Jakarta-Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memberikan peringatan, kondisi ekonomi global akan mengalami pertumbuhan yang rendah pada tahun depan. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, situasi dunia kini dianggap makin rumit. Awan gelap yang tadinya mulai beranjak pergi, ternyata kembali lagi dengan sederet ancaman baru yang bisa berpengaruh terhadap banyak negara.

 NERACA

Pemicunya adalah beban ekonomi yang ditanggung negara-negara didunia saat menangani masa krisis pandemi Covid-19, hingga konflik atau peperangan di berbagai belahan dunia yang tak kunjung berakhir. Mengakibatkan tekana inflasi beberapa tahun terakhir tinggi, fragmentasi perdagangan global, hingga besarnya risiko resesi.

"Masalah utama yang dihadapi ekonomi global pada 2025 adalah pertumbuhan yang rendah," ujar Kristalina mengutip akun instagramnya, Rabu (11/12).

Kewaspadaan tersebut meliputi situasi pada negara maju seperti Amerika Serikat (AS) selepas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden. Hubungan negara maju dengan blok China dan Rusia juga menimbulkan kekhawatiran karena berkaitan dengan rantai pasok perdagangan dan komoditas. Di sisi lain juga ada ketegangan di Timur Tengah dan gejolak pada negara Amerika Latin. "Dinamika politik security ini beri pengaruh sangat nyata terhadap tren ekonomi dunia," ujar Sri Mulyani.

Kristalina mengakui, berbagai negara dunia sudah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk menangani masalah tersebut, dan terbukti berhasil membuat ekonomi global menunjukkan ketahanan yang tinggi saat ini.

Namun, efek dari penanganan berbagai masalah itu, ia tekankan beban utang global saat ini terus meningkat saat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Diperburuk dengan tren semakin rendahnya produktivitas dunia.

"Ekonomi global telah menunjukkan ketahanan luar biasa melalui semua tantangan tersebut, namun utang terus meningkat sementara pertumbuhan melambat. Lebih dari setengah penurunan pertumbuhan global dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh melemahnya produktivitas," ujar Kristalina.

Kunci dari menghadapi perlambatan ekonomi dan tingginya tekanan utang, menurut Kristalina ialah semua pihak harus benar-benar fokus untuk penciptaan lapangan kerja ataupun kewirausahaan, serta investasi pada para pekerja. "Kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan global? Kewirausahaan dan investasi pada pekerja," ujarnya.

Dia mengingatkan, reformasi seperti mengurangi rantai birokrasi, mengurangi hambatan kompetisi, dan mempercepat digitalisasi hanyalah beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan keterampilan, dan mempercepat transformasi ekonomi.

Tapi, Kristalina mengingatkan, permasalahan produktivitas yang harus diselesaikan dengan kewirausahaan maupun investasi pada pekerja tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan, sektor swasta juga wajib mengambil peran bila tak mau ekonomi terus menunju tren perlambatan.

"Pembuat kebijakan tidak bisa melakukannya sendirian. Sektor swasta memiliki peran penting, yaitu menyediakan modal dan inovasi. Pada 2025, mari kita tingkatkan ambisi kita untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik, penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, dan lebih banyak peluang bagi masyarakat di seluruh dunia," ujarnya.

IMF memperkirakan pertumbuhan global menjadi 3,2% pada 2025, sepersepuluh poin persentase lebih rendah dari perkiraan pada bulan Juli. Sementara pertumbuhan jangka menengah mereka perkirakan akan merosot menjadi 3,1% dalam lima tahun ke depan, jauh di bawah tren sebelum pandemi.

Meskipun demikian, kepala ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, mengatakan AS, India, dan Brasil menunjukkan ketahanan dan "soft landing". Inflasi mereda tanpa kehilangan para pekerja besar-besaran di kedua negara itu.

Kondisi Bertahan

Pada pasar keuangan, Sri Mulyani melihat ada perubahan seiring dengan ketidakpastian suku bunga acuan AS atau Fed Fund Rate (FFR). "Kita selalu dengar sepanjang 2024 bahwa FFR akan higher for longer dan mulai turun dan sudah mulai melakuan beberapa prediksi penurunan sekarang dengan munculnya dinamika politik dan sequrity global penambahan penurunan ini menjadi tertunda," terang Sri Mulyani.

Ini membuat kebijakan fiskal dan moneter dari beberapa negara akhirnya tertahan, menunggu perkembangan terbaru. "Semuanya harus tertunda terhenti untuk lihat perkembangan situasi politik yang mempengaruhi demand supply dan dinamika harga maupun nilai tukar tentu ini pengaruhnya ke nilai tukar dan exchange rate," tutur dia.

Pada kesempatan berbeda, SBY mengingatkan situasi dunia saat ini semakin rumit. Hal ini dipicu oleh ketegangan geopolitik di berbagai kawasan. "Saya ingin menyampaikan kalau ada yang belum aware dunia sekarang ini memang makin complex dan complicated, rumit dan ruwet," kata SBY saat menerima penghargaan dari CNBC Indonesia di Jakarta, pekan ini.

Pada era perang dingin, SBY menjelaskan kelompok terbagi atas blok barat dan timur. Konflik Timur Tengah juga jelas antara kelompok Arab berhadapan dengan Israel. "Sekarang tidak sepereti itu, anatomi berubah dengan pesat sehingga menimbulkan kompleksitas dibanding era dulu," ujarnya.

Pasca era perang dingin berakhir, konsolidasi atau bulan madu antar pimpinan negara juga berjalan baik. SBY kala itu sebagai Presiden menyaksikan hangatnya pertemuan pimpinan negara besar, baik Amerika Serikat, China, Rusia dan negara di kawasan Eropa. "Kita semua berbicara hangat satu sama lain, sekarang no more never again," tegas SBY seperti dikutip CNBCIndonesia.com.

Hal ini dikarenakan banyak bermunculan kelompok baru yang justru memicu tensi geopolitik. Salah satunya BRICS yang memuat isu ekonomi dan politik. SBY meminta semua waspada karena bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan aktivitas dunia usaha. "Ini tatanan baru new world order yang kesekian, new normal dunia kita sekarang ini kita bisa menentukan sikap dengan baik," paparnya.

SBY meyakini Presiden Prabowo Subianto memahami dengan jelas persoalan tersebut. Indonesia bisa menyiapkan grand strategy agar mampu menempatkan kepentingan Indonesia dengan cermat.

PHK Massal

Sementara itu, raksasa industri Jerman Bosch akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara bertahap kepada ribuan pekerjanya. Hal ini menjadi pukulan lain bagi ekonomi negara tersebut.

Seorang juru bicara perusahaan mengatakan perusahaan berencana untuk memangkas sekitar 8.250 pekerjaan secara global selama beberapa tahun mendatang. Pemangkasan terjadi karena bisnis tersebut bergulat dengan permintaan yang lesu, biaya tinggi, dan persaingan yang semakin ketat.

"Lingkungan ekonomi yang sulit dan transformasi yang sedang berlangsung dalam industri otomotif menghadirkan tantangan besar bagi kami - seperti perusahaan lain. Penting bagi kami untuk tetap kompetitif dalam kondisi ini," kata Bosch dalam sebuah pernyataan pada Rabu (11/12) seperti dikutip CNN International. "Sektor mobilitas sedang mengalami transformasi yang mendalam," menurut pernyataan tersebut.

Pemangkasan yang direncanakan, beberapa di antaranya diumumkan awal tahun ini, mewakili hampir 2% dari tenaga kerja global Bosch, yang jumlahnya lebih dari 429.000 pada akhir tahun 2023. Perusahaan berusia 138 tahun ini juga memproduksi berbagai barang konsumen, termasuk lemari es dan mesin kopi, serta mesin untuk perusahaan lain.

Berita tersebut merupakan pukulan lain bagi ekonomi terbesar di Eropa, di mana produsen ternama menghadapi badai persaingan yang sempurna dari para pesaing China, kerugian tradisional seperti biaya tenaga kerja yang tinggi dan pajak yang tinggi serta biaya energi yang didorong lebih tinggi oleh invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Bosch bukan satu-satunya perusahaan Jerman yang melakukan PHK. Volkswagen, produsen terbesar Jerman, juga telah melakukannya secara bertahap. Bulan lalu, Thyssenkrupp, produsen baja terbesar di Jerman, mengumumkan rencana untuk memangkas 11.000 pekerjaan pada akhir dekade ini.

Perekonomian Jerman menyusut tahun lalu untuk pertama kalinya sejak dimulainya pandemi virus corona. Menurut perkiraan terbaru dari badan eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa, ekonomi Jerman diperkirakan akan kembali berkontraksi tahun ini. bari/mohar/fba