadiran P.T. Garuda Indonesia yang memaparkan mengenai fasilitas dukungan maskapai pelat merah itu dalam mendukung pengiriman produk perikanan ke negara tujuan.

Lebih lanjut, Ishartini juga memastikan pihaknya selalu bersinergi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait kebijakan quality assurance untuk kegiatan eksportasi maupun penjaminan mutu perikanan di pasar domestik. 

Sebelumnya Ishartini juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Korea terikat perjanjian bilateral kesetaraan SJMKHP yaitu Arrangement on the Cooperation in Quality Control and Hygiene Safety of Import and Export Fish and Fishery Products yang memberikan keuntungan bagi perdagangan komoditas perikanan kedua negara.

Di samping itu, KKP sebagai pemangku kebijakan sektor kelautan dan perikanan sekaligus otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP), mampu memastikan bahwa sistem yang berlaku hulu-hilir telah setara dan harmonis dengan standar.