NERACA

Arequipa — Indonesia dan Peru berkomitmen untuk segera memulai perundingan Indonesia – Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement(IP-CEPA). Ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran IP-CEPA yang telah dilakukanoleh Menteri Perdagangan RI,Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru,Juan Carlos Mathews Salazar.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Republik Indonesia (RI), Djatmiko Bris Witjaksono dengan Direktur  Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, José  Luis Castillo di Arequipa, Peru. 

Pertemuan ini dilaksanakan di selarangkaian Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia Pacific Economic Cooperation(APEC) 2024 di Arequipa, Peru, pada 16—18 Mei 2024.

"Kami berdiskusi mengenai rencana Perundingan PutaranPertama IP-CEPA yang akan berlangsung setelah pertemuan APEC nanti. Ini sebagai bentuk komitmen serius dari kedua belah pihak untuk memulai perundingan yang sudah diluncurkan tahun lalu dan ditargetkan dapat diselesaikan secepatnya," ujar Djatmiko.

Djatmiko menjelaskan, pada pertemuan, Indonesia telah menyampaikan proposal dan lini masa terkait  berapa putaran perundingan yang akan dilakukan hingga penyelesaian secara substansial.

"Pada intinya, kita akan segera mulai dan ada beberapa putaran yang harus kita lakukan setiap bulan.  Peru menanggapi secara positif namuni mereka harus mempelajari dahulu secara internal dan menyesuaikan dengan jadwal," imbuh Djatmiko.

Menurut Djatmiko, Peru merupakan salah satu negara penting untuk memperkuat perdagangan Indonesia di Amerika Selatan.

"Kemitraan dengan Peru sangat penting karena akan membuka jalan yang lebih intensif dengan kawasan Amerika Latin," tambah Djatmiko.

Pada periode Januari—Februari 2024, total perdagangan Indonesia dan Peru mencapai USD67,2 juta.  Pada periode ini, ekspor Indonesia ke Peru tercatat sebesar USD42,9 juta sedangkan impor Indonesia dari Peru tercatat USD 24,3 juta sehingga Indonesia menikmati surplus sebesar USD 18,6 juta.

Sementara pada 2023, total perdagangan kedua negara mencapai USD444,3 juta dengan nilai ekspor Indonesia ke Peru sebesar USD367,4 juta dan impor Indonesia dari Peru sebesar USD 111,8 juta. Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Peru sebesar USD290,4 juta.

Pada 2023, ekspor utama Indonesia ke Peru, diantaranya mobil dan kendaraan bermotor lainnya, biodiesel dan campurannya, alas kaki tekstil, alas kaki kulit, serta kertas dan kertas karton tidak dilapisi.  Sedangkan, impor utama Indonesia dari Peru, diantaranya biji kakao, anggur segar atau kering, pupuk mineral atau kimia fosfat, seng tidak ditempa, serta terak ampas logam.

Lebih lanjut, Kemendag melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa juga mendorong pemanfaatan akses pasar jasa yang dihasilkan dari perundingan perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara mitra kepada pelaku usaha.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengungkapkan, Kemendag terus berupaya menghasilkan perjanjian perdagangan jasa agar dapat dimanfaatkan para penyedia jasa untuk mendorong pemanfaatan akses pasar jasa

Indonesia menjalin beberapa perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra untuk meningkatkan efektivitas perdagangan di tengah perlambatan ekonomi. Perjanjian perdagangan diharapkan dapat  memberikan kontribusi dalam menciptakan pasar baru untuk meningkatkan ekspor, termasuk ekspor jasa.

Jerry berharap pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan  perjanjian perdagangan yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara mitra secara maksimal. Hal ini  bertujuan agar dapat menjangkau pasar luar negeri yang lebih luas sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia secara luas turut meningkat.

Beberapa manfaat perjanjian perdagangan jasa internasional, antara lain: pembukaan akses pasar di negara mitra potensial; peningkatan daya saing sektor jasa Indonesia dan kemampuan penyedia jasa Indonesia untuk memenuhi standar global; peningkatan kemampuan pembuat kebijakan dalam memformulasikan kebijakan yang transparan dan pasti; dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kontribusi ekspor jasa.