Pertumbuhan perkembangan anak yang sehat dan sejahtera harus menjadi perhatian serius, mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa. Hanya saja, di beberapa wilayah di Indonesia kesehatan anak masih memprihatikan dengan berbagai faktor, termasuk kondisi dampak dari kekeringan yang dialami di Nusa Tenggara Barat  (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berangkat dari hal tersebut, Organisasi Save the Children (STC) Indonesia mengingatkan pentingnya gerakan kolektif multi pihak yang berkelanjutan untuk mengatasi dampak kekeringan yang mengancam masa depan anak-anak Indonesia,"Ini tidak bisa diabaikan kita harus segera bertindak karena kekeringan berkelanjutan yang dipicu oleh perubahan iklim sangat berpengaruh pada masa depan anak-anak di sana," kata Kepala (Interim) Advokasi, Kampanye, Komunikasi dan Media STC Indonesia, Tata Sudrajat dalam keterangan di Jakarta, kemarin.

Setidaknya, kata dia, ada dua kebutuhan yang paling mendesak untuk direalisasikan oleh gerakan kolektif multi-pihak tersebut, antara lain menciptakan akses yang adil terhadap sumber daya air bersih dan menyediakan dukungan kebutuhan pokok, sandang, perekonomian, dan kesehatan bagi keluarga yang paling terdampak. Pasalnya berdasarkan hasil penelitian STC Indonesia pada November 2023 kekeringan yang berlangsung terus-menerus telah menempatkan anak pada posisi paling rentan di NTT dan NTB.

Penelitian yang dipusatkan pada tiga kabupaten yakni Lombok Barat, Sumba Timur, dan Kupang, tersebut, kata dia, bahkan menemukan kekeringan telah memaksa anak-anak mengorbankan waktu belajar dan berisiko diserang penyakit, seperti malaria, demam berdarah, infeksi pernafasan, dan penyakit kulit. Dirinya mencontohkan, misalnya di Kabupaten Lombok Barat, anak-anak harus bangun pada jam tiga pagi untuk mengantre mengambil air sebelum pergi ke sekolah.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Sumba Timur yang mana anak-anak harus menempuh perjalanan 1,5–2 kilometer ke mata air setiap jam lima pagi. Aktifitas tersebut menyebabkan anak-anak sulit berkonsentrasi saat pelajaran berlangsung di sekolah. Tak hanya itu, dia mengungkapkan, kekeringan juga memperbesar potensi gagal panen di daerah tersebut yang berimplikasi penurunan pendapatan keluarga hingga kerap menimbulkan ketidakmampuan untuk belanja makanan sehat dan bergizi.

STC Indonesia mendapati fenomena ini terjadi di Kabupaten Sumba Timur yang tak sedikit kepala keluarga menjual aset berharga, termasuk hewan ternak untuk belanja kebutuhan pokok dan membeli air bersih. Tata mengharapkan hasil penelitian tersebut bisa direfleksikan dan menggugah timbulnya kesadaran kolektif, termasuk swasta, untuk membantu bersama pemerintah daerah (pemda) setempat mengatasi dampak kekeringan di wilayahnya.

Terlebih NTT dan NTB menjadi salah satu daerah yang rentan terdampak kekeringan pada musim kemarau 2024 yang puncaknya diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berlangsung periode Juli-September.

Pemenuhan Hak Anak

Asal tahu saja, bencana kekeringan tidak hanya menimbulkan tantangan lingkungan, tetapi juga membawa dampak serius terhadap hak anak. Anak-anak yang tumbuh dalam ancaman ini membawa beban yang tidak seimbang dan lebih rentan secara fisik, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan laporan Global Save the Children “Generation Hope” tahun 2022, memaparkan bahwa diperkirakan 774 juta anak di seluruh dunia—atau sepertiga dari populasi anak dunia—hidup dengan kemiskinan yang parah dan risiko iklim yang tinggi. Indonesia menempati peringkat ke-9 tertinggi secara global terkait jumlah anak yang mengalami kedua ancaman tersebut.

Troy Pantouw, Chief of Advocacy, Campaign, Communication & Media STC Indonesia mengatakan, anak–anak menanggung beban berat dari dampak krisis iklim. Untuk itu, katanya, penting upaya pemenuhan hak mereka menyasar pada membangun ketahanan mulai peningkatan kesadaran tentang aksi adaptasi krisis iklim, dan mendukung ekonomi keluarga. Juga, memastikan layanan dasar kesehatan pada anak terpenuhi, mendapat perlindungan sosial serta hak pendidikan anak.“Krisis iklim mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anak dalam berbagai bentuk,”ujarnya.

Dalam bidang kesehatan, data Kementerian Kesehatan menyebutkan, penyakit salah satu dari perubahan iklim yaitu diare, pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut, serta beberapa masalah gizi seperti kurang nutrisi dan kekurusan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar mencatat terdapat 3.206 jiwa pengungsi dari orangtua sampai anak-anak yang tersebar di 37 titik pengungsian di 6 kecamatan. Saat banjir seperti ini, hak kesehatan, hak pangan, dan keamanan termasuk hak pendidikan dan haklain juga berisiko tak terpenuhi layak.

Kemampuan anak dan keluarga beradaptasi dengan dampak iklim juga terbatas. Hal ini, katanya, karena beberapa alasan seperti pengetahuan, informasi dan pendampingan minim dari berbagai pihak. Untuk itu, penting memprioritaskan peningkatan kapasitas adaptasi anak dan keluarga serta memenuhi kebutuhan paling utama pada mereka yang paling terdampak.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah pernah bilang, dampak krisis iklim ini menjelaskan bagaimana anak-anak menanggung beban yang tidak proporsional. Mereka tumbuh dalam situasi yang mengancam dan anak memiliki faktor-faktor yang membuatnya lebih rentan secara fisik, sosial dan ekonomi. Krisis iklim adalah krisis hak-hak anak.