NERACA

Padang – Berbagai langkah terus dilakukan untuk memperkuat produk-produk dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini ada dua hal penting yang perlu dilakukan pelaku UMKM untuk memperkuat pasar domestik dan menggarap pasar ekspor. Kedua hal tersebut, yaitu melalui peningkatan kualitas dan penguatan strategi pemasaran.

Menteri Perdagangan Budi Santoso saat di Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan, “pasar dalam negeri kita sangat besar dan harus diisi produk kita, jangan sampai kita kalah dengan produk asing. Caranya, pertama,   peningkatan kualitas. Daya saingnya harus bagus. Kedua, pemasarannya.”

Budi pun menyarankan kepada pelaku UMKM di Sumbar untuk mengembangkan usaha demi mengisi pasar dalam negeri dan menggarap pasar ekspor. Adapaun untuk mendukung pemasaran produk UMKM di dalam negeri, Kementerian Perdagangan (UMKM) telah menjalin kerja sama mulai daridenganritel modern hingga platform niaga elektronik (e-commerce).

Selain itu, Kemendag juga baru meluncurkan Gerakan Kamis Pakai Lokal (GASPOL) yang  mewajibkan pegawai Kemendag memakai produk lokal tiap Kamis. Tujuan dari semua upaya ini, untuk meningkatkan penyerapan produk lokal.

Sementara itu, untuk pasar luar negeri, Kemendag memiliki program prioritas yaitu UMKM  Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Hingga April 2025, sebanyak 388 pelaku UMKM telah ikut serta dalam business matching. Sudah ada transaksi dagang sekitar USD57,60 juta atau sekitar Rp920 miliar dari UMKM saja.

Henni Adli Minangkabau Galeri memproduksi berbagai produk wastra dan kerajinan  fesyenhaute couture seperti kain tenun, bordir, dan sulam dengan muatan khas budaya  Minangkabau. 

UMKM ini berhasil mengeksplorasi jenis dan teknik produksi kain, baik asli Sumbar maupun hasil asimilasi budaya.  

Henni Adli Minangkabau Galeri kemudian mengembangkannya menjadi produk fesyen berkualitas tinggi. UMKM ini bermitra dan melatih perajin di berbagai daerah di Sumbar.

Henni Adli Minangkabau Galeri juga pernah mengikuti sejumlah pameran internasional di luar negeri. UMKM ini juga kerap ikut serta dalam pameran Inacraft dan memiliki gerai di Jakarta.

Di lokasi tersebut, Budi juga bertemu dan berdialog dengan para pelaku UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat. Para pelaku UMKM menunjukkan  produk-produk seperti teh dari daun kopi, rendang dalam kemasan, sarung bantal rajutan,  hingga songket silungkang.

Salah satu pelaku UMKM yang berdialog, yaitu Ida Nursanti dari Siti Nurbaya Food, mengatakan, dirinya sedang mencari dukungan ekspor untuk produk rendang kemasannya ke pasar yang lebih luas. Saat ini, produknya telah masuk ke sejumlah supermarket di Melbourne, Australia.

Budi menanggapi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag dapat    membantu mencapai keinginannya dengan memanfaatkan program pengembangan ekspor.

Sementara itu, pemilik Henni Adli Minangkabau Galeri, yaitu Henni Adli, meminta pemerintah  untuk memperbanyak fasilitasi pameran dalam dan luar negeri. 

Menurutnya, pameran ini membantu para perajin dan produsen untuk menggerakkan bisnis mereka.

Sementara itu, untuk ekspor, Henni berharap Kemendag dapat semakin menjembatani pelaku usaha lokal dengan pasar mancanegara melalui para perwakilan perdagangan (perwadag).

“Kami ingin hasil kerajinan Sumbar seperti tenun, sulam, dan bordir bisa masuk ke negara-negara yang segmen pasarnya bisa beresonansi dengan kekhasan produk-produk ini. Misalnya, ke Timur Tengah dan negara tetangga untuk pakaian-pakaian, serta kota-kota pusat  mode untuk karya-karya wastra yang sifatnya spektakuler,” ungkap Henni.

Gandeng Pemda

Lebih lanjut terkait dengan UMKM, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang membidangi UMKM untuk bersama-sama memberdayakan dan memperkuat ekosistem UMKM serta kewirausahaan secara inklusif dan berkelanjutan.

“Kegiatan pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan rangkaian kebijakan dan program yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Mari kita jadikan forum ini sebagai sarana saling memberi masukan demi tercapainya kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih baik,” ujar Maman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pemberdayaan UMKM Tahun 2025.

Maman menjelaskan, di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Pemerintah berkomitmen untuk mendukung penuh UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, keberlanjutan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet pada UMKM, serta perpanjangan PPh final 0,5 persen. 

“Ke depan kami akan kawal kebijakan ini dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) pelindungan UMKM baik di tingkat nasional maupun di daerah,” kata Maman.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan adanya potensi besar dalam kemitraan antara usaha besar dan UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022. Namun, menurut data Asian Development Bank Institute, partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai produksi global masih rendah, yakni baru mencapai 4,1 persen.