Pemerintah Percepat Penyediaan Sarana Pemerintahan di Empat DOB

 

 

Oleh: Hidayat Z, Mahasisswa Papua Tinggal di Surabaya  

 

Sejak diresmikan, empat provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua berupaya menata diri secara maksimal. Keempatnya, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, muncul sebagai hasil dari pemekaran wilayah. Tiga di antaranya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, terbentuk dari wilayah Papua, sementara Papua Barat Daya merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat

Pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus untuk memastikan jalannya roda pemerintahan di keempat provinsi baru ini. Penjabat gubernur telah ditunjuk, dan upaya penataan diri dilakukan dengan harapan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Papua.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim bahwa roda pemerintahan sudah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Ada empat indikator yang dijadikan patokan oleh Kemendagri dalam menilai kesiapan pemerintahan di empat provinsi baru tersebut. Salah satu indikatornya adalah terbentuknya organisasi perangkat daerah di setiap provinsi baru, yang menandakan dimulainya pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua, Pemerintah Pusat telah mengambil langkah strategis dengan mempercepat penyediaan sarana pemerintahan di empat DOB di Papua untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan layanan publik yang lebih baik di Tanah Papua.

Dalam upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua, pemerintah melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat DOB Papua. Daerah otonom baru tersebut meliputi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pernyataan ini disampaikan oleh Wapres Ma'ruf Amin usai memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, beberapa waktu yang lalu.

Rapat yang dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin ini bertujuan untuk mengevaluasi percepatan pembangunan otonomi khusus di Papua. Dalam rapat tersebut, beberapa isu strategis dibahas, termasuk tindak lanjut pembentukan empat DOB Papua, penyelesaian masalah beasiswa Siswa Unggul Papua, dan keberlanjutan pembangunan Papua di masa pemerintahan mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan percepatan pembangunan tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sektor-sektor tersebut sejatinya telah menjadi bagian dari program pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua bisa berjalan maksimal.

Rapat Pleno BP3OKP yang pertama kali diselenggarakan di Jakarta ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, serta Kepala Sekretariat BP3OKP. BP3OKP sendiri memiliki misi besar dalam pembangunan di Papua yang tercantum dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, mencakup empat pilar utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, serta Papua Adil dan Damai.

Pelaksanaan Rapat Pleno BP3OKP merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menuntaskan isu-isu strategis serta tantangan yang muncul dalam pembangunan Papua. Selama satu tahun lebih bertugas sejak diangkat, para anggota BP3OKP telah melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dengan baik di wilayahnya masing-masing, serta terus berupaya mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat Papua, menjembatani aspirasi di wilayah masing-masing melalui koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, serta terlibat aktif dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah dan nasional.

Sementara itu, Wamendagri, John Wempi Wetipo juga telah menegaskan bahwa pemerintah akan terus membangun koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), guna memastikan percepatan pembangunan dapat terwujud di empat DOB Papua. Wempi Wetipo juga memastikan bahwa komitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga diwujudkan melalui kerja sama yang erat antara berbagai instansi terkait.

Meskipun demikian, upaya ini tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya manusia, dan potensi konflik sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah mengadopsi strategi yang inklusif, antara lain melalui pelibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan, serta pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi yang tepat guna untuk mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan efisiensi pembangunan.

Dengan percepatan penyediaan sarana pemerintahan di empat DOB Papua, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara signifikan dalam jangka panjang. Hal ini juga menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua, khususnya di empat daerah otonom baru. Partisipasi aktif perwakilan dari setiap provinsi di Papua dalam rapat-rapat strategis menunjukkan pentingnya koordinasi dan keterlibatan semua pihak dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, dan mendukung terciptanya Papua yang sehat, cerdas, produktif, adil, dan damai.

BERITA TERKAIT

Program Pompanisasi Pemerintah Tingkatkan Produksi Beras di Berbagai Daerah

    Oleh: Nana Gunawan,  Pengamat Ekonomi   Bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi mendapat apresiasi masyarakat…

Forum IPPP Bermanfaat bagi Indonesia dan Kawasan Pasifik

  Oleh: Amar Piliang, Praktisi Hubungan Internasional   Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan dengan parlemen-parlemen…

UU Ibu Kota Negara Melanggar Konstitusi: Wajib Batal?

    Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2022 tentang…

BERITA LAINNYA DI Opini

Program Pompanisasi Pemerintah Tingkatkan Produksi Beras di Berbagai Daerah

    Oleh: Nana Gunawan,  Pengamat Ekonomi   Bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi mendapat apresiasi masyarakat…

Forum IPPP Bermanfaat bagi Indonesia dan Kawasan Pasifik

  Oleh: Amar Piliang, Praktisi Hubungan Internasional   Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan dengan parlemen-parlemen…

UU Ibu Kota Negara Melanggar Konstitusi: Wajib Batal?

    Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2022 tentang…