NERACA
Jakarta –  Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan menaikkan harga atau mark-up beras impor dari Vietnam, perusahaan Tan Long Group. Pelapor adalah lembaga Studi Demokrasi Rakyat (SDR).

Atas adanya laporan itu, Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menilai perlunya pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan mark up atau penggelembungan harga dalam program impor beras. "Saya sangat mendukung usulan pembentukan pansus terkait skandal dugaan mark up impor beras ini," ujar Akmal dalam pernyataannya di Jakarta, seperti dikutip Antara (10/7)

Akmal menegaskan bahwa pembentukan pansus tersebut penting untuk mengungkap kebenaran skandal mark up impor beras yang melibatkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Oleh karena itu, Akmal berharap pansus dapat segera dibentuk untuk menyelidiki dugaan mark up harga impor beras, sehingga isu ini dapat dijernihkan dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Sejalan dengan Akmal, anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pansus tersebut. Ia menilai, jika dugaan mark up harga beras impor benar adanya, maka pembentukan pansus adalah langkah yang tepat. "Kami setuju dengan pembentukan pansus jika memang ada dugaan kuat mengenai mark up harga pembelian beras," ujar Suhardi.

Menurut Suhardi, rendahnya harga beras impor yang masuk ke Indonesia kemungkinan merupakan stok lama yang disimpan oleh negara-negara produsen.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), terkait dugaan penggelembungan harga beras impor.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan bahwa pihaknya menghormati laporan ke KPK terkait dugaan mark up harga impor 2,2 juta ton beras.

Ketut menegaskan bahwa Bapanas selalu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Selain itu, Perum Bulog mengeklaim bahwa pihaknya menjadi korban dari tuduhan mark up harga impor beras tersebut.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menyatakan bahwa tuduhan ini telah membentuk opini negatif di masyarakat mengenai perusahaan mereka. Widiarso menambahkan bahwa tuduhan tanpa fakta tersebut dapat merugikan reputasi perusahaan yang telah dibangun oleh Perum Bulog.

Sedangkan, Pakar Pangan Indonesia, Tito Pranolo, mengatakan  alur impor beras yang berlaku di Indonesia saat ini, pertama penentuan kebutuhan impor melalui koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah. Termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Analisis kebutuhan itu berdasarkan data produksi dalam negeri, stok beras yang ada, dan proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat. Kedua, mengenai regulasi dan perizinan proses impor beras dari berbagai regulasi pemerintah. Perum Bulog sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab dalam stabilisasi harga dan ketersediaan pangan untuk melaksanakan impor beras. “Perizinan impor melibatkan Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan instansi terkait,” kata dia.

Ketiga, proses pengadaan dan pengiriman. Setelah mendapatkan izin, proses pengadaan beras melalui tender internasional atau negosiasi langsung dengan negara produsen. “Beras yang impor biasanya berasal dari negara-negara produsen utama, seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan India,” ujarnya.

Keempat, distribusi dan penyaluran. Beras yang impor terdistribusi melalui jaringan distribusi Perum Bulog. Dan kelima, pengawasan dan kontrol secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam kualitas dan kuantitas. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan kontrol dan inspeksi rutin. Impor beras merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Indonesia,”  ujarnya. agus