NERACA

Jakarta – Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2025 sebesar Rp1,658 triliun oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pagu indikatif Kemendag tahun 2025 tersebut turun sebesar  Rp308,270 miliar atau 15,67 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp1,97 triliun.

Penggunaan anggaran ini akan difokuskan pada empat arah kebijakan Kemendag yakni untuk mendukung pencapaian  target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

Besaran pagu indikatif tersebut berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Nomor B.201/D.8/PP.04.03/04/2024 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi KhususTahun Anggaran 2025.

Sejumlah hal yang dibahas dalam raker tersebut yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana  Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Kementerian Perdagangan Tahun2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023, dan realisasi anggaran semester I tahun 2024.

"Saya mengapresiasi persetujuan yang diberikan Komisi VI DPR RI atas Pagu Indikatif Kemendag tahun 2025,” ungkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Zulkifli juga menyampaikan empat arah kebijakan sebagai fokus pada Rencana Kerja Kementerian   Perdagangan tahun 2025. Keempat hal tersebut, yaitu pengembangan ekspor; pembinaan usaha mikro,  kecil, dan menengah (UMKM); perdagangan antar wilayah; dan pengamanan perdagangan.

Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

“Target dimaksud, yaitu peningkatan pangsa ekspor barang Indonesia di dunia dari 1,2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 1,43 persen pada 2029; dan peningkatan perdagangan antar wilayah sebesar tiga kali  lipat dari Rp1,12 triliun pada 2023 menjadi Rp3,01 triliun pada 2025,” urai Zulkifli.

Zulkifli juga mengungkapkan, Kemendag telah menyusun kegiatan prioritas tahun 2025. Pertama, pengembangan e-commerce. Kedua, fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui export center, temu bisnis,  dan fasilitasi perizinan.

Ketiga, fasilitasi pelaku usaha pasar domestik melalui fasilitasi kemitraan pemasaran, bantuan peralatan/sarana, dan sertifikasi produk dalam negeri.

Keempat, pengamanan perdagangan internasional yang meliputi tindakan pengamanan perdagangan,  penanganan kasus trade remedies, dan hambatan teknis perdagangan. Kelima, Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sarana Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)  melalui pengawasan transaksi dan kepatuhan pelaku usaha, dan ware house management system.

Keenam, pengembangan perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui pameran produk dalam negeri, kampanye bangga buatan Indonesia, business matching dalam negeri, serta pembangunan pusat  promosi produk unggulan daerah. 

Ketujuh, pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi D3 metrologi dan instrumentasi, pelatihan fungsional, dan teknis bidang perdagangan. Kedelapan, penyediaan data barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting) yang meliputi penyediaan data harga bapokting, dan pemantauan perdagangan  komoditas penting. 

Ke sembilan, perlindungan konsumen melalui edukasi konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan,  dan pengawasan post border. Kesepuluh, perundingan perdagangan internasional yang meliputi  perundingan dan ratifikasi perjanjian internasional.

Kesebelas, promosi ekspor yang meliputi Trade Expo Indonesia (TEI), misi dagang, pameran dalam dan luar negeri, serta branding produk lokal.

Persetujuan yang diberikan Komisi VI DPR RI terkait usulan Kemendag  yang mengajukan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,40 triliun. Usulan tersebut telah  disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor PR.002/239/M-DAG/SD/4/2024  perihal Permohonan Tambahan Anggaran Tahun 2025 pada 30 April 2024.

Terkait TEI, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi berharap, gelaran TEI dapat menjadi ajang untuk memperkuat posisi Indonesia  dalam perekonomian global.

TEI 2024 juga menjadi sarana untuk mempererat kerja sama dengan negara mitra, sekaligus menjadi langkah cepat pelaku usaha Indonesia dalam menembus pasar ekspor.

Didi menambahkan, ekspor merupakan salah satu penopang pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Kemendag berupaya seoptimal mungkin mendorong pertumbuhan kinerja ekspor nonmigas nasional.

“Penting bagi kami untuk terus melibatkan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan utama dalam sektor perdagangan. Kami mengajak para eksportir tanah air memanfaatkan kesempatan ini dengan berpartisipasi pada TEI 2024 guna memperluas jejaring bisnis dan meraih peluang ekspor ke pasar global,” ujar Didi.