NERACA
Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan penerapan governance, risk, and compliance (GRC) secara terintegrasi memperkuat ekosistem sektor keuangan dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
“GRC yang terintegrasi dapat mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan, bertanggung jawab, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya dalam acara Risk and Governance Summit 2024 yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis (28/11).
Menurut dia, implementasi GRC di sektor publik adalah kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, termasuk transformasi digital dan risiko global. Pendekatan collaborative governance disebut memungkinkan upaya lebih responsif dan efektif bagi tercapainya policy design melalui partisipasi dan kolaborasi inklusif dari seluruh sektor.
Salah satu elemen krusial yang dimiliki BPK untuk turut secara aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional yaitu melalui mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK yang terdiri dari opini, rekomendasi, dan simpulan, dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga hasil pemeriksaan BPK akan memberikan dampak lebih bermanfaat dan tangible.
Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen dalam memperkuat pemeriksaan melalui inovasi seperti Research-Based Audit dan penerapan GRC terintegrasi di internal BPK. Dia turut menegaskan urgensi sinergi antara BPK dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, profesi GRC yang tersebar di setiap organisasi adalah para 'protectors' yang membantu organisasi menavigasi ketidakpastian dan ketidakstabilan untuk mencapai dan mempertahankan principled performances kita bersama, yakni memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan sesuai jalur menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045," ungkap Isma Yatun.
NERACA Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menyempurnakan katalog elektronik atau E-Katalog menjadi versi 6.0. Menurut…
NERACA Bogor - Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) pada Polbangtan Bogor menerima kunjungan dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan…
NERACA Jakarta - Dengan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) bersama Sawit…
NERACA Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menyempurnakan katalog elektronik atau E-Katalog menjadi versi 6.0. Menurut…
NERACA Bogor - Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) pada Polbangtan Bogor menerima kunjungan dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan…
NERACA Jakarta - Dengan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) bersama Sawit…