NERACA

Padang – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melepas ekspor satu kontainer produk tuna beku, yaitu frozen yellow fin tuna loin, ke Uni Emirat Arab (UEA). Ekspor kali ini senilai USD90 ribu atau setara Rp1,87 miliar. Pelepasan ekspor digelar di PT Dempo Andalas Samudera, Padang, Sumatra Barat.

Mendag Busan didampingi Direktur Jenderal Pengembangan EksporNasional Kementerian PerdaganganFajarini Puntodewidan

Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, para pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat memanfaatkan berbagai kerja sama perdagangan yang telah dijalin Indonesia dengan negara-negara mitra. 

Contohnya, ekspor ke UEA dapat dilakukan dengan memanfaatkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif kedua negara (Indonesia-United Arab EmiratesCEPA). Skema ini memungkinkan UEA untuk menurunkan dan menghapus tarif bea masuk untuk sekitar 94 persen dari total pos tarif, sehingga membuka akses pasarnya bagi Indonesia.

“Kita sudah punya perjanjian dagang dengan UEA, maka perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Selain itu, Indonesia dan Tunisia akan menandatangani CEPA pada Juni mendatang. Indonesia juga sedang mengejar penyelesaian perundingan CEPA dengan Uni Eropa untuk membuka potensi pasar yang besar sekali ke sana,” kata Budi.

Selama ini, Kemendag telah melaksanakan pembukaan pasar baru ke pasar-pasar nontradisional, atau pasar yang potensinya belum terjamah, dalam strategi ekspor. Inisiatif untuk membuka pasar ekspor baru saat ini semakin relevan. 

Salah satunya, karena dinamika perang dagang dan hambatan perdagangan yang diterapkan secara unilateral. Untuk itu, ekspor ke negara mitra yang telah memiliki perjanjian akan menjadi daya tarik. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kerja sama perdagangan dengan negara  mitranya, hal tersebut diharapkan memberikan motivasi bagi para eksportir untuk meningkatkan ekspornya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbat) Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah pusat untuk mendukung ekspor produk unggulan Sumbar.

Mahyeldi pun mengatakan, ExportCoaching Program dari Kemendag telah menghasilkan 60 eksportir baru sehingga menambah jumlah jajaran eksportir yang ada saat ini.

“Kami juga mengharapkan informasi dan dukungan bagi pelaku usaha Sumatra Barat agar bisa mengikuti berbagai pameran di dalam dan luar negeri,” ujar Mahyeldi.

Sedangkan, Chief Sustainability Officer & Co-Founder Aruna Indonesia, Utari Octavianty  mengatakan, industri perikanan harus tetap berdiri tegak di tengah situasi global yang penuh dinamika dan perang.

Utari pun berterima kasih atas dukungan Kemendag sehinga PT Dempo Andalas Samudera  tetap bisa mengekspor tuna ke Dubai, UEA, dan dihubungkan dengan para pembeli di UEA. 

Utari berharap, kegiatan ekspor dapat terus dilaksanakan. “Sehingga, nelayan-nelayan di  Bungus (Sumatra Barat) bisa terus menangkap ikan tuna dan mendapatkan akses pasar yang  lebih  baik.  Ekspor  ini  menjadi  simbol  kerja  keras  para nelayan, seluruh karyawan dan pekerja, hingga ekosistem perikanan ,” kata Utari.

Tidak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Luar Negeri (KEMLU) berhasil memperjuangkan kepentingan sektor kelautan dan perikanan melalui diplomasi bilateral dengan Arab Saudi.

Persetujuan otoritas kompeten Arab Saudi terhadap ekspor produk perikanan budidaya Indonesia tinggal menunggu hitungan hari.

Indikasi twraebut muncul dalam negosiasi antar otoritas kompeten dua negara dalam virtual bilateral meeting (VBM).

"Kami baru saja menyelesaikan VBM dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) dan alhamdulillah negosiasi berjalan lancar dan pihak SFDA telah teryakinkan dan puas terhadap data - data yang disajikan oleh Delri (Delegasi Republik Indonesia-red) terkait dengan implementasi quality assurance hulu-hilir perikanan," ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini.

Menurut Ishartini, keberhasilan ini hasil kerja keras diplomasi dan sinergi bersama KKP, BPOM dan tentu Kementerian Luar Negeri dalam melakukan pendekatan-pendekatan teknis maupun melalui diplomatic channel. DiKKP sendiri Badan Mutu KKP dan Ditjen Perikanan Budidaya kompak menyiapkan bahan - bahan yang diperlukan sebagai bagian dari technical compliance. 

Diberitakan sebelumnya bahwa Indonesia dan Arab Saudi telah memiliki perjanjian bilateral dalam bidang penjaminan mutu pangan dengan authorized competent authority untuk Indonesia adalah BPOM dan executing party untuk sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) adalah KKP.

Sampai saat ini jumlah perusahaan perikanan Indonesia yang terregistrasi SFDA sebanyak 58 unit, namun demikian produk asal perikanan budidaya masih terkendala persetujuan otoritas kompeten untuk bisa masuk ke pasar Arab Saudi.