NERACA

Tegal – Sebanyak 103 lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari total 331 lulusan tahun 2024 akan bekerja di luar negeri.

Para lulusan tersebut diwisuda oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada kegiatan Wisuda Nasional SUPM Tahun Pelajaran 2023/2024, di Kampus SUPM Tegal, Jawa Tengah. 

Sementara itu lulusan di dalam negeri terdiri dari 31 orang bekerja di industri, 29 orang melakukan rintisan wirausaha bidang kelautan dan perikanan, dan 51 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Dengan telah terserapnya para wisudawan tersebut, beberapa di antara lulusan tidak dapat mengikuti prosesi wisuda karena telah bekerja di industri dalam dan luar negeri. Sehingga, para lulusan yang dapat menghadiri prosesi wisuda secara luring sebanyak 308 orang.

"Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul merupakan salah satu faktor penentu terpenting dalam mencapai keberhasilan Program dan Kebijakan Ekonomi Biru. Kualitas SDM harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan," ujar Trenggono.

Trenggono juga mengatakan, arah kebijakan pendidikan menengah vokasi di lingkup KKP diutamakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terampil, unggul, berintegritas, produktif, kreatif, inovatif dan bertalenta global dalam bidang kelautan dan perikanan dengan penguatan karakter dan kedisiplinan. 

 "Lulusan satuan pendidikan kelautan dan perikanan  harus dapat dimanfaatkan oleh negara, baik di pemerintahan maupun di dunia usaha dan di dunia industri. Selain itu lulusan satdik Kelautan dan Perikanan juga dapat menciptakan peluang usaha yang luas serta menghasilkan produk kompetitif yang bisa diterima secara nasional maupun global," harap Trenggono.

Sementara itu dilaporkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) I Nyoman Radiarta, pada periode 1966-2021, KKP memiliki sembilan satuan pendidikan menengah vokasi kelautan dan perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Ladong-Aceh, Pariaman-Sumatra Barat, Kota Agung-Lampung, Pontianak-Kalimantan Barat, Tegal-Jawa Tengah, Kupang-Nusa Tenggara Timur, Bone-Sulawesi Selatan, Waiheru-Maluku, dan Sorong-Papua Barat.

"Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022, kebijakan pengembangan sekolah vokasi pada KKP harus segera mengalami transformasi dari pendidikan menengah menjadi pendidikan tinggi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan serta menjawab kebutuhan industri yang semakin kompleks dan berdaya saing global," tutur Nyoman.

Saat ini, KKP masih menyelenggarakan pendidikan menengah pada lima SUPM di Ladong, Pariaman, Kota Agung, Tegal, dan Waiheru, karena Kemendikbudristek masih memberlakukan moratorium perubahan lembaga. Jumlah peserta didik yang menempuh pendidikan menengah saat ini adalah 856 orang, dimana 60% atau 502 orang dari jumlah total peserta didik merupakan anak pelaku utama dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan petambak garam.

"Pada kesempatan ini, terdapat 308 wisudawan yang hadir secara langsung di hadapan Bapak Menteri dari lima SUPM tersebut, yang terdiri dari empat program keahlian: Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknika Kapal Penangkap Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, serta Agribisnis Pengolahan Hasil Laut. Transformasi ini diharapkan dapat mempersiapkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi, siap menghadapi tantangan dan peluang di sektor kelautan dan perikanan yang terus berkembang," ungkap Nyoman.

Pengembangan dan penguatan mutu Pendidikan Menengah Vokasi Kelautan dan Perikanan terus dilakukan melalui transformasi standar pendidikan, standar kurikulum, standar sumber daya manusia, serta standar sarana dan prasarana dalam rangka menuju Single Institute. Dengan adanya transformasi pendidikan ini, pihaknya yakin, SDM yang unggul dapat dicapai untuk mewujudkan Ekonomi Biru dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta mendukung Program Prioritas KKP.

Para lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai sertifikat kompetensi. Untuk program keahlian penangkapan ikan dan permesinan, mereka menerima Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F), ANKAPIN II, dan ATKAPIN II. Untuk program keahlian budidaya, lulusan memperoleh Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), serta Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), termasuk sertifikat kompetensi dalam keahlian pembesaran dan pembenihan ikan. Sementara itu, untuk program keahlian pengolahan, lulusan menerima Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan sertifikat asisten pengolah ikan (API).