TKDN Pertamina Tahun 2023 Sebesar Rp 374 Triliun

NERACA

Jakarta – Sepanjang 2023, Pertamina Group berhasil melakukan penyerapan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 47% dari total TKDN BUMN secara nasional, atau sebesar Rp 374 triliun. Pertamina menjalankan mandat penggunaan TKDN secara maksimal, dengan realisasi terbesar berasal dari pengadaan hydro (migas dan lainnya). Selain itu, pembangunan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa, yang secara total mencapai 73,2% dari kontrak Pertamina Group.

“Penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Pertamina untuk dapat ikut menghidupkan berbagai industri di dalam negeri dan menggerakkan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden. Kami juga meyakini, produk dalam negeri memiliki kualitas yang tinggi dan berdaya saing,” jelas Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Dengan capaian TKDN ini, pada Maret 2024 lalu, Pertamina mendapat apresiasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 untuk Kategori Badan Usaha Milik Negara dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia. TKDN Pertamina Grup senilai Rp 374 Triliun, atau 47% dari total capaian TKDN BUMN tahun 2023 sekitar Rp800 Triliun.

"Kami berterima kasih atas apresiasi dari Pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus meningkatkan TKDNnya, sehingga dapat lebih mendukung industri dalam negeri serta berdampak positif bagi perekonomian nasional," jelas Fadjar.

Berdasarkan studi Pertamina Energy Institut dan Universitas Indonesia, capaian TKDN Pertamina ini juga menciptakan efek ganda (multiplier effect) yakni lapangan kerja bagi 4,1 juta orang, serta peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 702 triliun, atau setara 3,4% nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (PDB ADHB). Secara perekonomian nasional, hal ini berpotensi menghasilkan pendapatan negara hingga Rp1.251 triliun.

Sebagai perusahaan energi nasional, produk Pertamina juga berkontribusi pada pasokan energi di dalam negeri. Produksi minyak nasional Pertamina mencapai 69%, serta gas bumi sebanyak 34%, yang kesemuanya dialokasikan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia. Pada tahun 2023, Pertamina juga telah 100% mandiri dalam memproduksi produk diesel dan avtur.

“Upaya peningkatan produksi migas senantiasa dilakukan melalui peningkatan produksi dari blok-blok eksisting, serta akuisisi dan ekspansi Pertamina ke blok-blok luar negeri. Pertamina juga berupaya meningkatkan produk kilang dan petrokimia dengan melakukan refinery development masterplan program (RDMP) untuk meningkatkan kualitas dan jenis produk kilang,” ungkap Fadjar.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk Pertamina, sebagai produk dalam negeri. Pada produk ritel, akses distribusi energi Pertamina ke masyarakat telah mencapai ke 98% wilayah Indonesia terutama dengan program BBM 1 Harga, One Village One Outlet (OVOO) dan Pertashop.

“Berperan ganda, sebagai pengguna komponen dalam negeri sekaligus sebagai penyedia energi untuk masyarakat, Pertamina senantiasa berupaya meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat menjadi pilihan produk utama bagi masyarakat. Kami berharap, masyarakat menggunakan produk-produk berkualitas dari dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian nasional dan mewujudkan kemandirian dalam negeri,” papar Fadjar.

Sementara itu, agar penggunaan TKDN lebih besar lagi maka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang  Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri untuk Industri Kecil. 

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal IKMA konsisten mendampingi dan memfasilitasi pelaku industri kecil untuk mengajukan permohonan sertifikat TKDN untuk Industri Kecil (IK) yang prosesnya dapat dilakukan secara gratis, sederhana dan cepat. Sertifikat TKDN IK ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk dua tahun.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, pemerintah memberikan keistimewaan bagi industri kecil untuk dapat menghitung nilai TKDN tanpa biaya sertifikasi yang dibebankan kepada mereka, dan pelaksanaan verifikasinya hanya dalam waktu lima hari kerja.

“Semua proses dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara daring. Prosesnya mudah dan gratis, agar semakin banyak industri kecil yang bisa ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjadi prioritas untuk dibeli, serta mendapatkan preferensi harga,” ungkap Reni.

 

 

 

BERITA TERKAIT

Cloud EV di GIIAS 2024 - Pilihan Menarik Mobil Keluarga dan Daya Tarik Pengunjung

Mobil listrik semakin menjadi pilihan di masyarakat Indonesia. Lebih terjangkaunya biaya operasional dan perawatan menjadi penyebab bertambahnya orang berpindah dari…

Mencari Bakat Baru di Panggung Mode - JF3 Model Search Sisakan 20 Peserta di Grand Final

Sejak tahun 2004, JF3 Model Search telah menjadi ajang yang ditunggu-tunggu, dengan audisi tahun ini diadakan di tiga kota besar:…

IPMI Institute: Bonus Demografi Harus Didukung Peningkatan Investasi Pendidikan

NERACA  Jakarta -Tantangan ekonomi di Kawasan Asia Tenggara masih berkutat pada tiga isu utama yaitu geopolitik, ancaman krisis pangan, dan…

BERITA LAINNYA DI Industri

Cloud EV di GIIAS 2024 - Pilihan Menarik Mobil Keluarga dan Daya Tarik Pengunjung

Mobil listrik semakin menjadi pilihan di masyarakat Indonesia. Lebih terjangkaunya biaya operasional dan perawatan menjadi penyebab bertambahnya orang berpindah dari…

Mencari Bakat Baru di Panggung Mode - JF3 Model Search Sisakan 20 Peserta di Grand Final

Sejak tahun 2004, JF3 Model Search telah menjadi ajang yang ditunggu-tunggu, dengan audisi tahun ini diadakan di tiga kota besar:…

IPMI Institute: Bonus Demografi Harus Didukung Peningkatan Investasi Pendidikan

NERACA  Jakarta -Tantangan ekonomi di Kawasan Asia Tenggara masih berkutat pada tiga isu utama yaitu geopolitik, ancaman krisis pangan, dan…