NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kemajuan atau progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mundur dari target awal karena hujan deras. Mundurnya pembangunan di IKN juga menyebabkan rencana Presiden untuk berkantor di IKN, yang diagendakan mulai Juli ini, tertunda.

“Kemarin memang targetnya kan Juli (berkantor di IKN), tetapi kan lihat di IKN tiap hari hujan terus, hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur,” kata Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).

Menurut dia, mundurnya pembangunan infrastruktur di IKN karena faktor cuaca adalah hal biasa dalam pengerjaan proyek besar. Meskipun demikian, Jokowi mengatakan bahwa infrastruktur dasar seperti pasokan air dan listrik segera siap. “Airnya juga dalam proses disiapkan, listriknya sudah ada tetapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia sebelum Presiden Jokowi berkantor di IKN, diperkirakan setelah 22 Juli 2024. "Nanti kan (Presiden) tanggal 22 (Juli) ke Papua (untuk menghadiri peringatan) Hari Anak. Setelah itu insyaallah beliau akan ke sana (IKN)," kata Basuki, pekan lalu.

Dia memaparkan proses pengujian air bersih atau commissioning akan mulai dilakukan 15 Juli dan pada 18 Juli dirinya akan mengecek langsung hasil distribusi air di IKN. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kawasan ibu kota baru Indonesia itu sudah mendapat pasokan listrik sebesar 10 megawatt. "Telkom dan PLN tadi melaporkan (pasokan listrik) 10 MW sudah oke. Yang sekarang sedang dibangun itu 40 MW yang selanjutnya," tutur Basuki.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyoroti perlunya modifikasi cuaca untuk memastikan pembangunan infrastruktur di IKN dapat berjalan optimal. Budi menyatakan bahwa tantangan terbesar pembangunan Bandara IKN adalah hujan yang terjadi terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur. "Perlu diketahui, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi dalam satu bulan terakhir, bahkan hanya delapan hari cuaca cerah. Oleh karena itu, modifikasi cuaca menjadi keharusan," ujar dia, pekan lalu.

Budi menjelaskan bahwa dari total 30 hari, terhitung hanya 8 hari yang cerah di kawasan IKN. Jika kondisi ini terus terjadi, lanjut dia, target pembangunan sejumlah fasilitas Bandara IKN berpotensi mundur dari rencana awal.

Menurutnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan upaya modifikasi cuaca dan umumnya berhasil mengurangi intensitas hujan. “Saya minta modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur dapat ditingkatkan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan," tuturnya. Menhub berharap langkah itu dapat menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN secara keseluruhan.

HGU 190 Tahun

Pemerintah juga memberikan iming-iming tentang Hak Guna Usaha (HGU) di lahan IKN sampai 190 tahun. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti, aturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi investor. Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024. “Kalau sudah diberikan kepastian bahwa ini Anda (investor) tidak perlu terlalu khawatir, jangkanya lebih panjang lagi, maka harapannya investor dari mana pun itu lebih memiliki kepastian,” ujar AHY.

Menurut AHY, penting untuk memberi kepastian kepada para investor agar mereka yakin berinvestasi di IKN. Langkah pemberian hak guna usaha (HGU) untuk lahan di IKN sampai dengan 190 tahun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan IKN. “Sekali lagi, untuk sesuatu yang baru memang perlu ada strategi khusus. Jangan sampai, nanti akhirnya menjadi tidak datang investasi itu karena alasan-alasan lainnya,” kata AHY.

Menurut AHY, durasi tersebut memungkinkan para investor untuk membangun keberlanjutan investasi mereka di IKN. Berbeda dengan wilayah pulau Jawa, khususnya Jakarta, yang sistem investasi dan pasarnya sudah jelas, kata dia, IKN membutuhkan berbagai langkah penyesuaian karena tempat berinvestasi yang baru. “Untuk menghadirkan kecepatan berinvestasi dan juga keseriusan berinvestasi di tempat yang baru, di IKN, rasanya perlu ada penyesuaian. Itulah yang akhirnya menjadi kebijakan khusus untuk IKN, terkait dengan durasi investasi,” katanya. bari