Perluas layanan dan optimalkan bisnis, pemerintah bakal sinergikan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Kata Budi Arie, Koperasi Desa Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat desa sejahtera.“Kami mulai dari desa, karena desa ini produsen, kalau desa jadi sumber kemiskinan nggak make sense (masuk akal, red.),”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dirinya juga menambahkan, akan keterlibatan bank-bank pelat merah (Himbara) terutama terkait pembiayaan dan modal usaha. Rencananya plafon pinjaman yang ditetapkan oleh Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp5 miliar.”Itu plafon, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing (koperasi),”ungkapnya.

Saat ini, lanjut Budi, pemerintah masih menggodok berbagai urusan teknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk terkait legalitas koperasi.“Kami sudah berdiskusi dan memutuskan dengan Ikatan Notaris Indonesia bahwa biaya maksimal untuk per akta notaris itu Rp2,5 juta. Itu biaya pembentukan (akta), kan baru legalitas,” ujar Budi Arie.

Sementara Ketua Umum Induk KUD Indonesia, Portasius Nggedi menyambut baik rencana tersebut. “Tentunya ini bisa menjadi kekuatan besar yang kalau dikolaborasi atau disinergikan dengan Kopdes merah putih akan berguna dan bermanfaat dalam mendukung beberapa program Asta Cita Presiden dibidang pangan, energi dan air,”ujarnya.

Disampaikannya, induk KUD Indonesia adalah koperasi tingkat nasional yang membawai pusat KUD di tiga puluh satu propinsi dan membawai ribuan KUD-KUD yang tersebar di seluruh Indonesia. KUD menjadi salah satu lembaga perekonomian desa yang masih eksis sampai sekarang dengan jaringan Induk KUD, Pusat KUD dan KUD dimana mempunyai anggota orang per orang yaitu petani, nelayan dan buruh didesa dengan berbagai infrastruktur yang sudah ada yaitu kantor, pergudangan dengan kapasitas 30 ton - 2000 ton, lantai jemur dan kios pupuk. Semuanya terstruktur dengan baik dari Pusat sampai kecamatan dan desa.

Disamping itu, lanjut Portasius, jaringan Induk KUD juga mendukung berbagai program dan kebijakan Presiden untuk mensejahterakan para Petani dan Nelayan. “Mungkin masih ingat dalam ingatan kita dibeberapa kesempatan Presiden selalu memyampaikan bahwa beliau adalah Presiden para petani, nelayan dan buruh,”tuturnya.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah yang pembentukannya ditetapkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres itu diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Inpres No. 9/2025 bertujuan sebagai landasan untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih itu diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan.